SURABAYAPAGI, Surabaya - Ketua MPR dan DPD yang merupakan representasi dari rakyat harusnya mendengar aspirasi dan kehendak rakyat serta menyuarakan kepentingan rakyat, bukan kepentingan elite politik.
Maka dari itu kami menyesalkan pernyataan wacana tersebut kembali muncul dari pejabat yang katanya Wakil Rakyat, nyata nya mewakili kepentingan elite politik tertentu,
Lembaga Saiful Mujani Research & Consulting (SMRC) merilis hasil survei terkait sikap publik terhadap penundaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.
Hasilnya, 78,9 persen publik disebut menyatakan tegas menolak wacana atau usulan tersebut.
Jadi hanya orang picik dan nalarnya sempit yang masih saja membahas wacana Penundaan pemilu
Selain itu, terkait dengan sikap Presiden Jokowi yang beberapa kali sibuk mengendors kriteria tokoh tertentu sebagai Capres 2024.
Sangat tidak etis Presiden malah sibuk mikirin copras capres padahal permasalahan masyarakat masih banyak yang harus di selesaikan apalagi negara ini banyak terjadi bencana alam.
Seharusnya Presiden berdiri dan berpihak bukan hanya untuk satu orang atau kelompok tertentu, melainkan harus untuk seluruh rakyatnya.
Tidak boleh Presiden membangun garis demarkasi dengan rakyatnya sendiri.
Pada 2024 mendatang Indonesia akan menggelar pemilihan presiden, anggota DPR, anggota DPD, DPRD provinsi, DPRD kota/kabupaten, dan kepala daerah. Tentu beban kerja yang kami hadapi berbeda dengan pemilu-pemilu sebelumnya.
(Lewat keterangannya yang dikutip dari laman Republika.co.id, Minggu (11 Desember 2022)
Editor : Mariana Setiawati
