SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - Otorita Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara mengungkapkan bahwa sebanyak 21 negara di Uni Eropa tertarik untuk berinvestasi dalam pembangunan di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.
Hal itu disampaikan oleh Kepala Otorita IKN Bambang Susantono saat dirinya didampingi Wakil Kepala Otorita IKN Dhony Rahajoe dan Sekretaris OIKN Jaka Santoso, bertemu dengan perwakilan dari 21 negara tersebut di Jakarta.
Bambang mengatakan minat dari 21 negara tersebut akan segera ditindak lanjuti agar dapat memenuhi 80 persen pembiayaan yang berasal dari investor.
"Ketertarikan negara-negara Uni Eropa pada pembangunan IKN akan ditindaklanjuti dengan serius supaya harapan pemerintah 80 persen pembiayaan berasal dari investor terpenuhi," kata Bambang dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu (3/12/2022).
Otorita IKN melakukan pertemuan dengan perwakilan dari 21 negara Uni Eropa. Pertemuan tersebut dihadiri perwakilan dari Uni Eropa di antaranya Italia, Polandia, Belgia, Hungaria, Rumania, Swedia, dan negara-negara lainnya.
Ia pun menyebut bahwa pihaknya terbuka bagi investor mana pun untuk bekerja sama dalam sektor tertentu.
Sebelumnya, Otorita IKN mengungkapkan Pemerintah Finlandia dan Pemerintah Spanyol berminat bekerja sama dengan Pemerintah Indonesia untuk terlibat dalam pembangunan IKN.
Sebagaimana diketahui, pemerintah membutuhkan dana sebesar Rp466 triliun untuk membangun IKN yang berlokasi di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. Untuk membangun IKN, pemerintah menggunakan 20 persen anggaran APBN dan 80 persen anggaran non APBN yang berasal dari swasta, BUMN, dan kerja sama.
Pemerintah juga tengah menyusun Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang kemudahan berusaha di kawasan IKN untuk menarik investasi di IKN.
Saat ini Kementerian PUPR melakukan pembangunan secara masif di IKN mulai dari pembangunan Kantor Presiden, Kantor Kementerian, hunian untuk pekerja, hingga jalan. Pembangunan infrastruktur dasar ini ditargetkan rampung pada 2024.
Otorita IKN sendiri hingga tahun 2024 berfokus pada pengembangan wilayah di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) 1A untuk menjadi kota layak huni dengan fasilitas lengkap untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. jk
Editor : Redaksi
