SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto meminta agar cadangan beras pemerintah (CBP) sebanyak 555.979 ton segera digelontorkan ke pasar. Hal tersebut bertujuan untuk menstabilkan harga beras yang sedang tinggi di pasaran.
"Cadangan beras per hari ini sekitar 555.979 ton dan cadangan ini diminta untuk segera dimasukkan ke pasar sehingga harga pasar bisa terjaga," kata Airlangga dalam konferensi pers virtual, Senin (6/2/2023).
Airlangga mengatakan, jumlah cadangan beras tersebut harus segera digelontorkan Bulog karena musim panen beras di tingkat petani sendiri baru terjadi pada Maret-April 2023.
"Kita akan masuk musim panen nanti di Maret, sehingga tentu sekarang yang dilakukan oleh pemerintah dalam memperkuat cadangan beras," ujarnya.
Ia menuturkan, saat memasuki panen raya di Maret mendatang, maka Bulog dapat menyerap hasil panen para petani dalam negeri untuk dijadikan sebagai stok CBP. Dengan demikian, stok CBP yang digelontorkan untuk stabilisasi harga pada Februari ini dapat kembali terjaga. Pasalnya, harga beras menurutnya sangat tergantung masa panen dan tingkat ketersediaan.
"Cadangan ini diminta untuk segera dimasukkan di pasar sehingga harga pasar bisa terjaga. Kemudian tentu nanti pada saat mulai panen kita berharap agar Bulok bisa segera menyerang gabah dari masyarakat," tuturnya.
Sementara itu, Direktur Utama Perum Bulog, Budi Waseso (Buwas) menargetkan penyerapan beras produksi petani sebanyak 1 juta ton saat panen raya.
"Karena Maret prediksi, ada data BPS, Mentan, Maret sudah mulai awal panen raya. Kita punya target minimal 1 juta ton," ujar Buwas dalam konferensi pers di kantor pusat Bulog, Jakarta, Jumat (20/1/2023).
Kendati demikian, Buwas mengatakan penyerapan itu bisa lebih dari target saat panen raya. Sebab, tahun ini Bulog ditargetkan menyerap beras 2,4 juta ton untuk menambah cadangan beras pemerintah.
Sebelumnya, Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan mengatakan, Bulog memang telah diminta untuk melepas stok beras langsung ke pasar guna menekan harga. Hal tersebut bertujuan agar masyarakat bisa membeli dengan harga yang dipatok pemerintah yaitu Rp 9.450 per kilogram. jk
Editor : Redaksi
