SURABAYAPAGI.COM, Mojokerto - Ribuan siswa sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah pertama (SMP) negeri dan swasta Kota Mojokerto mulai digerojok fasilitas serba gratis oleh Wali Kota Mojokerto, Ika Puspitasari.
Tak hanya seragam dan peralatan sekolah gratis, Pemkot Mojokerto juga memberikan sepatu dan angkutan sekolah gratis.
Demikian diungkapkan Wali Kota Mojokerto, Ika Puspitasari saat sosialisasi program prioritas pendidikan Kota Mojokerto, di SMPN 4 Kota Mojokerto, Rabu (15/9) siang.
"Bagi warga yang bersekolah di Kota Mojokerto, baik negeri dan swasta kita berikan fasilitas gratis sebagai program prioritas dunia pendidikan di tahun 2021 ini," ucap Ning Ita.
Ia menyebut, fasilitas gratis itu mulai dari alat tulis, tas, seragam sekolah, sepatu yang dibagikan dimasing-masing sekolah dan bahkan penyediaan transportasi antar jemput pelajar gratis.
"Total ada 2.556 siswa untuk SD Negeri-Swasta dan MI masing-masing dapat tiga stel pakaian. Lalu yang SMP sederajat sebanyak 2.714 siswa dapat tiga stel pakaian juga, dan tambahan tahun ini dapat sepatu juga," ujarnya.
Pemimpin dengan Spirit Of Majapahit ini menjelaskan program fasilitas gratis untuk ribuan siswa itu, tak lain merupakan satu dari dua program prioritas di bidang pendidikan saat pandemi COVID-19.
Selain program serba gratis, lanjut Ning Ita, pihaknya juga telah melakukan mandatory spending sebesar 20 persen dari total APBD Kota Mojokerto. Ini sesuai amanat undang-undang yang harus dialokasikan untuk dunia pendidikan.
"Tujuan mandatory spending ini adalah untuk mengurangi masalah ketimpangan sosial dan ekonomi daerah. Dengan memberikan kesiapan sarana prasarana sekolah, seperti IT, kamar mandi, renovasi gedung yang gak layak, dan kesejahteraan GTT dinaikkan," ucapnya.
Ditambahkannya, kondisi pandemi membuat adanya perubahan skema pembelajaran konvensional ke pola Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) dan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) Terbatas.
Hal ini, dirasa memberatkan semua pihak. Termasuk siswa, para guru, dan juga wali murid. Terlebih disisi lain harus ada transfer knowledge dalam menyelesaikan kurikulum dan tercapainya kewajiban Standart Pelayanan Minimal (SPM) di setiap sekolah.
Namun, pembatasan-pembatasan yang ada memang menyulitkan pencapaian SPM. Untuk itu, dirinya berharap adanya saling kerjasama dan menguatkan di semua unsur dalam menghadapi bencana alam nasional yang membuat semua strategi pendidikan berubah.
"Harus ditunjang kreatifitas para pengajar untuk transfer knowledge agar pemahaman anak-anak bisa lebih dari 35 persen. Karena capaian itu di bawah standar. Dan harus kita capai di tahun ajaran baru ini," katanya.
Terpisah, Kepala Pendidikan dan Kebudayaan Kota Mojokerto, Amin Wachid memastikan penyerahan seragam dan sepatu gratis akan dilakukan pada Jumat, 17 September 2021 ke masing-masing SD dan SMP Sederajat.
"Semua harus disalurkan di masing-masing sekolah untuk semua siswa yang bersekolah di Kota Mojokerto Jumat nanti," ungkapnya.
Tak hanya itu, lanjut Amin, kesejahteraan tenaga pendidik juga menjadi perhatian Wali Kota Mojokerto. Terbukti, tahun ini honor Guru Tidak Tetap (GTT) dan Pegawai Tidak Tetap (PTT) di Kota Mojokerto naik berkali-kali lipat.
"Dulu honorarium GTT/PTT hanya sebesar Rp. 700 ribu perbulan, kini honor mereka dinaikkan menjadi Rp. 1.750 ribu, itu belum termasuk tunjangan lain-lain," ujarnya.
Ia menyebut, jika ditambah tambahan insentif dari BOS dan uang asuransi, rata-rata penghasilan guru honorer di Kota Mojokerto ini mencapai Rp. 2,2 juta perbulannya.
"Ini adalah upaya kita untuk meningkatkan kesejahteraan mereka biar lebih semangat dalam menjalankan tugasnya. Kedepan kita akan mengusahakan mereka agar bisa diangkat menjadi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (P3K)," ungkapnya.
Amin merinci, saat ini jumlah GTT di Kota Mojokerto sebanyak 221 orang. Dan 137 orang diantaranya sudah mengikuti tes P3K dengan kuota yang tersedia sebanyak 108 orang.
"Jika tahun ini separuhnya sudah bisa diangkat menjadi tenaga P3K, maka tahun depan Insya'alloh separuhnya lagi bisa dituntaskan. Sehingga tidak ada lagi guru yang berstatus honorer," harapnya.
Ia menjelaskan, P3K ini adalah Aparatur Sipil Negara dengan status non PNS, serta memiliki gaji dengan besaran sama dengan PNS.
"Namun bedanya, P3K ini tidak mendapatkan dana pensiun seperti umumnya PNS," pungkasnya. Dwi
Editor : Moch Ilham
