SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - Pemerintah melalui Kemenko Perekonomian berkomitmen untuk terus mendukung pertumbuhan UMKM terutama dari aspek pembiayaan. Maka dari itu, pemerintah mengalokasikan kredit usaha rakyat (KUR) bagi usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) senilai Rp 450 triliun pada 2023.
Jumlah tersebut meningkat sebesar 20 persen dibandingkan tahun lalu yang mencapai Rp 373 triliun.
"Pemerintah juga mendukung program pembinaan dan pengembangan yang dilakukan berbagai pihak untuk memperkuat pemberdayaan UMKM agar semakin naik kelas dan meningkat daya saingnya di era transformasi digital," kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Senin (13/2/2023).
Airlangga menuturkan, pemerintah juga mendukung program pembinaan dan pengembangan yang dilakukan berbagai pihak untuk memperkuat pemberdayaan UMKM agar semakin naik kelas dan meningkat daya saingnya di era transformasi digital.
Ia mengatakan toko kelontong SRC dapat memiliki daya saing melalui program pembinaan dan pengembangan yang dilakukan PT SRC Indonesia Sembilan (SRCIS) yang mencakup pengembangan usaha, ekspansi pasar, hingga perluasan akses digitalisasi.
"Mitra SRC bisa mendapat fasilitas kredit dengan nilai hingga Rp 500 juta. Saya yakin 225.000 toko kelontong yang tergabung dalam SRC merupakan pengusaha UMKM yang kredibel dan bankable, sehingga dapat memperoleh kredit yang disediakan oleh pemerintah," ujarnya.
Sementara itu, Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Arsjad Rasjid mengatakan di tengah tantangan resesi tahun ini, UMKM menjadi penopang ekonomi dengan kontribusi yang besar dan penyerapan tenaga kerja yang tinggi.
Maka dari itu, pengembangan UMKM perlu menjadi fokus tahun ini untuk menjadi bekal pertumbuhan ekonomi di tengah perlambatan ekonomi global. Menurutnya, program pembinaan dan pengembangan yang dilakukan SRCIS kepada toko kelontong SRC menjadi salah satu contoh sukses kemitraan kolaboratif dalam rangka penguatan UMKM.
"Kadin bersama Sampoerna bersama-sama menguatkan UMKM melalui bentuk kemitraan yang inklusif untuk UMKM. Ini gerakan yang diluncurkan oleh Presiden Joko Widodo dan Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto Oktober lalu untuk menaikkan kelas UMKM," tutur Arsjad. jk
Editor : Redaksi
