SURABAYAPAGI.COM, Mojokerto - Bupati Mojokerto Ikfina Fahmawati membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2023 Kabupaten Mojokerto di pendopo Graha Maja Tama, Kantor Bupati, Jalan Ahmad Yani 16 Mojokerto, Selasa (29/3/2022).
Hadir dalam kegiatan tersebut, Pimpinan DPRD Kabupaten Mojokerto, unsur Forkopimda, Kepala Disbun Provinsi Jatim, Kepala Bakorwil PP Bojonegoro Provinsi Jatim, Sekdakab, Asisten, Staf Ahli dan Kepala OPD serta Camat Se Kabupaten Mojokerto.
Bupati Ikfina Fahmawati dalam sambutannya mengatakan, Musrenbang RKPD Kabupaten Mojokerto tahun 2023 dilaksanakan setelah melalui serangkaian proses yang panjang.
"Diawali Musrenbang Desa pada bulan Januari 2022, Musrenbang Kecamatan pada bulan Februari, Forum Konsultasi Publik Ranwal RPKD pada tanggal 15 Februari serta forum perangkat daerah atau lintas perangkat daerah pada awal Maret 2022 kemarin," terangnya.
Selanjutnya, Bupati juga menyampaikan capaian pembangunan makro sosial ekonomi Kabupaten Mojokerto sampai dengan tahun 2021. Diantaranya pertumbuhan ekonomi Kabupaten Mojokerto yang mengalami peningkatan sebesar 4,12 persen setelah sebelumnya pada tahun 2020 mengalami kontraksi sebesar 1,11 persen.
"Angka pertumbuhan ini lebih tinggi dari angka pertumbuhan Provinsi Jatim yang berada pada angka 3,57 persen dan pertumbuhan ekonomi nasional yang berada pada angka 3,69 persen," bangganya.
Namun demikian, Petinggi Pemkab Mojokerto ini masih mengeluhkan terkait presentase penduduk miskin yang masih mengalami kenaikan akibat belum berakhirnya pandemi Covid-19.
"Jumlah penduduk miskin mencapai 120,54 ribu jiwa. Jumlah ini bertambah sebesar 1,74 ribu jiwa bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang hanya sebesar 118.,80 ribu jiwa," cetusnya.
Namun demikian, hal yang menggembirakan bagi Bupati Ikfina, tahun 2021 kemarin Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) mengalami penurunan sebesar 0,22 persen dibandingkan dengan tahun 2020 lalu.
"TPT kita sebesar 5,54 persen. Dengan rincian penduduk bekerja sebanyak 597.775 orang, meningkat sebanyak 13.089 orang dari tahun 2020," ujarnya
Peningkatan juga terjadi pada Indeks Gini dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Dimana capaian indeks gini ratio Kabupaten Mojokerto tahun 2021 mencapai angka 0,294 dan capaian ini lebih naik dari capaian tahun 2020 di angka 0,325.
"Alhamdulillah capaian kita lebih baik dibandingkan capaian indeks gini provinsi yang hanya sebesar 0,374 dan nasional sebesar 0,381," terangnya.
Untuk IPM, lanjut Bupati, tahun 2021 Kabupaten Mojokerto berada di angka 74,15 meningkat dari tahun 2020 sebesar 78,83. Peningkatan ini dipengaruhi oleh meningkatnya seluruh indikator pembentuknya, baik indeks kesehatan, pendidikan maupun indeks pengeluaran per kapita per tahun yang disesuaikan.
"Dari sisi kesehatan misalnya, bayi yang lahir pada tahun 2021 memiliki harapan untuk dapat hidup hingga usia 72,58 tahun, lebih lama 0,06 tahun dibandingkan dengan mereka yang lahir pada tahun sebelumnya," ungkapnya.
Dalam arahannya, Ikfina juga menegaskan, jika kegiatan pembangunan yang didanai dari APBD jumlahnya sangat banyak. Oleh sebab itu, diperlukan kecermatan untuk menentukan program-program yang menjadi prioritas pembangunan.
Tak hanya itu, terwujudnya Kabupaten Mojokerto yang maju, adil, dan makmur harus lewat penguatan infrastruktur hingga peningkatan kualitas sumber daya alam manusia.
"Musrenbang kali ini harusnya dapat menjadi sarana memperkuat koordinasi antar perangkat daerah. Mengokohkan kolaborasi antara pemkab dengan seluruh pemangku kepentingan yang ada. Sehingga dapat memberikan solusi atas beragam keterbatasan yang dimiliki dan mampu melahirkan perencanaan yang lebih strategis, sinergi, dan tepat sasaran," ucapnya.
Pemimpin perempuan pertama Kabupaten Mojokerto ini mendesak seluruh perangkat daerah dalam mengalokasikan belanja agar lebih meningkatkan integritas dan kontinuitas, sinkronisasi, serta sinergitas dalam upaya mengatasi tantangan utama dalam pelaksanaan pembangunan secara adil dan merata.
"Tentunya yang mengarah pada pro poor, pro job dan pro growth dengan memperhatikan pencapaian indikator kinerja daerah, kinerja utama perangkat daerah, dan pencapaian standar minimal (SPM)," pungkasnya.
Sementara itu, Kepala Bappeda Kabupaten Mojokerto, Bambang Eko Wahyudi dalam laporannya mengatakan maksud pelaksanaan Musrenbang RKPD Kabupaten Mojokerto tahun 2023 ini untuk menyempurnakan RKPD Kabupaten Mojokerto tahun 2023 yang disusun berdasarkan Renja Perangkat Daerah sesuai hasil kesepakatan Forum Perangkat Daerah atau Lintas Perangkat Daerah.
"Tujuannya yakni untuk mempertajam indikator serta target kinerja setiap program dan kegiatan dalam Rancangan RKPD 2023 berdasarkan capaian kinerja tahun 2021. Serta menyelaraskan prioritas dan sasaran pembangunan daerah dengan arah kebijakan, prioritas dan sasaran pembangunan daerah Provinsi Jatim maupun nasional," terangnya. Dwi
Editor : Moch Ilham
