ANALISA BERITA

Capres Pilihan Megawati Penentu Peta Politik Pilpres 2024

author surabayapagi.com

share news
share news

URL berhasil dicopy

share news
Yusril Ihza Mahendra, Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB)
Yusril Ihza Mahendra, Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB)

i

SURABAYAPAGI, Jakarta -  Saya yakin calon presiden (capres) pilihan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri akan menjadi penentu peta politik Pilpres 2024. Belum ada koalisi partai politik (parpol) yang pasti hingga saat ini.

Saya kira koalisi pilpres ini akan terbentuk setelah Ibu Mega memutuskan siapa pasangan calon presiden dan wakil presiden yang akan didukung PDIP

 Saya menilai PDIP sebagai parpol pemenang Pemilu 2019 sekaligus pengusung pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin ini bisa mengubah konstelasi politik ke depan.

 Sehingga, saya melihat meskipun sudah ada yang mendeklarasikan pembentukan koalisi, tapi koalisi itu belum berani untuk mengumumkan siapa calon yang diusung.

Karena itu, tidak hanya bagi PPP dan PBB sebenarnya, seperti yang saya bilang tadi, belum ada partai yang memutuskan koalisi dalam mendukung paslon tertentu.

Saya tidak mempersoalkan sikap PDIP yang belum mengumumkan capres. Sebab, hal tersebut menjadi kebiasaan dari parpol berlambang kepala banteng bermoncong putih tersebut.

Kita sudah tahu bahwa style PDIP seperti itu. Keputusan terakhir ada di Bu Mega. Kita sabar menanti keputusan apa yang beliau ambil.

Kita tahu delapan parpol pemilik kursi di parlemen sudah membentuk poros koalisi masing-masing. Partai Golkar, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Amanat Nasional (PAN) membentuk Koalisi Indonesia Bersatu (KIB). Sedangkan Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Nasdem, dan Demokrat menggagas Koalisi Perubahan. Mereka mengusung mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden (capres) 2024.

Kemudian, Partai Gerindra dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) membentuk Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya. Hanya PDIP yang belum mengumumkan koalisi Pilpres 2024 maupun tokoh yang bakal dijadikan sebagai capres.jk

(Lewat keterangannya di Kantor DPP PPP, Jakarta yang dikutip dari laman nasional.sindonews.com Senin (13 Maret 2023)

 

Berita Terbaru

2 Korporasi Malaysia dan Singapura Tersangka Karhutla

2 Korporasi Malaysia dan Singapura Tersangka Karhutla

Jumat, 30 Okt 2026 03:20 WIB

Jumat, 30 Okt 2026 03:20 WIB

SURABAYAPAGI.com, Jakarta - 20 korporasi sebagai tersangka dalam kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Dari daftar tersebut, empat di antaranya merupakan…

Sepuluh Staf Terima Uang di Luar Gaji

Sepuluh Staf Terima Uang di Luar Gaji

Jumat, 30 Okt 2026 03:18 WIB

Jumat, 30 Okt 2026 03:18 WIB

SURABAYAPAGI.com, Surabaya — Pengakuan sepuluh staf bidang pertambangan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jawa Timur yang menerima uang di luar gaji d…

ESDM JATIM DIDUGA TERIMA PUNGLI RP 687,5 JUTA

ESDM JATIM DIDUGA TERIMA PUNGLI RP 687,5 JUTA

Jumat, 30 Okt 2026 03:15 WIB

Jumat, 30 Okt 2026 03:15 WIB

SURABAYAPAGI.com, Surabaya - Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur mendalami dugaan aliran dana pungutan liar (pungli) sebesar Rp 687,5 juta kepada mantan…

Jokowi Minggu Depan Siap Jadi Saksi Roy Suryo

Jokowi Minggu Depan Siap Jadi Saksi Roy Suryo

Jumat, 30 Okt 2026 03:13 WIB

Jumat, 30 Okt 2026 03:13 WIB

SURABAYAPAGI.com, Surabaya - Saya sangat menghormati proses hukum yang sedang berjalan. Kalau memang diundang, ya saya Insya Allah akan hadir,” kata Jokowi k…

Hashim Ingatkan Risiko Pelemahan Rupiah Jika Isu MSCI Tak Diselesaikan

Hashim Ingatkan Risiko Pelemahan Rupiah Jika Isu MSCI Tak Diselesaikan

Jumat, 30 Okt 2026 03:11 WIB

Jumat, 30 Okt 2026 03:11 WIB

SURABAYAPAGI.com - Ketua Dewan Penasihat Kadin Indonesia Hashim S. Djojohadikusumo mengingatkan potensi pelemahan nilai tukar rupiah akibat derasnya aliran…

Beras Oplos Berulang, Amran Wanti-Wanti Risiko Pidana

Beras Oplos Berulang, Amran Wanti-Wanti Risiko Pidana

Jumat, 30 Okt 2026 03:09 WIB

Jumat, 30 Okt 2026 03:09 WIB

SURABAYAPAGI.com - Menteri Pertanian/Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), Andi Amran Sulaiman akan menyebar surat edaran (SE) mengenai potensi sanksi pidana…