Di MA dan Pengadilan Bisa Beli Perkara, di DPR Transaksi di Bawah Meja
SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - Menko Polhukam Mahfud Md menyebut banyak penyusup di kementerian/lembaga. Juga korupsi di Mahkamah Agung dan DPR-RI Penyusup berniat untuk melemahkan pemerintah.
"Di berbagai struktur lembaga pemerintahan sekarang, banyak penyusup-penyusup yang justru melemahkan, bukan menguatkan," kata Mahfud di HUT Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), Minggu (11/6/2023).
Mahfud Md juga mengungkapkan, korupsi di Indonesia makin menjadi-jadi. Mahfud pun menyinggung adanya transaksi di bawah meja di DPR, Mahkamah Agung, bahkan pemerintahan.
Mahfud sudah mengundang lembaga-lembaga survei internasional dan nasional untuk mencari tahu penyebab anjloknya indeks persepsi korupsi Indonesia. Disimpulkan, menurut dia, bahwa conflict of interest atau konflik kepentingan menjadi penyebabnya.
Mahfud menuturkan konflik kepentingan itu terjadi di DPR, MA, hingga di birokrat. Konflik kepentingan itu, menurut dia, menyebabkan terjadinya transaksi di balik meja.
"Di DPR terjadi transaksi-transaksi di balik meja, Mahkamah Agung (MA), pengadilan bisa membeli perkara. Di pemerintah, di birokrasi sama," kata Mahfud.
Mahfud mengatakan temuan tersebut mungkin sulit dilihat oleh mata kepala orang Indonesia. Namun hal tersebut terlihat jelas di mata dunia internasional.
"Di DPR ada conflict of interest. Pekerjaan anggota DPR, tapi punya konsultan hukum. Nanti kalau ada masalah, 'tolong dibantu ini, itu'. Dibawa ke pengadilan, pengadilannya korupsi lagi. Sampai hakimnya ditangkap, jaksa ditangkap, polisi ditangkap dan seterusnya," ingat Mahfud.
Mahfud Jangan Menggeneralisasi
Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni tidak membantah itu, tapi meminta Mahfud tidak melakukan generalisasi.
"Kita semua tidak bisa langsung menyangkal ini, saya rasa di semua lembaga tinggi pasti ada saja oknum yang melakukan ini, mau MA, DPR, dan tentu saja di pemerintahan. Saya ingin memberi saran saja, siapa pun kita tolong jangan generalisasi," kata Sahroni saat dihubungi, Minggu (11/6/2023).
Sahroni meminta Mahfud Md langsung menyebut saja oknum yang dimaksud. Dia beralasan, hal ini agar anggota DPR yang tidak berbuat demikian tidak mendapatkan cap serupa.
Kalau mau sebut saja oknum DPR-nya siapa, karena kasihan ratusan anggota lain yang tidak berbuat tapi dicap serupa. Saya yakin dan percaya Pak Mahfud sebagai pemerintah bekerja dengan jujur, maka nggak enak juga kalau ada yang ngomong pemerintah itu kerjanya korupsi terus. Tidak bisa digeneralisasi," ucapnya.
Mahfud To The Point
Bendum DPP Partai NasDem meminta Mahfud langsung to the point menunjuk siapa yang disinggung. Dia menegaskan tidak semua anggota DPR berkelakuan buruk.
"Langsung aja to the point, itu lebih baik agar tidak jadi fitnah ke 580 anggota DPR lainnya. Tidak semua orang br*ngs*k, ada juga yang super-baik, demikian juga semua lembaga tidak semua jelek pasti ada yang super hebat," ujar dia.
Tidak Perlu Revolusi
Meski kondisi semacam itu, Mahfud berpandangan Indonesia tidak perlu melakukan revolusi. Ia menekankan RI sebaiknya terus melanjutkan semangat reformasi yang sudah digemakan sejak 1998.
"Menurut saya kita tidak perlu berpikir revolusi. Reformasi itu jalan tengah antara evolusi dan revolusi, kita ambil jalan tengahnya. Itu pilihan kita di 1998-1999 dan selanjutnya. Ini yang kita jaga, kembali ke reformasi untuk menjadi negara maju," tutupnya.
Meski tak menjelaskan rinci siapa para penyusup ini dan bagaimana modusnya melemahkan pemerintah, Mahfud meminta kepada setiap pihak untuk terus waspada.
Terkait hal tersebut, Mahfud meminta kepada setiap pihak untuk terus waspada. Pasalnya, para penyusup tersebut dinilai melakukan upaya pelemahan struktur pemerintahan dari dalam.
"Jangan kita terlena dan menutup mata dengan upaya pelemahan struktur dari dalam. Sekali lagi, jangan kita terlena dan menutup mata dengan upaya pelemahan struktur dari dalam," kata Mahfud di Sarinah, Jakarta Pusat (11/6/2023)
Oleh karena itu, Mahfud mengajak semua pihak untuk mempertahankan semangat reformasi yang sudah membara sejak 1998. Ia menyebut reformasi adalah titik tengah antara evolusi dan revolusi.
Ia mengatakan Indonesia tidak perlu revolusi untuk menjadi negara maju.
Mahfud menekankan yang harus terus dilakukan adalah menjaga semangat reformasi sembari tetap mewaspadai ancaman penyusup dari dalam kementerian/lembaga. n erc/jk2/rmc
Editor : Moch Ilham
