SURABAYAPAGI.COM, Lombok – Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Jatim) menjalin kerja sama dengan Pemprov Nusa Tenggara Barat (NTB) melalui Misi Dagang dan Investasi yang digelar di Hotel Lombok Raya, Mataram, Provinsi NTB, Senin (27/2/2022).
Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa dengan diikuti oleh sebanyak 172 pelaku usaha dari kedua provinsi. Terdiri dari 72 pelaku usaha dari Provinsi Jatim dan 100 pelaku usaha dari Provinsi NTB.
Misi Dagang Jatim dengan NTB ini mencatatkan hasil transaksi yang menggembirakan. Dimana sampai dengan pukul 17.00 WITA, transaksi yang berhasil dicatatkan mencapai Rp251,399 miliar.
Khofifah mengatakan bahwa misi dagang ini tidak semata-mata hanya mempertemukan antara trader dan buyer, namun juga disepakati kerja sama antar OPD, BUMD, serta institusi bisnis seperti KADIN, IWAPI dan HIPMI dari kedua provinsi.
Menurutnya, gelaran misi dagang tersebut juga untuk membangun kekuatan bersama melalui sinergitas, kolaborasi dan partnership. Dimana saat ini tidak ada kekuatan yang bisa diandalkan tanpa membangun sinergitas, kolaborasi, dan partnership.
“Dalam misi dagang ini tidak semata-mata pertemuan antara trader dan buyer, tapi juga ada kerja sama antar OPD, BUMD, institusi bisnis seperti Kadin, Iwapi dan HIPMI dari kedua provinsi. Ini menjadi bagian penguatan sinergi dan kolaborasi kita bersama,” kata Khofifah, Senin (27/2/2023).
Ia pun optimistis ke depan hubungan dagang antara Jatim dengan NTB akan terus dan semakin meningkat. Terlebih dengan adanya dukungan sektor pelayaran Long Distance Ferry (LDF) yang telah tersedia dari Jatim ke NTB melalui Pelabuhan Ketapang - Banyuwangi maupun Jangkar - Situbondo menuju Lembar - Lombok NTB.
“Pada 2021, kita mendapat izin dari Kemenhub (Kementerian Perhubungan) untuk melayani pelayaran LDF dari Banyuwangi ke Lombok, lalu 2022 dapat izin melayani pelayaran LDF dari Situbondo ke Lombok,” ujarnya.
Maka dari itu, Khofifah menyampaikan, pengusaha dari Jatim maupun NTB dapat mengambil peran dalam akses perdagangan yang lebih efisien. Selain itu, lanjutnya, saat ini pemerintah juga sedang melanjutkan proyek Jalan Tol Probolinggo - Banyuwangi yang diharapkan akan semakin mempermudah akses.
"Silakan nanti pengusaha-pengusaha dari NTB mengambil peran lebih efisien ataukah lewat Ketapang, Banyuwangi, atau yang lebih efektif dari Jangkar, Situbondo. Ditambah sekarang sedang proses finalisasi tol dari Probolinggo-Banyuwangi," tuturrnya.
Orang nomor satu di Jatim tersebut berharap peningkatan koneksi LDF ini dapat memperlancar hubungan dagang Jatim dan NTB.
"Saya harap peningkatan koneksitas LDF ini akan memudahkan proses hubungan dagang Jatim dan NTB," harapnya.
Mantan Menteri Sosial itu menerangkan, kegiatan misi dagang antara Jatim dengan NTB ini juga dalam rangka meningkatkan efektivitas, mulai dari proses petik, olah, kemas hingga jual produk.
"Seperti yang disampaikan oleh Pak Gubernur NTB tadi yakni olah dan kemas. Tapi kami di Jatim harus melihat secara hulu hilirnya, yakni tanam, petik, olah, kemas dan jual. Oleh karena itu sinergitas harus kita bangun antara lain dengan membangun partnership akses misalnya akses ke pasar ekspor. Seperti kopi di Jatim dibangun melalui communal branding untuk memenuhi kualitas dan standar kebutuhan pasar ekspor," terangnya.
Ia juga menuturkan bahwa pasar ekspor seringkali membutuhkan skala yang besar.
“Karena pasar ekspor seringkali membutuhkan skala yang besar. Untuk itu sangat bisa jika dibangun juga kolaborasi communal branding dengan kopi dari NTB. Jadi pasar ekspor ini peluangnya besar kita bangun sinergitas produk dari Jatim dan NTB,” ucapnya.
Lebih lanjut, Khofifah menambahkan, Pemprov Jatim sendiri telah membangun communal branding untuk produk kopi agar siap masuk pasar ekspor. Sehingga ketika ada permintaan dalam jumlah besar maka bisa memenuhi permintaan tersebut.
Khofifah menyebut, Jatim melakukan ekspor 200 ton kopi ke Mesir dari tiga daerah yakni Bondowoso, Jombang dan Madiun dalam format communal branding pada Oktober 2022 lalu.
"Jikalau nanti ada komoditas kopi tertentu dari NTB yang ingin masuk dalam paket communal branding tersebut silakan. Hal ini bisa saling menguatkan," tukasnya.
Ia menjelaskan, dalam misi dagang yang digelar juga dilakukan sejumlah MoU dengan masing-masing pihak terkait baik dari Pemprov Jatim maupun Pemprov NTB. Nantinya MoU ini akan menjadi payung hukum untuk penguatan dan pemberdayaan dari masing-masing pelaku UMKM, termasuk industri-industri rumahan dari kedua provinsi.
Kemudian, ditindaklanjuti dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) sebanyak 11 OPD, 13 BUMD dan 4 asosiasi dari kedua Provinsi.
Di samping itu, lanjut Khofifah, kegiatan misi dagang merupakan upaya Pemprov Jatim untuk mempertemukan pelaku usaha dari Jatim dan provinsi mitra dalam menyebarluaskan potensi produk industri, perdagangan, perikanan, agribisnis dan peluang investasi lainnya secara terintegrasi.
Hal tersebut bertujuan untuk memenuhi substitusi impor (bahan baku) dan kebutuhan lainnya yang diharapkan mampu meningkatkan nilai perdagangan dalam negeri.
"Mari kita bangun sinergitas bersama setelah dikurasi produknya, disiapkan packagingnya, kita sama-sama bisa menyiapkan agar masuk pasar yang lebih luas. Format-format seperti ini biasanya jauh lebih advance dilakukan IWAPI, Kadin, Hipmi, dan lain-lain," ajaknya.
Data BPS menunjukkan bahwa kinerja perdagangan antara Jatim dengan NTB mengalami surplus sebesar Rp5,42 triliun. Adapun secara rinci, nilai pembelian/bongkar dari NTB ke Jatim sebesar Rp1,32 triliun, sedangkan total nilai penjualan/muat dari Jatim ke NTB Rp6,75 triliun.
Selama ini, NTB menyuplai beberapa komoditas ke Jatim seperti jagung, udang, cabai, bawang bombay, daging sapi, kantong plastik, kakao, kacang-kacangan hijau, sapi, tembakau dan kacang tanah.
Sebaliknya, Jatim menyuplai NTB sejumlah komoditas seperti bahan bakar minyak (motor dan pesawat), pestisida, bawang putih, minuman kalori, minyak kelapa sawit, susu skim, obat-obatan, parfum dan bawang bombai.
Di sisi lain, perdagangan antar wilayah memberikan kontribusi yang cukup siginifikan bagi neraca perdagangan barang dan jasa Jatim. Berdasarkan data BPS, surplus perdagangan barang dan jasa Jatim lebih banyak disumbangkan oleh perdagangan antardaerah.
Pada triwulan IV 2022, ketika net ekspor perdagangan luar negeri defisit Rp 133,3 triliun, justru net ekspor perdagangan antardaerah mencatatkan surplus Rp 323,47 triliun. lbk
Editor : Redaksi
