SURABAYAPAGI.COM, Bangkalan - Dinas Sosial Kabupaten Bangkalan menggelar Forum konsultasi publik Dalam rangka Review Penyusunan Standar Pelayanan Publik di aula Dinas Sosial Selasa (06/05/2023).
Pada Forum Konsultasi Publik itu, Dinas Sosial melibatkan instansi terkait seperti Dispendukcapil, Balitbangda, Bagian Organisasi Setdakab, Pendamping PKH, relawan SLRT, TKSK, operator SIKS-NG.
Baca Juga: Mentan Targetkan Produktivitas Tanaman Padi Melalui Pompanisasi saat berkunjung ke Bangkalan
Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bangkalan Wibagio Suharta mengungkapkan, Dinsos ingin lebih fokus berbuat untuk masyarakat bangkalan. Dengan demikian bekerja sama dengan Universitas Brawijaya dalam hal peningkatan pelayanan bidang digitalisasi yakni berupa aplikasi yaitu aplikasi Sidaya Sehati.
‘’Jadi masukan dari beberapa instansi pada forum ini, baik dari kabag organisasi setdakab dan komisi d akan kami tindak lanjuti,’’ kata Wibagio.
Ia berharap dengan masukan di forum konsultasi publik ini, dapat menyempurnakan aplikasi Sidaya Sehati, sehingga dapat meningkatkan kemudahan masyarakat dalam hal pengaduan dan pelayanan.
Sementara itu, Kepala Bagian Organisasi Pada Sekretariat Kabupaten Bangkalan mohammad rasuli mengungkapkan, setiap OPD pelayanan diwajibkan menyusun standar pelayanan. Setidaknya ada 14 indikator yang dibedakan menjadi dua yakni service delivery dan monitoring.
Baca Juga: Panggilan Sejarah Mengabdi Demi Masyarakat, Mahfud Siap Maju Bacabup Bangkalan
‘’Jadi Dinas Sosial ditunjuk dalam penilaian, Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik (PEKPPP), selain Kecamatan Tanah Merah dan RSUD Syamrabu, katanya.
Sementara itu, Nur hasan selaku ketua komisi D DPRD Kabupaten Bangkalan mendukung penuh dalam hal peningkatan pelayanan publik untuk masyarakat Bangkalan.
"Dari komisi DPRD sudah memberikan dorongan fasilitas dan anggaran, saat ini sedang dibangun kantor SLRT sebagai kantor pelayanan publik untuk semua pelayanan sosial," imbuhnya.
Baca Juga: Warga Bangkalan Tewas Dibacok Keponakan
Dengan dorongan yang diberikan dari DPRD, diharapkan standar pelayanan di dinas sosial dapat nilai B.
"Tahun sebelum ini kita dapat nilai C, Semoga dengan upaya ini kita dapat nilai minimal B," tutupnya.
Editor : Moch Ilham
