SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - Menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), provinsi Jawa Timur termasuk tiga puluh propinsi yang terkena radar dalam kategori high risk atau berisiko tinggi penyebaran virus polio. Sedangkan empat provinsi yang dikecualikan dari kategori tersebut meliputi Sumatera Selatan, Banten, Bali, DI Yogyakarta.
"Anak itu mengecil pada bagian otot paha dan betis, dan memang tidak ada riwayat imunisasi ya, [tidak] memiliki riwayat perjalanan kontak dan perjalanan ke luar," kata Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Kementerian Kesehatan dr. Maxi Rein Rondonuwu dalam konferensi pers, Sabtu (19/11/2022).
Indonesia sebenarnya sudah dinyatakan 'bebas' polio sejak delapan tahun lalu dan mendapatkan sertifikat resmi dari WHO pada 2014. Pemicu virus kembali polio kembali muncul diduga karena rendahnya cakupan vaksinasi. Menurut Maxi, terjadi penurunan tren cakupan imunisasi OPV dan IPV di Aceh dalam 10 tahun terakhir.
Maxi memaparkan, pemberian imunisasi polio di Indonesia saat ini menggunakan jenis tetes bivalent oral polio vaccine (BOPV). Vaksin tersebut untuk mencegah virus polio tipe 1 dan 2, yang diberikan selama jangka waktu empat kali per empat bulan melalui oral.
Kemudian pemberian vaksin dikombinasikan dengan Inactive Polio Vaccine (IPV) dalam sediaan injeksi, serta nanti ada booster juga di usia sembilan bulan bersamaan dengan pemberian vaksin campak atau rubella.
Akan tetapi, cakupan vaksinasi OPV4 dan IPV termasuk rendah. Pada tahun 2020, cakupan OPV4 sebesar 86,8 persen dan IPV sebesar 37,7 persen. Sementara pada 2021 presentasi cakupan OPV4 menurun 80,2 persen dan IPV 66,2 persen. Sehingga, pemerintah mengejar target untuk program imunisasi anak.
Faktor berikutnya, adanya perilaku berisiko di masyarakat. Terkait ini, tim Kemenkes menemukan sejumlah penduduk yang masih memiliki kebiasaan buang air besar ke sungai. Sungai menjadi sumber aktivitas termasuk tempat bermain anak.
"Jadi perilaku buang air sembarangan itu punya potensi jadi kemungkinan penularannya. Faktor risiko yang paling kami lihat ada di sini," kata Maxi.
Merespons hal itu, pemerintah langsung merencanakan vaksinasi polio serentak yang akan diadakan 28 November mendatang.
Menurut Maxi, ditemukannya satu kasus polio di Aceh pada November 2022 dipengaruhi oleh tidak berjalannya vaksinasi polio baik OPV4 maupun IPV selama empat tahun berturut-turut di kabupaten/kota Provinsi Aceh.
Maxi mengharapkan terlibatnya PKK, juga Pemerintah Daerah secara aktif, akan meningkatkan cakupan imunisasi polio tersebut. jk/erk/rmc
Editor : Moch Ilham
