Kekayaannya Hampir Mencapai Rp 800 Miliar, Jokowi Cuma Rp 63 Miliar
SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan sebagai menko paling tajir melintir. Bahkan hampir menyamai kekayaan para Crazy Rich milenial yang memiliki rekening Rp 800 Miliar. Dan mengalahkan Presiden Indonesia, Joko Widodo.
Sri Mulyani bahkan mengungkapkan pembayaran pajak penghasilan (PPh) Luhut mencapai 35 persen. Menelusuri situs elhkpn.kpk.go.id, Selasa (8/3/2022), Luhut tercatat memiliki total kekayaan senilai Rp745,18 miliar. Nilai kekayaan itu meningkat setelah Luhut kembali menjabat sebagai Menko bidang Kemaritiman dan Investasi di periode kedua pemerintahan Presiden Joko Widodo.
Total kekayaan yang dilaporkan pada 24 Maret 2021 itu terdiri dari tanah dan bangunan senilai Rp244,01 miliar, serta alat transportasi dan mesin senilai Rp2,48 miliar.
Selain itu, ada juga harta bergerak lainnya senilai Rp3,38 miliar, surat berharga senilai Rp106,16 miliar, kas dan setara kas senilai Rp194 miliar dan terakhir, harta lainnya senilai Rp207,12 miliar. Namun, dalam laporan itu Luhut juga tercatat memiliki utang senilai Rp12 miliar.
Sementara, Presiden Jokowi saja, dari laporan LHKPN pada akhir tahun 2021, kekayaan Jokowi sebesar Rp 63,616,935,818 (Rp 63,6 Miliar).
Hal itu diungkapkan Menteri Keuangan Sri Mulyani, dalam acara pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan pajak 2021 oleh pejabat negara, Selasa (8/3/2022). Ani, sapaan akrabnya, menyampaikan kondisi perekonomian saat ini hingga beberapa kebijakan pajak yang tengah dijalankan. Salah satunya mengenai PPh.
Pemerintah melalui Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) menambah satu lapisan lagi untuk masyarakat super kaya dengan tarif sebesar 35 persen.
Sambil bergurau, Ani menyebut Luhut adalah satu di antaranya. "Pak Luhut itu berkali-kali bilang harga batu bara naik, setoran ke pemerintah naik tapi pajaknya pak Luhut pribadi juga meningkat pasti ke 35 persen," ujarnya.
Oleh karena itu, ia bersikeras meminta Luhut untuk hadir dalam acara pelaporan SPT. "Tadinya (luhut) agak berhalangan. Saya bilang kalau menko paling tajir nggak datang, nanti simbolnya jadi kurang baik," kata Ani yang disambut tawa pejabat lainnya.
Usai sambutan, seluruh pejabat yang hadir secara resmi bersama-sama meneken tanda SPT Tahunan pajak.
Adapun sejumlah menteri dan pejabat lainnya yang hadir adalah Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, dan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD.
Lalu, Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara, Kapolri Listyo Sigit Prabowo, dan Panglima TNI diwakili Letnan Jenderal TNI Bambang Suswantono.
Sebagai informasi, Luhut terakhir kali melaporkan harta kekayaan pada 19 Juni 2015. Ketika itu ia menjabat sebagai Kepala Staf Kepresidenan (KSP) dan memiliki harta sekitar Rp660 miliar.
Luhut juga pernah melaporkan hartanya pada 2001. Saat itu, hartanya hanya berjumlah sekitar Rp7,1 miliar dan US$295.494. Kekayaan itu diperoleh dari giro dan kas Rp4,6 miliar dan US$295.494, empat mobil seharga Rp795 juta, logam mulia Rp250 juta, serta tanah dan bangunan sekitar Rp1,4 miliar. Jk/erk/c02
Editor : Moch Ilham
