SURABAYAPAGI.com, Lamongan - Dua tahun belakangan ini Pemkab Lamongan mulai gencar mewujudkan pembangunan infrastruktur. Namun kualitas infrastruktur sebanyak 77,3 persen responden menilai belum memadai.
Hal itu disampaikan oleh Dr. Madekhan Ali Koordinator peneliti senior dari Prakarsa Jawa Timur kepada surabayapagi.com pada Senin, (27/4/2026).
Disebutkan olehnya, hasil survei soal kualitas pembangunan Infrastruktur fisik meliputi, jalan, jembatan, drainase, dan gedung fasilitas
umum di wilayah Lamongan, disebutkan sebanyak 77,3% responden menilai kualitas infrastrukturnya belum memadai, lebih detailnya lihat pada tabel pada grafik.
"Hasil survei ini juga secara eksplisit mengungkapkan masih
rendahnya tingkat kepuasan masyarakat Lamongan atas kualitas infrastruktur," kata Made panggilan akrab pria yang juga akademisi ini menjelaskan.
Dari 77,3 persen responden tersebut lanjut Made, yang menyebutkan kualitas pembangunan fisik masih belum memadai, rinciannya sebanyak 50,9% responden menilai infrastruktur kurang berkualitas. Disusul sebanyak 26,4% menilai tidak berkualitas, 20,8% menilai berkualitas, dan hanya sekitar 1,9% yang menilai sangat berkualitas.
"Jadi responden yang menilai pembangunan infrastuktur di Lamongan berkualitas hanya sebanyak 20,8 persen, dan 1,9 persen menyebut sangat berkualitas," bebernya.
Hasil ini sangat kontras dengan capaian Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur (IKLI) dalam LKPJ Bupati Lamongan 2025. Dimana dilaporkan IKLI Tahun 2025 mencapai 81,71 melampaui target 81,6, dan meningkat dibandingkan IKLI 2024 yang berada di angka 81,33.
Meskipun Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur (IKLI) Kabupaten Lamongan meningkat dari 81,33 pada 2024 menjadi 81,71 pada 2025, kenaikan hanya sebesar 0,38 poin menunjukkan bahwa perbaikan layanan infrastruktur berlangsung relatif lambat, dan belum sepenuhnya dirasakan masyarakat.
Dalam LKPJ Bupati 2025 disebutkan bahwa keberhasilan pencapaian target indeks ini ditopang oleh program Jalan Mantap dan Alus Lamongan (JAMULA), pembangunan jalan-jembatan, drainase, irigasi, dan sarana transportasi. "Berbagai kejadian banjir dan kerusakan jalan menunjukkan adanya kesenjangan antara skor indeks dan kondisi lapangan," ungkapnya.
Selain itu, dalam survei Prakarsa Jatim, responden mengakumulasi kritik yang seringkali muncul, seperti jalan rusak berulang, drainase tidak berfungsi, banjir tidak tertangani, proyek jalan dikerjakan di lokasi yang sebenarnya belum prioritas, dan sedangkan jalan rusak berat justru belum diperbaiki.
Sementara itu, survei tim Prakarsa Jatim ini menyisir mayoritas umur responden di atas 40 tahun (47,2%), disusul usia 35–40 tahun (32,1%) dan 29–34 tahun (17%). Responden usia muda relatif sedikit.
Ini menunjukkan hasil survei lebih banyakmerepresentasikan kelompok masyarakat dewasa yang telah lama merasakan kondisi pembangunan di wilayahnya.
Dalam konteks responden, Kelompok usia dewasa dan lanjut cenderung lebih sensitif terhadap perubahan kualitas jalan, banjir, pelayanan
publik, dan ketepatan sasaran program. Karena itu, penilaian kritis yangvmuncul dalam survei cukup relevan sebagai cerminan kondisi riil.
Sedangkan domisili Kecamatan Responden tersebar di 14 kecamatan, dengan proporsi terbesar berasal dari Kecamatan Kota Lamongan (20,8%), Tikung (18,9%), Deket (13,2%), Babat (11,3), Sugio (7,5%), Solokuro (5,7%) dan Glagah, Turi, Laren, Ngimbang masing-masing (3,8%).jir
Editor : Redaksi
