SURABAYAPAGI.COM, Surabaya -Wabah penyakit mulut dan kuku (PMK) belum mereda. Gubernur Jatim Khofofah Indarparawansa menyatakan, hingga akhir Mei 2022, kasus PMK di Jatim berjumlah 17.934 ekor sapi. Jumlah tersebut tersebar di 25 kabupaten dan kota di Jatim. Dari jumlah tersebut, 15.521 ekor sapi dilaporkan sakit, 2.289 ekor sembuh, dan 124 ekor mati.
Sedangkan sampai dengan 30 Mei 2022, status wilayah PMK di Jatim terbagi menjadi empat berdasarkan unit epidemiologi kabupaten. Yakni wilayah bebas yakni kabupaten yang belum ada kejadian tanda klinis PMK, Wilayah Terduga yakni kabupaten yang sudah ada kejadian penyakit dengan tanda klinis PMK dan belum teronfirmasi laboratorium.
Kemudian wilayah tertular yakni kabupaten yang sudah ada kejadian penyakit dengan tanda klinis PMK dan terkonfirmasi positif oleh laboratorium. Serta wilayah wabah yakni kabupaten tertular dan telah ditetapkan oleh Menteri Pertanian sebagai wilayah wabah.
Wilayah wabah di Jatim yakni Lamongan, Gresik, Mojokerto, dan Sidoarjo. Kemudian Wilayah Tertular yakni Lumajang, Probolinggo, Pasuruan, Malang, Jombang, Batu, Jember, Magetan, Surabaya, Kota Malang, Kota Probolinggo, Tuban, Bojonegoro, Bangkalan, Kabupaten Madiun, Bondowoso, Sumenep, Sampang, Kediri, Nganjuk, dan Ponorogo.
Kemudian wilayah terduga yakni Pacitan, Kabupaten Blitar, Kota Kediri dan Situbondo. Sedangkan Wilayah Bebas PMK yakni Pamekasan, Banyuwangi, Kota Pasuruan, Kota Blitar, Tulungagung, Trenggalek, Kota Madiun, Ngawi dan Kota Mojokerto.
Khofifah meminta para Bupati maupun Wali Kota untuk menyiapkan anggaran pengadaan obat-obatan, sarana pendukung pengendalian dan operasional petugas vaksinasi Penyakit Mulut dan Kuku (PMK). Serta melakukan pemetaan status bebas, tertular dan terduga berdasarkan kecamatan atau desa.
“Kemudian juga melakukan pendataan jumlah hewan rentan PMK berbasis desa untuk kesiapan vaksinasi serta penyiapan SDM meliputi dokter hewan di Jatim sebanyak 950 orang dan paramedis veteriner sebanyak 1.500 orang. Ini untuk pelaksanaan pengobatan dan vaksinasi masal,” ujarnya, Rabu (1/6/2022).
Khofifah juga meminta jajaran TNI dan Polri baik Kodim dan Polres melakukan langkah tindak lanjut pengendalian PMK di Jatim. Yakni bantuan pendampingan pengawasan isolasi dan lockdown pada daerah tertular (desa/ kecamatan), bantuan pendampingan pengawasan penutupan sementara pasar hewan.
Kemudian juga bantuan pengawasan lalu lintas ternak dari daerah tertular PMK, bantuan sosialisasi pentingnya desinfeksi kandang dan lingkungan peternakan, serta bantuan pengamanan pelaksanaan pengobatan dan vaksinasi masal.
“Terima kasih Pak Kapolda, Pak Pangdam beserta jajaran Kapolres dan Dandim sampai dengan Bhabinkamtibmas dan Babinsa. Bagaimana kita memproteksi ternak yang terkonfrmasi PMK di desa bahwa ternak yang di dalam tidak keluar, begitupun sebaliknya," ucapnya.
Penyekatan
Sementara itu Polda Jawa Timur menyiapkan 84 pos penyekatan untuk mengantisipasi meluasnya wabah penyakit mulut dan kuku (PMK).
Kapolda Jawa Timur Irjen Polisi Nico Afinta mengatakan, pihaknya juga mengawasi pasar hewan serta rumah pemotongan hewan (RPH) sebagai langkah preventif pencegahan PMK.
"Selain itu, kami juga pembatasan dan pengetatan lalu lintas ternak, pasar hewan, dan RPH. Kami juga memiliki pos penyekatan hewan ternak di sejumlah titik yakni ada 84 pos di jalan arteri dan jalan tol," kata Nico, kemarin.
Nico berharap para personel kepolisian yang ada di berbagai daerah di wilayah Jawa Timur terus melakukan pengawasan, agar tidak ada penyebaran wabah PMK di wilayah itu.
"Saya harap ini benar-benar dicek, jangan sampai hanya di jam-jam tertentu, tetap tegas tapi santun," ujarnya.
Nico menegaskan jajaran kepolisian telah melakukan serangkaian kegiatan dalam membantu penanganan PMK di Jatim. Selain itu, pihaknya telah mengeluarkan telegram ke polres jajaran terkait langkah antisipasi, koordinasi, membuat satgas, serta pemberdayaan Bhabinkamtibmas.
"Dalam upaya preventif, anggota Bhabinkamtibmas juga turut melakukan penyuluhan dan sosialisasi ke peternak di lingkungannya. Polda juga telah menerbitkan panduan untuk Bhabinkamtibmas dalam penanganan PMK ini," tambahnya. ana/arf
Editor : Moch Ilham
