SURABAYAPAGI.COM, Surabaya - Rekomendasi dukungan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) untuk Pemilihan Gubernur Jatim 2024 akan segera terbit.
PPP dalam hal ini memberikan dukungan kepada pasangan petahana Khofifah Indar Parawansa-Emil Dardak dalam waktu dekat. Hal ini sekaligus mengakhiri polemik di internal PPP terkait rekomendasi calon gubernur dan wakil gubernur.
Sebagai informasi, pertengahan Mei lalu, PPP Jatim telah memberi rekomendasi dukungan kepada Khofifah-Emil. Namun, tak lama setelah itu DPP menyanggah bahwa PPP belum memberikan keputusan apapun terkait Pilgub Jatim 2024.
Ketua DPW PPP Jatim Mundjidah Wahab menjelaskan, dalam waktu dekat Khofifah bakal diundang ke DPP. Tep"Akan diundang ke DPP Bu untuk langsung diberikan rekomendasi," kata Ketua DPW PPP Jatim Mundjidah Wahab saat ditemui disela kegiatan Bimbingan Teknis DPRD Provinsi dan Kabupaten/kota yang berlangsung di Surabaya, kemarin.
Dukungan PPP ini bakal menambah deretan parpol yang sudah pasti mengusung Khofifah-Emil. Sebelumnya juga ada Demokrat, Gerindra, Golkar, PAN dan PSI.Mundjidah memastikan bahwa dukungan PPP akan bulat kepada Khofifah. Tidak ada nama lain, selain Khofifah yang merupakan Ketua umum PP Muslimat NU tersebut.
Rekomendasi dari PPP itu juga akan diberikan kepada Emil sebagai pendamping Khofifah."Rekomendasinya nanti satu paket, sesuai dengan rekomendasinya dari DPW. DPP sekarang sudah clear, tinggal menunggu hadirnya Bu Khofifah saja," ungkap mantan Bupati Jombang tersebut.
Ketua DPP PPP Achmad Baidowi menjelaskan kursi partainya di DPRD Jatim memang hanya empat sebagaimana hasil Pemilu 2024.
Namun, bukan berarti PPP akan main-main dalam menentukan langkah di kontestasi Pilgub mendatang."Ada satu juta lebih suara PPP di Jawa Timur yang menarik para calon untuk melirik PPP," ungkap Awiek, sapaan akrab Achmad Baidowi, saat ditemui dalam kegiatan yang sama.
Menurutnya, penggodokan rekomendasi untuk calon gubernur dan wakil gubernur memang berada di ranah DPP.Hal ini berbeda dengan kepala daerah di tingkat kabupaten/kota, yang mana untuk menentukan bupati/wali kota maupun wakilnya bisa digodok oleh DPW sebelum nantinya diturunkan SK dari DPP.sb/ana
Editor : Mariana Setiawati
