SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - Pembangunan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) batu bara di Indonesia, tuai protes dari kelompok pemerhati lingkungan. Pasalnya, Bank Dunia tetap mendukung pendanaan tersebut dan dianggap melanggar janji sejumlah pemimpin negara untuk berhenti menggunakan bakar fosil.
PLTU Suralaya merupakan PLTU terbesar di Asia Tenggara, serta memiliki delapan unit pembangkit yang beroperasi. Rencananya PLTU Suralaya ini akan membangun dua pembangkit lagi. Yang mana pembangkit tersebut diperkirakan akan melepas 250 juta ton karbon dioksida yang dapat menyebabkan pemanasan iklim ke atmosfer.
Para kelompok aktivis ini melakukan protes kepada Bank Dunia, sebab International Financial Corporation (IFC), yang merupakan anak perusahaan dari Bank Dunia yang berada di sektor swasta ini merupakan pendukung tidak langsung PLTU Suralaya melalui investasi ekuitasnya di Hana Bank Indonesia.
Yang mana berdasarkan koalisi kelompok lingkungan hidup mengatakan bahwa Hana Bank Indonesia, merupakan salah satu penyandang dana proyek tersebut, Kamis (14/09/2023).
Kelompok pemerhati lingkungan hidup mengirimkan surat kepada ombudsman kepatuhan Bank Dunia Janine Ferretti. Adapun dalam surat tersebut mereka menjelaskan dampak buruk dari adanya pembangunan PLTU Suralaya ini.
“Dampak buruk terhadap masyarakat lokal, termasuk penggusuran paksa terhadap mereka yang tinggal di lokasi proyek, sudah terjadi,” kata surat tersebut, yang dikirim atas nama Inclusive Development International, sebuah organisasi non-pemerintah di AS.
Pada 2020 IFC berjanji untuk berhenti berinvestasi di sektor batu bara. Namun IFC tetap menjadi pemegang saham di lembaga-lembaga keuangan yang memiliki investasi di industri batu bara, seperti Hana Bank, selama mereka mempunyai rencana untuk menghentikan eksposur mereka secara bertahap.
Dalam peraturan IFC yang diperbarui tahun ini disebutkan bahwa klien keuangannya harus berkomitmen untuk tidak "memulai dan membiayai proyek batubara baru apa pun sejak IFC menjadi pemegang saham."
Pusat Penelitian Energi dan Udara Bersih (CREA) yang berbasis di Helsinki mengatakan pada Selasa (12/9) bahwa kompleks PLTU Suralaya memberikan dampak yang signifikan terhadap kualitas udara di wilayah tersebut. Udara yang tercemar di area itu menyebabkan biaya kesehatan tahunan mencapai lebih dari $1 miliar.
CREA mengatakan hal tersebut juga berkontribusi terhadap kabut asap di Ibu Kota Jakarta, yang menduduki puncak daftar kota paling tercemar di dunia pada Agustus.
PT Indo Raya Tenaga, pengembang PLTU Suralaya, mengatakan pihaknya berencana untuk memasok sebagian pembangkit barunya dengan amonia, selain batu bara, untuk mengurangi emisi.
Indonesia sendiri pada November lalu, menjadi negara kedua yang menandatangani Kemitraan Transisi Energi yang Adil (Just Energy Transition Partnership/JETP) yang akan menyalurkan dana sebesar $20 miliar untuk membantu mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil. Namun pengumuman rencana investasinya tertunda. jk-01/Acl
Editor : Redaksi
