SURABAYAPAGI.com, Jakarta — Ketentuan peningkatan harta kekayaan secara tidak wajar atau illicit enrichment tidak dimasukkan dalam Undang-Undang (UU) Perampasan Aset yang disahkan DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11/2026).
DPR beralasan ketentuan itu bertentangan dengan hak asasi manusia (HAM), sementara Indonesia Corruption Watch (ICW) mencurigai penghapusannya berkaitan dengan kekhawatiran tersasarnya kekayaan pejabat negara.
Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman mengatakan keputusan tidak memasukkan illicit enrichment didasarkan pada perbandingan regulasi di sejumlah negara, termasuk Amerika Serikat dan Inggris.
“Hal tersebut tidak dikenal, tidak diterapkan, illicit enrichment, karena dianggap bertentangan dengan hak asasi manusia. Di Inggris juga tidak diterapkan,” kata politikus Partai Gerindra itu di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11/2027).
Habiburokhman menambahkan, pembahasan juga mempertimbangkan masukan dari berbagai kalangan masyarakat yang berpandangan bahwa pengaturan kekayaan tidak wajar pejabat dalam UU Perampasan Aset berpotensi melanggar HAM.
“Mereka menyampaikan illicit enrichment ini bertentangan dengan hak asasi manusia,” katanya. Sebaliknya, Peneliti ICW Ibrahim menilai alasan HAM yang disampaikan DPR tidak tepat.
Menurutnya, jika memiliki niat mengatur peningkatan kekayaan tidak wajar, DPR tetap dapat memasukkan ketentuan tersebut ke dalam UU Perampasan Aset. Ia menilai penyusunan undang-undang itu menerapkan prinsip tebang pilih. “Ya ini artinya ada tebang pilih saja yang akan menyasar mereka mungkin dikeluarkan dan yang akan menyasar publik malah diperkuat di dalam undang-undang ini,” kata Ibrahim di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis.
Peneliti ICW lainnya, Azhim, menduga DPR dan pemerintah tidak berani mengatur illicit enrichment karena khawatir kekayaan pejabat yang meningkat secara tidak wajar ikut menjadi sasaran. Ia menyebut terdapat pejabat yang memiliki perusahaan, tetapi tidak tercatat dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).
“Kenapa DPR tidak berani mengatur illicit enrichment? Karena banyak anggota DPR dan pemerintah saat ini yang harta kekayaannya naik secara tidak wajar dan mereka tidak mampu membuktikannya. LHKPN-nya tidak benar, terdapat perusahaan-perusahaan yang mereka miliki tapi tidak tercatat di LHKPN,” ucap Azhim.
“Jadi banyak sekali harta-harta DPR dan pemerintah yang naik secara tidak wajar. Oleh karena itu mereka takut mengatur perampasan terhadap kenaikan harta pejabat yang tidak wajar,” tambahnya.
Ketentuan illicit enrichment sebelumnya sempat dimuat dalam Pasal 5 draf awal RUU Perampasan Aset. Pasal itu mengatur aset yang tidak seimbang dengan total kekayaan seseorang berdasarkan petunjuk LHKPN, Laporan Pajak Penghasilan Pegawai (LP2P), atau Surat Pajak Tahunan (SPT), dengan ketentuan asal-usul tidak sah merujuk pada perolehan penghasilan yang bertentangan dengan hukum atau peraturan perundang-undangan.
Namun, pasal tersebut dihapus dalam proses pembahasan sehingga tidak lagi tercantum saat RUU Perampasan Aset disahkan menjadi undang-undang pada Kamis. Tanpa klausul illicit enrichment, UU Perampasan Aset memuat 10 pokok pengaturan. Aturan itu mencakup asas dan prinsip perampasan aset, ruang lingkup tindak pidana termasuk penipuan dan penggelapan berbasis teknologi informasi seperti investasi bodong serta perdagangan saham ilegal, serta penegasan bahwa perampasan aset tidak menghapus ancaman pidana bagi pelaku.
Selain itu, undang-undang tersebut mengatur mekanisme perampasan aset tanpa tuntutan pidana, perlindungan pihak ketiga yang beritikad baik, pengembalian aset kepada korban tindak pidana, tugas badan pengelola aset, pengawasan oleh badan independen, pencegahan penyalahgunaan kewenangan aparat penegak hukum, serta pemanfaatan teknologi dan sistem informasi pengelolaan aset. jk,rc2
Editor : Redaksi