SURABAYAPAGI, Surabaya - Pemerintah Provinsi Jawa Timur telah meresmikan inovasi Survei Kepuasan Masyarakat - elektronik Jatim (SuKMa-e Jatim) dan Sistem Integritas Bersama Kinerja Implementasi Budaya Cettar (SIBEKISAR) untuk mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas dengan terus mendorong kinerja perangkat daerah dalam melakukan terobosan pelayanan publik. Acara ini dilanjutkan dengan Forum Pelayanan Publik pada Rabu (29/09) di Hotel Double Tree Hilton Surabaya.
Inovasi berbasis internet SuKMa-e Jatim dan SIBEKISAR ini dikelola oleh Biro Organisasi Setdaprov. Jatim. Kehadiran dua inovasi ini dalam upaya memenuhi tuntutan masyarakat kecepatan pelayanan publik berdasarkan deret hitung. Sedangkan realitanya pemenuhan kualitas peningkatan pelayanan sering berdasarkan deret ukur.
Melalui inovasi ini sehingga bisa mengetahui tingkat kepuasan masyarakat secara tepat dan cepat oleh seluruh penyedia pelayanan publik di Jawa Timur dapat mengetahui indeks kepuasan masyarakat.
Sehingga langkah-langkah peningkatan kualitas pelayanan publik dapat ditingkatkan mengikuti kecepatan tuntutan aspirasi masyarakat.
Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur, Sjaichul Ghulam dalam peresmian inovasi pelayanan publik ini mengatakan, kegiatan ini merupakan upaya untuk memberikan pelayanan yang responsif kepada masyarakat.
Oleh sebab itu seluruh perangkat daerah Provinsi Jatim dan Pemerintah Kabupaten Kota, untuk selalu melakukan kerjasama antar perangkat daerah tidak hanya berdasarkan tugas serta fungsi dan tanggung jawab masing-masing tetapi harus bisa berinteraksi satu dengan yang lainnya.
"Seluruh perangkat daerah dan pemerintah kabupaten kota harus sinergitas tidak hanya berlandaskan urusan sektoral semata tetapi harus menjalin konektivitas dan mempunyai prinsip rembuk-nyekrup antar perangkat daerah" kata Asisten Administrasi Umum Setdaprov. Jatim.
Ditambahkan, setelah peresmian terobosan pelayanan publik ini maka perangkat daerah untuk mengakses inovasi SuKMa-e Jatim dalam melakukan survei kepuasan masyarakat terhadap masing-masing layanan agar bisa terintegrasi dan berkoordinasi dengan Biro Organisasi Setdaprov. Jatim.
Bagi masing-masing perangkat daerah juga diminta untuk segera melakukan forum konsultasi publik secara periodik untuk mengetahui dan mengevaluasi pelayanan yang telah diberikan kepada masyarakat atau pengguna layanan.sb2/na
Editor : Mariana Setiawati
