Farid Okbah, Salah Satu Terduga Teroris Pernah Temui Presiden Jokowi di Istana Negara. Panangkapan oleh Densus 88 Dinilai oleh Kuasa Hukum Farid, Tindakan Kontradiktif
SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - Tiga Terduga teroris yang salah satunya anggota Majelis Ulama Indonesia (MUI) berkualifikasi ulama. Jadi penangkapan oleh Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror terhadap 3 terduga teroris sama sekali tidak membuat mayoritas umat Islam terkejut. Pasalnya, mayoritas umat Islam tidak ragu dengan profesionalitas Densus 88 dalam menangani tindak pidana terorisme.
Demikian ditegaskan Ketua Umum Gerakan Pemuda Anshor Luqman Hakim, saat menjadi narasumber dalam acara diskusi virtual Crosschek bertemakan “MUI Disusupi JI?” pada Minggu (21/11).
“Saya misalnya sebagai pimpinan pusat Gerakan Pemuda Anshor, percaya betul apa yang dilakukan densus 88 itu sesuai dengan kerangka hukum dan aturan perundang-undangan yang berlaku,” tegasnya.
Dalam kesempatan ini, Luqman Hakim juga menolak pandangan yang menyebut bahwa aparatur penegak hukum selalu melakukan kriminalisasi terhadap ulama di Indonesia.
Secara logika, jika ada kriminalisasi terhadap ulama, maka bukan tidak mungkin sudah banyak ulama NU yang ditangkap
“Jadi menurut cara pandang kami, tidak ada itu kriminalisasi terhadap ustaz atau ulama. Tidak ada satupun yang diambil ditangkap Densus 88 karena memang ulama kami di NU itu bukan bagian dari jaringan teroris,” katanya.
Atas dasar itu, politisi PKB ini meminta masyarakat untuk berhati-hati dalam menyematkan gelar ulama dan ustaz terhadap figur tertentu. Pasalnya, banyak orang yang disebut sebagai ulama untuk kepentingan politis.
Khusus untuk tiga terduga teroris yang ditangkap Densus 88, Luqman Hakim bahkan menyampaikan tantangan apakah yang bersangkutan memiliki kualifikasi disebut sebagai ulama.
"Kami berani menguji atau menantang, apakah tiga terduga teroris yang ditangkap memiliki kualifikasi yang disebut sebagai ulama dalma pengertian yang benar? Bukan sekedar orang yang tahu 1 hingga 2 ayat, 1 hingga 2 hadis, kemudian dilabelkan ulama kepada mereka,” tutupnya.
Khawatir Banyak Ulama Ditangkap
Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Anwar Abbas yang kerap berbicara lantang, malah berbeda dengan Ketua Umum Anaor. Abbas mengeluarkan pernyataan yang cukup keras terkait penangkapan tiga orang terduga tindak pidana teroris yakni, Ahmad Zain An Najah, Farid Okbah dan Anung Al-Hamat.
Menurut Anwar Abbas, ia menduga bahwa menjelang agenda politik 2024 yakni pemilihan Presiden 2024 akan banyak lagi ulama yang dituding sebagai teroris.
Selain itu, Anwar Abbas pun sempat mengeluarkan pernyataan terkait desakan pembubaran MUI yang sempat ramai usai penangkapan tiga terduga terorisme yang salah satu diantaranya adalah anggota Komisi Fatwa MUI.
Dalam pernyataannya, Anwar Abbas mengatakan jika lembaga MUI diminta dibubarkan karena ada oknum anggotanya yang ditangkap karena tindak pidana terorisme.
Maka Anwar Abbas meminta supaya Republik Indonesia, juga dibubarkan. Disamping pernyataan tersebut, sebelumnya pun Anwar Abbas kerap berkomentar lantang terkait berbagai hal
Diduga Terlibat JI
Farid Okbah, Ahmad Zain An-Najah, dan Anung Al-Hamad diduga terlibat dengan kelompok teroris Jamaah Islamiyah (JI).
Di JI, mereka memiliki peran penting.
Farid Okbah diketahui merupakan tim sepuh atau Dewan Syuro JI.
Hal ini disampaikan Kabag Penum Divisi Humas Polri, Kombes Ahmad Ramadhan.
"Keterlibatannya FAO merupakan tim sepuh atau Dewan Syuro JI," ungkap Ramadhan, Selasa.
Tak hanya itu, Farid Okbah juga tergabung di Lembaga Amil Zakat BM Abdurrohman bin Auf (LAZ-ABA) sebagai anggota dewan syariah.
LAZ-ABA sendiri merupakan yayasan yang terafiliasi dengan JI. Yayasan ini bertugas mengumpulkan dana dari masyarakat.
Lebih lanjut, Ramadhan mengungkapkan Farid Okbah juga pernah mengikuti pertemuan di Islamic Center Bekasi pada 2009.
Dalam pertemuan itu, ia diduga memberi pembinaan kepada kader JI.
"FAO menyampaikan bahwa seharusnya dalam pembinaan para kader Jamaah Islamiah harus maksimal agar ketika sudah dimasukan ke dalam bidang-bidang Jamaah Islamiyah dan ditempatkan di berbagai tempat di Indonesia tetap dapat menjalankan tugasnya dengan baik," beber Ramadhan.
Selain itu, Farid Okbah pernah memberi solusi pada tersangka teroris JI lainnya yang telah ditangkap, Arif Siswanto.
Solusi itu, kata Ramadhan, diberikan setelah pimpinan JI, Aji Parawijayanto, diamankan.
"FO memberikan solusi untuk membuat wadah baru. Adapun partai yang dibentuk oleh FOA dan AZ adalah Partai Dakwah Rakyat Indonesia," tandasnya.
Pernah Temui Presiden
Kuasa hukum Farid Okbah, Ismar Syafruddin menyebut Farid Okbah, sebagai Ketua Umum Partai Dakwah Rakyat Indonesia (PDRI) pernah berkunjung ke Istana Negara untuk bertemu Jokowi.
Momen pertemuan dengan Jokowi tersebut diunggah Farid di akun Instagram pribadinya, @faridokbah_official.
Kedatangan Farid bersama lima kader PDRI lainnya untuk meminta Jokowi agar mencabut RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP) dan membangun pasar-pasar Syariah.
Tak hanya itu, Farid juga memberi nasihat pada Jokowi, yaitu tegakkan salat dan kebenaran, tegakkan keadilan, pilih orang yang tepat, basmi korupsi, serta pemerataan ekonomi agar tidak terjadi kesenjangan.
Nasihat Farid Okbah untuk Jokowi itu juga disinggung Ismar Syafruddin.
"Beliau diterima oleh Presiden. Beliau memberikan masukan, nasihat yang luar biasa kepada Presiden.Ada lima hal yang beliau sampaikan di sana (Istana Negara) dan saat itu (Presiden) sangat menghargai," kata Ismar di Mabes Polri, Jakarta, Kamis (18/11) lalu, dikutip dari Kompas.com.
Terkait hal ini, Ismar menilai BIN telah kecolongan jika memang Farid terbukti seorang teroris.
Menurutnya, penangkapan terhadap Farid adalah hal yang kontradiktif.
Terlebih, selain bertemu Jokowi, Farid juga pernah menjadi pembicara di Baintelkam Polri.
"Kalau hal ini beliau terbukti sebagai salah seorang pelaku teroris, coba di mana muka teman-teman BIN? Berarti kecolongan membiarkan seorang teroris masuk Istana. Sangat berbahaya ini, sangat kontradiktif," ujarnya.
Ismar pun menyarankan seharusnya Farid dipanggil secara baik-baik ketimbang ditangkap.
"Seharusnya beliau dipanggil baik-baik dan ketika dia datang ke Presiden kan hadir datang ke Baintelkam Mabes Polri juga hadir sebagai pembicara," katanya menandaskan.
Penangkapan yang Kontradiktif
Menurutnya, penangkapan terhadap Farid adalah hal yang kontradiktif.
Terlebih, selain bertemu Jokowi, Farid juga pernah menjadi pembicara di Baintelkam Polri.
"Kalau hal ini beliau terbukti sebagai salah seorang pelaku teroris, coba di mana muka teman-teman BIN? Berarti kecolongan membiarkan seorang teroris masuk Istana. Sangat berbahaya ini, sangat kontradiktif," ujarnya.
Sama seperti Farid Okbah, Ahmad Zain An-Najah juga merupakan Dewan Syuro JI.
Ahmad Zain juga tergabung dalam LAZ-ABA.
Ia menjabat sebagai Ketua Dewan Syariah yayasan tersebut.
"AZ keterlibatannya Dewan Syuro JI," kata Ramadhan, Selasa, dilansir Tribunnews.
"Dia juga keterlibatannya sebagai Ketua Dewan Syariah LAZ BM Abdurrahman Bin Auf," lanjutnya.
Mengenai peran Anung Al-Hamad, Ramadhan mengatakan ia adalah anggota pengawas Perisai Nusantara Esa di tahun 2017.
Perisai Nusantara Esa adalah sayap organisasi JI.
"Keterlibatan AA merupakan Anggota Pengawas Perisai Nusantara Esa tahun 2017," katanya, Selasa, dilansir Tribunnews.
Selain pengurus Perisai Nusantara Esa tahun 2017, ia juga tergabung dalam pengurus JI dan bertugas mengawasi anggota.
"Pengurus Atas sebagai Pengawas kelompok Jamaah Islamiyah," ujar Ramadhan.
Tanggapan Wagub DKI
Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mempersilahkan Majelis Ulama Indonesia (MUI) DKI Jakarta membentuk pasukan siber jika dinilai baik, karena organisasi berhak membuat program yang bermanfaat untuk masyarakat.
"Silakan saja. Semua organisasi punya hak. Apa yang dinilai baik silakan dilaksanakan," kata Riza Patria di Jakarta, Sabtu (20/11/2021) dikutip dari Antara.
Menurut Riza, gagasan pembentukan pasukan siber oleh MUI DKI Jakarta, merupakan bagian dari perkembangan zaman, di mana banyak warga dapat mengakses informasi melalui gawai pintarnya.
"Adanya tim siber ini diharapkan bisa turut mengawasi setiap informasi yang beredar di internet agar warga tidak mendapat kabar bohong, sekaligus memberi edukasi dalam memilah informasi," katanya.
Riza menjelaskan, pada zaman digital saat ini ada banyak media sosial sehingga tidak perlu membuat dan menyebarkan berita hoaks.
Setiap informasi di media sosial harap dicermati dan dicek kembali sebelum kita menyebar luaskannya. "Jika menyebaran informasi salah, kita ikut berdosa dan bisa berurusan dengan aparat hukum," ujarnya.
Sebelumnya Ketua Umum MUI DKI Jakarta, KH Munahar Muchtar, menuturkan, pasukan siber diharapkan mampu melawan "buzzer" yang menyudutkan ulama dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. n er, 07, jk
Editor : Moch Ilham
