SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menyatakan bahwa semua pembangunan infrastruktur harus sudah rampung pada semester I 2024 baik yang bersifat Proyek Strategis Nasional (PSN) maupun non-PSN. Artinya, pengerjaan proyek dikebut sebelum masa Presiden Jokowi habis.
Basuki Hadimuljono menjelaskan, pada 2023 hingga 2024 adalah masa dua tahun terakhir dari Kabinet Maju yang dibentuk oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). Di awal kepengurusan, Presiden Jokowi sudah berpesan bahwa proyek tidak infrastruktur harus sudah selesai di masa kepemimpinannya.
Baca Juga: Program 3 Juta Rumah Gratis Dianggarkan Rp 144 Juta per Unit, Menteri PUPR: Belum Dibahas
"Kita pada 2023-2024, dua tahun terakhir Kabinet Maju, dengan pesan-pesan khusus dari Presiden Jokowi yang tadi diterjemahkan oleh Menko PMK Muhadjir Effendy, bagi kita yang selama ini di Kementerian BPN yang membangun infrastruktur, pesan khususnya adalah semua pekerjaan PSN maupun non-PSN harus sudah bisa diselesaikan pada semester pertama tahun 2024," kata Basuki dalam Rapat Koordinasi Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur Wilayah (Rakorbangwil) Tahun 2022, dikutip dari Antara, Senin (31/10/2022).
Basuki mengharapkan semua pembangunan infrastruktur tersebut sudah selesai dan bermanfaat bagi masyarakat.
"Sehingga itulah menjadi pegangan salah satu kriteria penyusunan program kita untuk tahun 2024 nanti," ujarnya.
Baca Juga: PUPR Bangun Bendungan Pertama di Sulbar, Dukung Program Ketahanan Pangan dan Air
Berdasarkan acuan tersebut, pembangunan baru harus sangat selektif. Kementerian PUPR sendiri baru mendapatkan Perpres Nomor 120 Tahun 2022 yakni berupa penugasan khusus dari Presiden RI kepada Kementerian PUPR dalam rangka Percepatan Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur.
"Namun itu hanya untuk infrastruktur yang diperintahkan langsung oleh Presiden RI saat melakukan kunjungan kerja atau rapat-rapat yang dipimpin oleh Presiden RI.Hal-hal itu yang harus diutamakan prioritasnya dalam pembangunan periode 2023 – 2024,” ucapnya.
Kementerian PUPR perlu memastikan pembangunan baru sangat selektif dan hanya infrastruktur yang dipandang memberi nilai tambah pada keberfungsian dan penyelesaian masalah kawasan (quick wins).
Baca Juga: Jokowi di Manado, Pesan Chicken Nugget
Pembangunan infrastruktur tersebut, lanjut Basuki, harus dipastikan kualitasnya dengan baik dan pelaksanaannya tidak mangkrak.
Sebelumnya, pemerintah tidak akan membangun bendungan baru pada 2023-2024. Pemerintah hanya fokus menyelesaikan pembangunan 61 bendungan dan memanfaatkan bendungan yang sudah diselesaikan, khususnya untuk penyediaan air minum. jk
Editor : Redaksi
