SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi secara resmi menyerahkan 1,55 juta sertifikat tanah untuk rakyat Indonesia pada Kamis (1/12/2022). Penyerahan berlangsung secara luring di Istana Negara, Jakarta Pusat dan secara daring di 33 provinsi lain yang ada di Indonesia.
“Hari ini saya senang karena 1.552.000 sertifikat dibagikan di 34 provinsi, baik diterima langsung yang hadir di Istana maupun yang hadir di provinsi masing-masing,” kata Presiden Jokowi Kamis (1/12/2022)..
"Dan saya minta yang sudah menerima sertifikatnya agar diangkat tinggi-tinggi baik yang di istana maupun yang hadir secara virtual. Sertifikatnya diangkat biar kelihatan bahwa memang sudah diterima betul," imbuhnya.
Jokowi lantas mengingatkan kalau sertifikat adalah tanda hak bukti hukum atas tanah yang dimiliki.
"Jadi semuanya harus tahu, kalau yang belum tahu dibaca itu ada semuanya di situ," ujarnya.
Lebih lanjut, Jokowi mengingatkan agar masyarakat bisa menyimpan sertifikat tanah dengan baik. Sudah difotokopi dan tersimpan di tempat yang berbeda dengan sertifikat aslinya.
"Dijaga betul jangan sampai rusak atau hilang, apabila hilang kita sudah fotokopi bisa diurus lagi ke kantor BPN," pesan Jokowi.
Di antara sertifikat yang akan diserahkan, terdapat sertifikat hasil penyelesaian konflik pertanahan di beberapa wilayah. Seperti halnya penyelesaian konflik Suku Anak Dałam (SAD) 113 di Provinsi Jambi yang sudah berlangsung selama 35 tahun.
“Kalau sudah pegang [sertifikat] semuanya, adem semuanya. Rakyatnya akan adem semuanya. Konflik-konflik enggak ada, sengketa tanah enggak ada karena pegangnya sudah jelas semuanya,” ujarnya.
Jokowi mengungkapkan, pada tahun 2015 terdapat 126 juta bidang tanah yang harus disertifikatkan, namun kepemilikan sertifikat baru 46 juta orang.
“Artinya, masih ada 80 juta yang belum pegang sertifikat, betapa banyaknya. Itulah yang menyebabkan sengketa tanah, konflik tanah ada di mana-mana,” tuturnya.
Maka dari itu, Jokowi mengaku telah memerintahkan Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk mempercepat penyelesaian sertifikat hak atas tanah tersebut.
“Sekarang sudah total tadi 100 juta, artinya tinggal 26 juta lagi yang akan kita selesaikan dalam tahun-tahun mendatang, kurang lebih dua atau tiga tahun, insyaallah rampung,” jelasnya.
Adapun sertifikat yang diserahkan merupakan hasil dari Program Strategis Nasional (PSN) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).
Sementara itu, Menteri ATR/Kepala BPN Hadi Tjahjanto menyampaikan, pada kesempatan ini telah berlangsung penyerahan 1.552.451 sertifikat tanah.
"Terdiri dari 1.423.750 sertifikat program PTSL, dan 119.699 sertifikat redistribusi tanah kepada masyarakat di seluruh Indonesia," ungkap Hadi. jk
Editor : Redaksi
