SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) melaporkan capaian realisasi anggaran sepanjang tahun 2022.
Sekretaris Jenderal Kemenperin Dody Widodo menyampaikan bahwa realisasi anggaran Kemenperin pada Tahun Anggaran 2022 mencapai 98,13 persen. Capaian tersebut telah melebihi target realisasi yang dipatok yakni sebesar 98,05 persen atau sekitar Rp3,365 triliun.
Selain itu, pengoptimalan anggaran tersebut merupakan capaian tertinggi selama 10 tahun terakhir.
"Pengoptimalan anggaran tersebut melampaui target yang ditetapkan sebesar 98,05%, dan merupakan capaian tertinggi selama 10 tahun terakhir,"kata Dody di Jakarta, Rabu (25/1/2023.
Dengan capaian yang sangat baik di tahun 2022, Kemenperin menargetkan di tahun 2023 dapat mempertahankan kinerja dalam pelaksanaan anggaran.
“Dengan demikian diharapkan di tahun mendatang kita dapat terus meningkatkan kinerja pelaksanaan anggaran serta laporan keuangan dengan benar dan akuntabel menuju laporan keuangan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP),” ujarnya.
Dody menjelaskan salah satu upaya yang dilakukannya yakni mendorong kepada para kepala satuan kerja agar terus memberikan perhatian terhadap pelaksanaan seluruh program dan kegiatan serta melakukan monitoring dengan intens.
“Kepada para kepala satuan kerja, diharapkan memberikan perhatian terhadap pelaksanaan seluruh program dan kegiatan serta melakukan monitoring dengan intens, karena memiliki tanggung jawab atas progres pencapaian realisasi anggaran," tegasnya.
Lebih lanjut, ia menambahkan, Kemenperin menargetkan penyerapan anggaran sampai semester I tahun 2023 dapat mencapai 50�n proses pengadaan barang atau jasa dapat selesai pada bulan Juni tahun 2023.
Adapun pagu anggaran Kemenperin pada tahun 2023 sebesar Rp3,217 triliun yang akan dioptimalkan dalam tiga program prioritas, yakni Program Dukungan Manajemen Kemenperin, Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri, serta Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi.
Sementara itu, dalam rangka membangun akuntabilitas kinerja Kemenperin yang tertib sesuai peraturan berlaku, Dody menegaskan pengelola anggaran harus dapat bertindak profesional, tepat waktu dan memberikan output yang bermanfaat.
“Oleh karena itu, para Pejabat Pembuat Komitmen atau PPK harus mengetahui dan memahami apa yang menjadi tanggung jawabnya sehingga tidak berpotensi menimbulkan ketidaksesuaian di kemudian hari,” tuturnya.
Meski demikian, dalam menghadapi tahun 2023 yang penuh tantangan di tengah situasi global yang tidak menentu, ia mengatakan bahwa Kemenperin optimistis masih ada harapan besar untuk membaiknya kondisi ekonomi nasional.
"Untuk itu, kita perlu menyiapkan antisipasi dan mitigasi sedini mungkin agar tidak mengganggu kesinambungan program pemulihan ekonomi nasional yang tengah dilakukan oleh pemerintah," tutupnya. jk
Editor : Redaksi
