SURABAYAPAGI, Surabaya - Sejumlah akademisi dari Universitas Airlangga (Unair) yang tergabung dalam Gerakan UNAIR memanggil akan mengelar pernyataan atau deklarasi bersama untuk menegaskan pentingnya pemeliharaan etika republik dalam tatanan negara Indonesia, yang mana berkaitan tentang dinamika politik yang saat ini terjadi dalam pemilu 2024.
Mereka akan mengelar acara tersebut di depan kampus B UNAIR, Dharmawangsa, Surabaya pada Senin, (5/2/2024). Dalam aksi itu mereka menekankan pemelencengan terhadap prinsip-prinsip republik yang tengah terjadi dalam beberapa waktu terakhir, khususnya yang terjadi pada pemilu ini.
Para akademisi ini menyuarakan keprihatinan terhadap upaya-upaya yang dapat menggeser prinsip-prinsip saat ini, termasuk indikasi penggunaan fasilitas negara dan aparat negara demi kepentingan politik partisan elektoral.
"Kami menyaksikan berbagai pemelencengan terhadap prinsip-prinsip republik dalam beberapa waktu terakhir demi kepentingan personal kekuasaan," ungkap Prof. Dr. Ramlan Surbakti, seorang profesor ilmu politik dari Unair dalam keterangannya yang diterima Surabaya Pagi, Minggu, (4/2/2024).
Gerakan ini juga menyoroti upaya yang terindikasi mengubah aturan syarat mendaftar calon presiden dan wakil presiden, serta ketidaknetralan kepemimpinan pemerintah dalam pilpres 2024.
Mereka menegaskan bahwa prinsip republik harus dijaga, dan pemimpin republik seharusnya tidak memihak kepada salah satu paslon, terutama jika terdapat indikasi pertalian kekeluargaan.
Sementara itu, Perwakilan dari keluarga besar Unair, Airlangga Pribadi, saat dihubungi langsung oleh Surabaya Pagi, menekankan bahwa gerakan ini bukan sekadar ikut-ikutan dengan kampus lain, melainkan respons terhadap persoalan penyelenggaraan negara yang membutuhkan koreksi dan evaluasi.
"Sebetulnya gerakan ini bukan soal ikut-ikutan dengan kampus lain yang sudah bergerak. Dalam prosesnya kita tahu kesadaran bahwa telah terjadi persoalan dengan penyelenggaraan negara kita yang membuat kondisi Republik Indonesia ini tidak baik-baik saja," ujar Airlangga, Minggu, (5/2/2024).
"Kami dari Keluarga Besar Unair kemudian sampai pad titik temu cara pandang yang sejalan terkait dnegan problem ini. Akhirnya kami sepakat menyatakan sikap pada moment yang disepakati esok hari (Senin, 5 Februari 2024," imbuhnya.
Lanjut pengajar Departemen Politik FISIP UNAIR, gerakan ini lahir dari keprihatinan anak bangsa terhadap Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) yang telah melancarkan aksi anaknya, yakni Gibran Rakabuming Raka untuk naik menjadi Cawapres mendampingi Capres Prabowo Subianto.
"Presiden seharusnya tidak meninggalkan prinsip republik yang menjadi nilai-nilai etis Pancasila, amanat reformasi berkaitan dengan demokrasi, dan bebas KKN," ungkapnya.
Kendati demikian, gerakan ini diharapkan agar Presiden Jokowi mempertimbangkan serius koreksi dan evaluasi yang disuarakan oleh masyarakat sipil dan akademisi Unair.
Selain itu, mereka menekankan pentingnya sikap yang konsisten untuk tidak menggunakan fasilitas negara demi kepentingan politik elektoral dan menunjukkan independensi dengan tidak berpihak pada paslon tertentu, terutama yang memiliki hubungan kekeluargaan.
"Goals dari gerakan kami ini agar Presiden RI mempertimbangkan kembali koreksi dan evaluasi yang diserukan oleh kalangan Masyarakat sipil dari akademik Unair sendiri dan menyudahi pemelencengan dari etika republik.
Tak hanya itu, Airlangga juga menyebutkan kedepan Presiden bisa konsisten untuk tidak menggunakan fasilitas dan program negara bagi tujuan politik elektoral dari kepentingan paslon tertentu.
Serta menunjukkan independensinya dengan menjaga marwah negara untuk tidak berpihak pada salah satu paslon. Apalagi ada paslon yang merupakan bagian dari keluarganya.
"Kami harapkan Presiden menunjukkan independensinya tidak berpihak pada salah satu Paslon, apalagi ada paslon yang dari keluarga Jokowi," pungkasnya.
Perlu diketahui, terdapat 80 akademisi yang saat ini akan aktif dalam pergerakan tersebut salah satunya yakni Prof Dr Ramlan Surbakti (Professor Ilmu Politik UNAIR), Haryadi (Warga Negara, keluarga besar Departemen Politik Fisip Universitas Airlangga, Dr Dede Oetomo, Pengajar Ilmu Sosial Kritis di beberapa universitas di Surabaya, dan Muhammad Yunus MA, Pengajar Departemen Hubungan Internasional FISIP UNAIR.
Tak hanya itu, turut dalam aksi itu, Febby R Widjayanto MA, Pengajar Departemen Politik FISIP UNAIR, Dr Kris Nugroho Pengajar Departemen Politik FISIP UNAIR, Dr Tuti Rahayu, Pengajar Departemen Sosiologi FISIP UNAIR, Joko Susanto MSc, Pengajar Departemen Hubungan Internasional FISIP UNAIR, Dr Dwi Windyastuti Budi Hendrarti, Dosen Ilmu Politik Fisip Unair, dan masih banyak lagi lainnya.Ain
Editor : Mariana Setiawati
