SURABAYAPAGI.COM, Surabaya - Kelancaran pelaksanaan pesta demokrasi di lembaga pemasyarakatan mendapat perhatian khusus dari Kepala Kanwil Kemenkumham Jatim, Heni Yuwono. Untuk memastikan kesiapan lapas menjelang pemilu yang kurang 10 hari lagi, ia melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke Lapas I Surabaya di Porong, Sidoarjo, Minggu (4/2/2024).
Agenda tersebut dilakukan di sela-sela olahraga bersepeda. Menempuh jarak dari Surabaya hingga Pasuruan, Heni yang hanya didampingi 2 ajudannya menyempatkan diri mampir ke lembaga pemasyarakatan yang terletak di Desa Kebonagung, Porong, Sidoarjo.
"Kunjungan ini memang tiba-tiba saja, tanpa pemberitahuan juga tanpa sepengetahuan kalapas maupun pejabat lapas lainnya," ujarnya.
Petugas penjaga pintu utama lapas pun sempat terperanjat menyambut kedatangan Heni. Setelah berkeliling sebentar, barulah Kalapas Surabaya Jayanta dan Kepala Kesatuan Pengamanan Lapas Surabaya, Wahyu Trah Utomo, datang mendampingi.
Heni menyebut kedatangannya kali ini untuk memastikan persiapan lapas dalam proses pemilu 2024. Terutama proses pemungutan suara yang tinggal sepuluh hari lagi.
"Pelaksanaan pemilu 2024 di lapas harus menjamin hak pilih seluruh warga binaan yang memenuhi syarat, dengan tetap mempertimbangkan keamanan dan ketertiban lapas," tuturnya.
Ia pun menegaskan beberapa poin penting, dimulai dari proses sosialisasi dan edukasi. Heni berharap, jajarannya melakukan sosialisasi dan edukasi yang komprehensif kepada warga binaan tentang pemilu, termasuk tata cara pencoblosan, daftar calon peserta pemilu, dan pentingnya menggunakan hak pilih.
"Kami mendorong seluruh jajaran agar memanfaatkan berbagai metode sosialisasi, seperti ceramah, penyuluhan, dan media informasi (poster, banner, video). Serta melibatkan KPU dan Bawaslu dalam kegiatan sosialisasi," paparnya.
Kemudian, Heni juga menyatakan bahwa jajarannya harus terus melakukan pemutakhiran data pemilih. Memastikan data pemilih dari warga binaan akurat dan terkini. Pihaknya akan terus boordinasikan dengan KPU dan Disdukcapil untuk mendapatkan data pemilih yang valid.
"DPT harus dilakukan fiksasi maksimal sepekan jelang pemilu, pihak lapas akan mengecek dan memastikan status warga binaannya telah terdaftar sebagai pemilih," ucapnya.
Mendengar hal tersebut, Jayanta mengatakan momen pemilu menjadi perhatian khusus pihaknya dan KPU. Per hari ini, jumlah warga binaannya yang telah terdaftar sebagai DPT adalah 1.161 orang dari total 1.379 warga binaan.
"Masih adanya warga binaan yang belum masuk DPT karena merupakan warga binaan yang baru dipindah dari lapas lain di satu bulan terakhir," katanya.
Namun, ia memastikan pekan ini KPU akan memasukkan sekitar 200 warga binaannya ke dalam daftar pemilih tambahan (DPTb). Tentunya dengan memperhatikan syarat-syarat umum dan khusus seperti kepemilikan NIK dan e-KTP.
Editor : Moch Ilham
