SURABAYAPAGI.COM, Surabaya - Beredar kabar bulan Desember mendatang, PT Bank Jatim sebagai salah satu BUMD Jawa Timur bakal menggelar Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa. Kabar ini santer terdengar di kalangan wakil rakyat di gedung DPRD Jatim.
Ketua DPRD Jawa Timur Kusnadi mengungkapkan memang baru-baru ini terdengar Bank Jatim akan melakukan RUPS Luar Biasa. Kusnadi bahkan telah mengetahui persiapan adanya RUPS Luar BIasa itu melalui zoom meeting pada Rabu 16/11/2022 kemarin. "Persepsi saya, RUPS Luar biasa Bank Jatim itu, artinya terjadi hal yang luar biasa,” terang Kusnadi, Jumat 18/11/2022.
Kusnadi menduga, adanya sesuatu yang tidak beres. Karena tidak mungkin kalau semua baik-baik saja, lalu BUMD yang sahamnya dimiliki Pemprov Jatim bersama 38 Pemerintah Kabupaten/kota mendadak menggelar RUPS-LB.
“Bank Jatim sedang tidak baik baik saja, kalau tidak ada yang luar biasa masak terus mengadakan RUPS yang sifatnya luar biasa," herannya.
Kusnadi menyebut jangan sampai apa yang sudah terjadi dan menyeret dirinya sebagai Ketua DPRD Jatim sebagai tergugat 1 kasus Pemilihan Direksi Bank Jatim akan terulang lagi. Belum lama ini, GUbernur maupun DPRD Jatim menjadi tergugat akibat proses pengisian jabatan Direktur utama dan Komisaris di Bank Jatim yang dianggap menyalahi aturan. Kusnadi pun sempat hadir dalam proses sidang gugatan tersebut.
"Saya lalu menduga duga, kan hari ini sedang berjalan proses hukum yang melibatkan Bank Jatim dan saya dalam kapasitas Ketua DPRD Jatim terlibat sebagai tergugat 1, apakah ini ada kaitannya dengan persoalan pengadilan juga?" tambahnya.
Kusnadi mengaku tidak punya akses untuk mendapat jawaban. Sebab Komisaris yang saat ini menjabat di Bank Jatim itu, tidak ada perwakilan dari Pemprov Jatim. Seluruh komisaris PT Bank Jatim saat ini diisi oleh non pejabat Pemprov Jatim. Diantaranya adalah Suprajarto (eks BRI), Mas’ud Said (Dosen), Heru Tjahjono (eks Sekda), Candra Fajri Ananda (Akademisi), Sumaryono (eks BRI). “Mereka mereka itu kan tidak ada perwakilan dari Pemprov Jatim. Sehingga kita mencari informasi menjadi sulit? Karena tidak menjadi mitra kami. Saya kuatir nanti malah muncul persoalan persoalan lain yang rawan digugat," tambahnya.
Kusnadi menyarankan dalam pelaksanaan RUPS Luar Bisa nanti, ada perwakilan dari Pemprov Jatim duduk sebagai Komisaris PT Bank Jatim. Agar tidak terjadi kebuntuan komunikasi. Bisa dari pejabat Pemprov Jatim maupun pejabat pemerintah daerah, karena selama ini selalu ada komisaris dari unsur pemda. “Bank Jatim kan milik Pemprov Jatim, ya harusnya adalah pejabat aktif untuk mengawasi kinerja badan usaha milik Pemprov ini," tegasnya.
Kusnadi menegaskan apa yang dipertanyakan bukanlah bersifat personal, tapi lebih pada kekhawatiran. Jika tidak segera diperbaiki kondisi yang dinilai kurang pas ini akan kembali mengundang gugatan di pengadilan. "Nanti kami terseret lagi, kan kita yang rugi. Sebab tiap minggu berproses di pengadilan. Walaupun kita pakai pengacara, kan ya butuh anggaran. Makanya jangan membenarkan tradisi tidak benar seperti ini,” cetusnya.
Sementara itu pihak Bank Jatim melalui corporate secretary, saat dikonfirmasi belum memberikan keterangan apapun soal rencana RUPS Luar Biasa Bank Jatim yang terkesan diam diam ini. Rko
Editor : Moch Ilham
