SURABAYAPAGI.COM, Sumenep - Kepala, Plt. Inspektorat Kab. Sumenep, Nurul Jamil, S.Sos, M.Si, mengatakan, pihaknya selaku Plt. di Inspektorat Kab. Sumenep, akan bekerja secara optimal dalam mengemban tugas dan fungsinya sebagai kontrol dan pengawasan keuangan di lingkungan pemerintahan Kab. Sumenep.
Menurutnya, Inspektorat memiliki peran dan tugas membantu Bupati dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah. Katanya saat ditemui di ruang kerjanya.
Dikatakan Jamil, Inspektorat itu adalah perangkat daerah yang menjalankan fungsi pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan dengan melakukan kegiatan quality assurance (penjamin kualitas) melalui Audit, reviu, evaluasi pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya serta kegiatan konsultansi.
Disamping itu, Inspektorat Daerah juga melaksanakan fungsi koordinasi dengan instansi terkait dalam pencegahan tindak pidana korupsi.
Ia juga menjelaskan, Inspektorat mempunyai tugas membantu pemerintah Daerah dalam melakukan pembinaan dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah.
"Intinya, saya selaku Plt. Inspektorat itu melakukan pelaksanaan tugas dan fungsi lain yang diberikan oleh Bapak Bupati Kab. Sumenep, sesuai dengan bidang dan tugas Inspektorat"
Ia juga menjelaskan, sebagai Plt. Inspektorat pihaknya, akan bersungguh-sungguh bekerja dan melakukan pembinaan dan pengawasan Internal terhadap seluruh perangkat daerah, kecamatan dan desa dalam penyelenggaraan pemerintahan secara efektif sesuai dengan aturan dalam mencapai tujuan organisasi pemerintahan daerah kab. Sumenep. Jelasnya
Selain itu, kata Jamil, Dalam rangka penegakan hukum dan pencegahan tindak pidana korupsi, pemerintah Kab. Sumenep terus melakukan koordinasi dan kerjasama dengan aparat penegak hukum. Untuk itu ada Irban khusus yaitu Irban Investigasi dan Pengaduan Masyarakat yg mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengawasan fungsional terhadap pelaksanaan Reformasi Birokrasi, pencegahan tindak pidana korupsi dan urusan kasus pengaduan yg terindikasi penyalahgunaan wewenang dan kerugian daerah.
Jamil mencontohkan, persoalan intern dalam pengawasan, mulai dari tahap perumusan kebijakan perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan yang dilaksanakan oleh Aparat Pengawasan Intern. Jelasnya
"Jadi, Koordinasi pelaporan hasil pengawasan sebagai bagian dari koordinasi pengawasan yang menyeluruh merupakan mata rantai koordinasi yang penting, karena melalui suatu sistem pelaporan hasil pengawasan yang menyeluruh"
Pihaknya berharap, agar Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintahan Kab. Sumenep, agar segera menindaklanjuti setiap rekomendasi atas hasil pengawasan internal yang dilakukan Inspektorat maupun rekomendasi atas hasil pengawasan dari BPK, untuk mencegah timbulnya permasalahan dalam penggunaan anggaran di kemudian hari.
Tujuannya agar pemerintah Kab. Sumenep dapat mempertahankan opini, Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Pungkasnya. AR
Editor : Moch Ilham
