_24.webp)
SURABAYAPAGI.COM, Surabaya - Bulan suci Ramadhan, dan menjelang Hari Raya Idul Fitri berkah bagi Diag Arfianti seorang pelaku usaha kue kering di kampung Ketandan Baru Gang 2, Kelurahan Genteng, lantara pesanan kue keringnya terus mengalir
Wajah Diah tampak sumringah dan tampak semangat saat dikunjungi Adi Sutarwijono, Ketua DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) Kota Surabaya.
Surabaya sudah dinyatakan daerah dengan status PPKM Level 1. Ruang samping dan belakang di tokonya, Diah Cookies, disulap menjadi tempat penyimpanan sementara. Terlihat ratusan kemasan kue kering yang siap antar.
“Alhamdulillah tahun ini lebih ramai dibanding tahun lalu. Tahun ini, ekonomi terasa tumbuh dan semakin baik. Banyak pesanan,” kata Diah, yang mengelola usaha kue kering bersama suaminya, Mohammad Rofiq. Wajah keduanya tampak berbinar-binar.
Sebagai pelaku UMKM, tahun 2001 Diah memulai usaha dengan modal sangat kecil, dan perjuangan gigih. Mulanya usaha makanan. “Pernah menjadi penjual tahu crispy di stand toko mini market,” katanya. Tahun 2010, suaminya terkena PHK. Dari situasi sulit itulah justru dimulai satu lompatan baru.
“Saya kemudian beralih kepada usaha kue kering sampai sekarang,” ujar Diah. Bisa dikata usahanya semakin maju dan berkembang. Salah satunya berkat pendampingan Pemerintah Kota Surabaya, seperti membuat branding, promosi, kualitas produk, dan sebagainya.
Di kampung Ketandan baru, Diah Arfianti mengelola 4 rumah produksi, termasuk toko untuk outlet. “Ibu Diah ini juga dikenal suka membantu sesamanya,” kata Anas Karno, Wakil Ketua Komisi B DPRD Kota Surabaya, yang tinggal di Kebangsren sekaligus bertetangga.
“Kebangkitan ekonomi mulai terasa di masyarakat. Apalagi Surabaya dinyatakan PPKM Level 1. Vaksinasi terus digenjot Pemerintah Kota Surabaya, dibantu TNI-Polri. Berbagai aktivitas ekonomi tumbuh kembali di masyarakat, dan terasa ramai,” kata Adi Sutarwijono, Ketua DPRD Kota Surabaya.
Adi mengatakan, DPRD berharap Pemerintah Kota Surabaya dan seluruh warga masyarakat menjadikan situasi ini momentum untuk pemulihan ekonomi, setelah 2 tahun dilanda pandemi Covid-19 dengan berbagai pembatasan sosial yang mengakibatkan pelambanan ekonomi.
“Ini adalah momentum yang baik. Ekonomi bisa kembali tumbuh dan menguat. Kita merasakan betul di masyarakat. Terlebih kebijakan Wali Kota Surabaya, Pak Eri Cahyadi, yang mengalokasikan 40 persen dari anggaran belanja barang dan jasa untuk sektor UMKM,” kata Adi.
Pelaku usaha sektor UMKM di Surabaya begitu banyak. Termasuk pedagang kaki lima atau PKL. Pemerintah Kota Surabaya juga membangun sentra wisata kuliner atau SWK.
“Dibutuhkan terobosan kebijakan dari Pemerintah Kota Surabaya, supaya SWK bisa tumbuh berkembang, dan ramai oleh pengunjung. Terlebih di masa bulan Ramadhan, kawasan sentra wisata kuliner bisa menjadi pilihan untuk menyajikan takjil dan makanan berbuka puasa,” kata Adi.
Dikatakan, alokasi anggaran dalam APBD Kota Surabaya TA 2022 untuk belanja barang dan jasa sekitar Rp 5,1 triliun. Sebesar 40 persen dialokasikan Wali Kota Eri Cahyadi untuk sektor UMKM.
Besarnya anggaran belanja barang dan jasa membuat perputaran keuangan lebih cepat karena sifatnya habis pakai, jika dibandingkan dari belanja modal. Adi mengatakan, DPRD Kota Surabaya menghargai kebijakan Wali Kota Eri Cahyadi dan Wakil Wali Kota Armuji yang menaruh perhatian terhadap penguatan sektor UMKM.
“Dan, komitmen itu tercermin dari kebijakan anggaran Pemerintah Kota Surabaya. Pada waktu pembahasan anggaran, November tahun lalu, DPRD Surabaya ingin supaya arah kebijakan APBD kita dapat memicu pergerakan ekonomi di masyarakat,” kata Adi.
Memasuki bulan Ramadhan, berbagai kebijakan yang pro-UMKM terus digeber Pemerintah Kota Surabaya. Ada penguatan E-Peken melalui aplikasi telepon pintar. Kemudian operasi pasar dan bazar rakyat. Juga pembukaan CFD (car free day) di beberapa kawasan. Sehingga para pedagang bisa langsung mendapatkan pembeli.
Begitu juga dengan kebijakan Wali Kota Eri Cahyadi yang mewajibkan seluruh instansi Pemerintah Kota Surabaya belanja pada UMKM, seperti belanja makanan dan minuman serta peralatan kantor.
Begitu juga belanja seragam sekolah pada koperasi-koperasi yang berbasiskan pelaku-pelaku UMKM. “Seragam sekolah akan diberikan gratis untuk pelajar SD dan SMP dari keluarga MBR (masyarakat berpenghasilan rendah). Kita akan pantau terus pelaksanaan kebijakan pro-UMKM,” kata Adi.
Keluar dari rumah produksi kue kering milik Diah Arfianti, di Ketandan Baru, Adi Sutarwijono dan Anak Karno bersua dengan seorang ibu pengelola katering dapur Vaganza.
Ibu itu sering memasok kebutuhan makanan ke instansi pemerintahan, salah satunya ke Kantor DPRD Kota Surabaya. “Alhamdulilah lancar, Pak,” kata Ibu itu kepada Adi Sutarwijono dan Anas Karno.
Pemulihan ekonomi Surabaya menemukan momentum tepat, menyusul ditetapkannya Kota Pahlawan sebagai daerah berstatus PPKM Level 1. Gairah ekonomi di masyarakat telah tumbuh, dan terus menguat.
Ini ditunjang oleh kebijakan Wali Kota Eri Cahyadi dan jajaran Pemerintah Kota untuk memperkuat sektor pelaku UMKM dan kekuatan ekonomi rakyat lainnya. Salah satunya melalui keberpihakan anggaran.
“Kalangan DPRD Kota Surabaya terus memaksimalkan fungsi pengawasan, budgeting dan legislasi untuk mendorong dan memastikan kebijakan Pemerintah Kota Surabaya tepat sasaran. Ini demi Surabaya yang semakin maju dan semakin sejahtera masyarakatnya, setelah 2 tahun kita lewati masa pandemi Covid-19,” kata Adi Sutarwijono. Alq
Editor : Moch Ilham
_42.webp){kind=link}
