.jpeg)
SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - Direktur Jenderal (Dirjen) Imigrasi Silmy Karim, usai dilantik janji ikut melakukan pelacakan buronan kasus korupsi, Harun Masiku.
"Saya baru hari pertama. Saya pelajari nanti kita cek kemungkinannya seperti apa," kata Silmy di Gedung Kemenkumham, Jakarta Selatan, Rabu (4/1/2023).
Silmy pun berjanji akan meningkatkan lagi pelayanan imigrasi. Sebab, imigrasi memiliki peran penting dalam mengawasi tiap orang yang melakukan perjalanan baik keluar dan masuk ke Indonesia.
"Oleh karena itu kewaspadaan dalam penegakan hukum keimigrasian dan pelayanan terbaik keimigrasian harus kita tingkatkan lagi," jelas Silmy.
Bareskrim dan Hubinter
Sebelum jadi Dirjen Imigrasi, Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri dan Divisi Hubungan Internasional (Hubinter) Polri turut membantu KPK memburu tersangka kasus suap pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR RI, Harun Masiku. Polri mengatakan Bareskrim dan Divisi Hubinter terus berkoordinasi dengan KPK untuk melacak jejak Harun Masiku.
"Ya Polri terus berkoordinasi dengan KPK untuk membantu mencari (Harun Masiku)," kata Kadiv Humas Irjen Dedi Prasetyo saat dihubungi, November 2022 lalu.
Sayang, Irjen Dedi tidak merinci terkait bentuk koordinasi yang dilakukan, termasuk ketika ditanya penyisiran lokasi yang diduga tempat singgah Harun Masiku. Dia hanya menegaskan Direktorat Tindak Pidana Korupsi dan Divisi Hubungan Internasional diturunkan dalam pencarian ini. "Dit Tipikor Bareskrim terus berkoordinasi untuk melakukan pencarian bersama Divisi Hubinter juga," ujarnya.
Harun Masiku Kader PDIP
Harun Masiku merupakan tersangka kasus dugaan suap terkait urusan PAW anggota DPR dari PDIP yang meninggal, Nazarudin Kiemas. Bila mengikuti aturan suara terbanyak di bawah Nazarudin, penggantinya adalah Riezky Aprilia.
Namun Harun Masiku diduga berupaya menyuap mantan komisioner KPU Wahyu Setiawan agar dapat menjadi PAW Nazarudin. KPK turut menduga ada keinginan dari DPP PDIP mengajukan Harun.
Ada empat tersangka yang ditetapkan dalam kasus ini. Selain Harun dan Wahyu, ada nama Agustiani Tio Fridelina, yang diketahui sebagai mantan anggota Badan Pengawas Pemilu dan berperan menjadi orang kepercayaan Wahyu; serta Saeful, yang hanya disebut KPK sebagai swasta.
Hartanya Rp 205 Miliar
Saat ini, Silmy Karim, masih menjadi Direktur Utama PT. Krakatau Steel Tbk . Ia diangkat sejak melalui RUPSLB pada tanggal 6 September 2018 lalu.
Silmy, juga dikenal bertangan dingin. Ia berhasil menangani beberapa BUMN yang bermasalah, sehingga diberi julukan Direktur Utama spesialis BUMN sakit.
Silmy juga diakui sangat gemar belajar, dibuktikan dengan sejumlah universitas yang berhasil ia tamatkan, yakni mulai dari Naro School di Jerman, Harvard University, hingga Naval Postgraduate School di Amerika Serikat.
Silmy Karim diakui telah berhasil memimpin Krakatau Steel dengan berhemat sebesar US$685 juta atau sebesar Rp11 triliun. Tidak hanya itu, pada triwulan I (pertama) tahun 2020, PT Krakatau Steel berhasil memperoleh keuntungan US$74,1 juta atau sebesar Rp1 triliun.
Dikutip Pengumuman Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) KPK, per 31 Desember 2020 harta kekayaan Dirut Krakatau Steel tersebut mencapai lebih dari Rp205 miliar. n jk/erc/cr4/rmc
Editor : Moch Ilham
