SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - Ketua Majelis Pertimbangan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhammad Romahurmuziy atau Rommy membantah klaim Pelaksana Tugas (Plt.) Ketua Umum PPP Muhammad Mardiono terpilih sebagai Ketum PPP secara aklamasi.
"Tidak betul Mardiono terpilih, apalagi secara aklamasi," ujar Rommy dalam keterangan resmi, Minggu (28/9) dikutip Antara.
Berbeda di Surabaya. Pengurusnya hingga Minggu (28/8) akur. Terutama yang duduk di DPRD Kota Surabaya. Kursi PPP naik cukup signifikan. Pada Pileg 2019 lalu, kursi PPP di DPRD Kota Surabaya hanya 1, kini pada Pileg 2024 menjadi 3 kursi.
Tiga caleg PPP yang lolos sebagai anggota DPRD Kota Surabaya periode 2024-2029 yakni petahana Buchori Imron dari Dapil Surabaya II dengan raihan 13.268 suara.
Ada mantan Lurah Sidosermo Muhaimin yang berhasil melenggang ke DPRD Kota Surabaya dari Dapil Surabaya III. Muhaimin yang juga Plt Ketua PPP Surabaya berhasil lolos dengan raihan suara 6.156. Juga ada nama pengusaha muda sekaligus Bendahara PPP Jatim Agus Mashuri yang berhasil lolos sebagai anggota DPRD Surabaya dari Dapil Surabaya V. Agus meraih 11.460 suara di Dapil Surabaya V.
Belum Tetapkan Ketua Umum
Rommy, menjelaskan Muktamar ke-10 PPP masih berlangsung hingga pukul 22.30 WIB dan belum menetapkan ketua umum.
Sementara, imbuh Rommy, Mardiono mengklaim telah terpilih sebagai Ketum PPP saat muktamar masih berlangsung.
"Adanya berita sekitar pukul 21.22 WIB yang menyebutkan bahwa Mardiono terpilih secara aklamasi adalah palsu, klaim sepihak, tidak bertanggung jawab, dan merupakan upaya memecah belah Partai Persatuan Pembangunan," ujarnya.
Selain itu, ia mengatakan Mardiono sempat diteriaki gagal, diminta mundur, dan PPP disebut perlu perubahan saat Muktamar ke-10 PPP berlangsung.
"Dengan demikian, tidak lah masuk akal bahwa hawa penolakan yang begitu besar atas kepemimpinan Mardiono justru berakhir dengan terpilihnya Mardiono secara aklamasi," ujarnya.
Kemarin malam (27/9), Mardiono , malah menyatakan terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Umum PPP periode 2025-2030.
Ia mengatakan keputusan aklamasi diambil untuk menyelamatkan jalannya Muktamar, yang dinilai sudah berada dalam situasi darurat.
Mardiono mengklaim sekitar 80 persen dari total peserta menyatakan setuju agar Muktamar ke-10 mengambil langkah cepat dengan memilih ketua umum secara aklamasi
Mardiono mengaku sudah menduga sejak awal ada gelagat-gelagat akan terjadi keributan dalam muktamar. n sb2/jk/rmc
Editor : Moch Ilham
