Ketentuan Illicit Enrichment malah Dihilangkan

Dpr Sahkan Ruu Perampasan Aset, Icw Curiga

author surabayapagi.com

share news
share news

URL berhasil dicopy

share news
Suasana Rapat Paripurna ke-13 DPR Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026-2027 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11/2026).
Suasana Rapat Paripurna ke-13 DPR Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026-2027 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11/2026).

i

SURABAYAPAGI.com, Jakarta — Ketentuan peningkatan harta kekayaan secara tidak wajar atau illicit enrichment tidak dimasukkan dalam Undang-Undang (UU) Perampasan Aset yang disahkan DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11/2026).

DPR beralasan ketentuan itu bertentangan dengan hak asasi manusia (HAM), sementara Indonesia Corruption Watch (ICW) mencurigai penghapusannya berkaitan dengan kekhawatiran tersasarnya kekayaan pejabat negara.

Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman mengatakan keputusan tidak memasukkan illicit enrichment didasarkan pada perbandingan regulasi di sejumlah negara, termasuk Amerika Serikat dan Inggris.

“Hal tersebut tidak dikenal, tidak diterapkan, illicit enrichment, karena dianggap bertentangan dengan hak asasi manusia. Di Inggris juga tidak diterapkan,” kata politikus Partai Gerindra itu di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11/2027).

Habiburokhman menambahkan, pembahasan juga mempertimbangkan masukan dari berbagai kalangan masyarakat yang berpandangan bahwa pengaturan kekayaan tidak wajar pejabat dalam UU Perampasan Aset berpotensi melanggar HAM.

“Mereka menyampaikan illicit enrichment ini bertentangan dengan hak asasi manusia,” katanya. Sebaliknya, Peneliti ICW Ibrahim menilai alasan HAM yang disampaikan DPR tidak tepat.

Menurutnya, jika memiliki niat mengatur peningkatan kekayaan tidak wajar, DPR tetap dapat memasukkan ketentuan tersebut ke dalam UU Perampasan Aset. Ia menilai penyusunan undang-undang itu menerapkan prinsip tebang pilih. “Ya ini artinya ada tebang pilih saja yang akan menyasar mereka mungkin dikeluarkan dan yang akan menyasar publik malah diperkuat di dalam undang-undang ini,” kata Ibrahim di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis.

Peneliti ICW lainnya, Azhim, menduga DPR dan pemerintah tidak berani mengatur illicit enrichment karena khawatir kekayaan pejabat yang meningkat secara tidak wajar ikut menjadi sasaran. Ia menyebut terdapat pejabat yang memiliki perusahaan, tetapi tidak tercatat dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

“Kenapa DPR tidak berani mengatur illicit enrichment? Karena banyak anggota DPR dan pemerintah saat ini yang harta kekayaannya naik secara tidak wajar dan mereka tidak mampu membuktikannya. LHKPN-nya tidak benar, terdapat perusahaan-perusahaan yang mereka miliki tapi tidak tercatat di LHKPN,” ucap Azhim.

“Jadi banyak sekali harta-harta DPR dan pemerintah yang naik secara tidak wajar. Oleh karena itu mereka takut mengatur perampasan terhadap kenaikan harta pejabat yang tidak wajar,” tambahnya.

Ketentuan illicit enrichment sebelumnya sempat dimuat dalam Pasal 5 draf awal RUU Perampasan Aset. Pasal itu mengatur aset yang tidak seimbang dengan total kekayaan seseorang berdasarkan petunjuk LHKPN, Laporan Pajak Penghasilan Pegawai (LP2P), atau Surat Pajak Tahunan (SPT), dengan ketentuan asal-usul tidak sah merujuk pada perolehan penghasilan yang bertentangan dengan hukum atau peraturan perundang-undangan.

Namun, pasal tersebut dihapus dalam proses pembahasan sehingga tidak lagi tercantum saat RUU Perampasan Aset disahkan menjadi undang-undang pada Kamis. Tanpa klausul illicit enrichment, UU Perampasan Aset memuat 10 pokok pengaturan. Aturan itu mencakup asas dan prinsip perampasan aset, ruang lingkup tindak pidana termasuk penipuan dan penggelapan berbasis teknologi informasi seperti investasi bodong serta perdagangan saham ilegal, serta penegasan bahwa perampasan aset tidak menghapus ancaman pidana bagi pelaku.

Selain itu, undang-undang tersebut mengatur mekanisme perampasan aset tanpa tuntutan pidana, perlindungan pihak ketiga yang beritikad baik, pengembalian aset kepada korban tindak pidana, tugas badan pengelola aset, pengawasan oleh badan independen, pencegahan penyalahgunaan kewenangan aparat penegak hukum, serta pemanfaatan teknologi dan sistem informasi pengelolaan aset. jk,rc2

Berita Terbaru

Elon Musk Akui Bodoh Gelontorkan Rp 9 T untuk Partai Republik

Elon Musk Akui Bodoh Gelontorkan Rp 9 T untuk Partai Republik

Jumat, 20 Nov 2026 07:36 WIB

Jumat, 20 Nov 2026 07:36 WIB

SURABAYAPAGI.com, Washington - Miliarder Elon Musk mengaku merasa bodoh telah menghabiskan hampir 500 juta dollar AS atau sekitar Rp 9 triliun untuk mendukung…

Anggaran Bakom Rp 2 Triliun, Dikhawatirkan untuk Biayai Buzzer

Anggaran Bakom Rp 2 Triliun, Dikhawatirkan untuk Biayai Buzzer

Jumat, 20 Nov 2026 07:33 WIB

Jumat, 20 Nov 2026 07:33 WIB

SURABAYAPAGI.com, Jakarta – Mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patti Djalal melontarkan kritik keras terkait anggaran Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) y…

Jumat Berkah: Hasbunallah Wa Ni’mal Wakil

Jumat Berkah: Hasbunallah Wa Ni’mal Wakil

Jumat, 20 Nov 2026 07:28 WIB

Jumat, 20 Nov 2026 07:28 WIB

“Cukuplah Allah bagi kami, dan Dia adalah sebaik-baik Pelindung.” Ada di ayat apa saja? Ayat pokoknya: QS. Ali Imran : 173 Ayat yang semakna: QS. At-Taubah …

Urus Izin Tambang, Siapkan Pelicin hingga Rp 300 Juta

Urus Izin Tambang, Siapkan Pelicin hingga Rp 300 Juta

Jumat, 20 Nov 2026 07:26 WIB

Jumat, 20 Nov 2026 07:26 WIB

SURABAYAPAGI.com, Surabaya - Praktik dugaan pungutan liar (pungli) dalam pengurusan perizinan di lingkungan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jawa…

Gaya Hidup Hedon Istri Bos Danantara jadi Rasan-rasan Warganet

Gaya Hidup Hedon Istri Bos Danantara jadi Rasan-rasan Warganet

Jumat, 20 Nov 2026 07:23 WIB

Jumat, 20 Nov 2026 07:23 WIB

SURABAYAPAGI.com, Jakarta – Gaya hidup keluarga pejabat kembali menjadi perbincangan publik. Kali ini, sorotan mengarah kepada istri Rosan Perkasa Roeslani, C…