SURABAYAPAGI.COM, Sidoarjo - Sampai akhir Maret 2022, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Sidoarjo, sudah mencairkan dana APBN Rp1,01 triliun. Capaian ini merupakan 16,31�ri pagu anggaran tahun 2022 sebesar Rp6,2 triliun. Secara agregat angka ini melampaui target nasional sebesar 15%. KPPN mengucapkan terimakasih kepada seluruh Satuan Kerja Kementerian/Lembaga mitra kerja KPPN Sidoarjo yang sudah berkontribusi atas capaian ini, kata Rani, S.E., Kepala Subbagian Umum sekaligus Plt. Kasi MSKI, KPPN Sidoarjo.
Pencairan dana Rp1,01 triliun terdiri dari belanja pegawai Rp586,8 miliar atau 18,1�ri pagu Rp3,24 triliun. Capaian belanja barang Rp151,1 miliar atau 11,1�ri pagu Rp1,36 triliun. Belanja modal Rp87,7 miliar atau 9,5�ri pagu Rp924,3 miliar. Adapun realisasi belanja bansos masih nol persen dari pagu Rp50 juta, dan belanja transfer ke daerah Rp189,3 miliar atau 27,3�ri pagu Rp692,9 miliar.
Jika dicermati dari total capaian di atas, belanja pegawai mendominasi belanja sebesar 58,6�ri total belanja Rp1,01 Triliun. Sedangkan belanja barang, modal dan bansos hanya 23,7%, serta belanja transfer ke daerah sebesar 17,7%. Dari tinjauan ekonomi, tingginya belanja pegawai kecil pengaruhnya (multifiler effec) pada perekonomian masyarakat. Tidak semua pendapatan pegawai akan dibelanjakan untuk keperluan saving. Hal ini berbeda jika terjadi pada belanja barang, belanja modal dan belanja bansos yang langsung berimbas pada peningkatan pengeluaran riil kepada masyarakat.
Menurut penjelasan Bapak Rani, harapan geliat perekonomian tertuju pada realisasi belanja transfer berupa Dana BOS Reguler, BOP PAUD dan Kesetaraan dan Dana Desa. Belanja BOS sebesar Rp74,3 miliar untuk 750 sekolah. BOS Reguler ditujukan untuk pembayaran operasional bagi Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama (SMP). Penyaluran BOS langsung dari Rekening Kas Negara ke Rekening Sekolah. Hal ini dapat mempercepat realisasi belanja sekolah kepada masyarakat. Selain itu disalurkan juga BOP untuk PAUD & Kesetaraan Rp19,6 miliar untuk 1.295 satuan pendidikan.
Seperti dana BOS, penyaluran Dana Desa juga langsung ditransfer dari Rekening Kas Negara ke Rekening Kas Desa. Dana desa dibagi minimal 40% untuk pembayaran Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan 60% kegiatan dan pembangunan. Penyaluran langsung ke Rekening Kas Desa bertujuan agar BLT dan dana pembangunan segera dieksekusi tepat waktu. BLT dibayarkan kepada yang berhak yaitu Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Dana BLT yang telah disalurkan adalah Rp18,7 miliar yang dipertukarkan bagi 190 desa.
Berikutnya Dana Desa Tahap I telah disalurkan Rp77,5 miliar untuk 313 desa. Dana Desa digunakan untuk kegiatan dan pembangunan dapat segera dilaksanakan sesuai rencana dalam APB-Desa. Dengan demikian, harapannya dana desa mampu menggerakkan perekonomian lokal desa dan masyarakat pada umumnya. Semoga terlaksana dengan baik#
Editor : Moch Ilham
