SURABAYAPAGI, Jakarta - Kami tidak mempermasalahkan jika Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI melakukan proses rekrutmen Tim Seleksi (Timsel). Asalkan, dalam proses rekrutmen Timsel KPU tetap melakukan transparansi.
Jadi ya itu, tidak ada masalah rekrutmen tertutup, asalkan transparan. Transparansi harus ada.
Proses transparansi, jelasnya, tidak berhenti ketika nanti KPU telah menetapkan dan membeberkan nama dari orang-orang yang menduduki kursi Timsel.
Namun diharapkan dapat berlanjut hingga titik di mana masyarakat dapat berpartisipasi dan memantau kinerja para Timsel.
“Tambahkan partisipasi publik yang sifatnya proses ini transparan bukan hanya ketika KPU sampaikan nama, setelah itu partisipasi publik harus sampai tahapan akhir,” ujarnya.
“Ada call center KPU untuk terima aduan. Kalau ada call centre misalnya di situ ada SDM, memudahkan penyampaian informasi termasuk aduan masy,” Delia menambahkan.
Lebih lanjut, Delia mendorong KPU dalam proses rekrutmen untuk menerapkan beberapa langkah seperti melakukan talent scouting hingga memperhatikan keadilan
Kalau misal KPU menyelenggarkan seleksi metode close recrutment kami dorong tetap lakukan dengan prasyarat, pertama didasarkan talent scouting. Perhatikan latar belakang pendidikan yang terkait
Kedua, mempertimbangkan perspektif keadilan gender, memuat perspektif timsel minimal 30 persen perempuan. Penelusuran rekam jejak. Evaluasi Timsel. Itu prasyarat yang harus KPU kalau mau close recruitment.
(Lewat keterangannya dalam Diskusi Media yang berlangsung di Kantor KPU RI, Jumat (27 Januari 2023)
Editor : Mariana Setiawati
