SURABAYAPAGI.COM, Surabaya - Penjabat (Pj.) Gubernur Jawa Timur, Adhy Karyono menyerahkan Surat Keputusan (SK) Perpanjangan masa jabatan kepada delapan Pj. Bupati dan mengukuhkan Penjabat Sementara (Pjs.) bupati/wali kota di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Selasa (24/9).
Pada momen itu, Pj. Gubernur Adhy menegaskan, bahwa agenda ini merupakan bagian dari upaya menjaga kesinambungan kepemimpinan di daerah-daerah yang sedang mengalami transisi kepemimpinan, yang mana bahwa momentum ini merupakan batas akhir untuk melaksanakan proses perpanjangan jabatan dan pengukuhan Pjs. "Hari ini memang momentum yang harus dilaksanakan, paling lambat hari ini," ucapnya usai acara.
Adhy menyebut, terdapat 13 Pjs yang diajukan oleh pemerintah provinsi untuk dilantik, dan semuanya berasal dari pejabat tinggi pratama Pemprov Jatim sesuai aturan yang ditetapkan. "Kami mengusulkan 13 Pjs yang sudah sesuai, karena memang aturannya harus berasal dari pejabat tinggi Pratama, Provinsi, atau Kemendagri," jelasnya.
Selain menyerahkan SK perpanjangan masa jabatan dan pengukuhan pejabat, Adhy Karyono juga menekankan, pengawasan ketat akan dilakukan untuk memastikan netralitas para Pjs dalam menjalankan tugas mereka, apalagi diketahui beberapa daerah akan menghadapi situasi politik yang dinamis.
"Kami pastikan, tidak ada aset, SDM, program, atau anggaran yang digunakan untuk kepentingan kontestan politik, masyarakat bisa melihat langsung bagaimana peran kepala OPD serta Pj atau Pjs dalam menjalankan tugasnya," ujar Adhy.
Dengan penyerahan SK Perpanjangan Masa Jabatan dan pengukuhan ini, Adhy pun mengingatkan, pemerintah provinsi tetap harus memantau dan mengawasi kinerja para pejabat, terutama di masa kampanye dan pemilu.
"Pada tahapan-tahapan tertentu, seperti kampanye, kita harus monitor. Tetapi juga tetap harus berkoordinasi dengan OPD supaya tugas-tugas dan target tetap berjalan," tukas Adhy.
Terkait dengan peran penting para Pjs. dan Pj., Adhy Karyono mengakui bahwa perubahan pejabat dan penugasan di daerah dapat berdampak pada kinerja pembangunan, namun dirinya memastikan bahwa hal ini sudah dipetakan dan pemerintah provinsi tetap optimis pembangunan akan terus berjalan.
"Kami sudah memetakan semua. Memang akan berat kalau harus menghadiri kegiatan yang harus dihadiri pimpinan, tetapi Insyaalah, pembangunan tetap berjalan," ucap Adhy.
Adhy pun menilai, kinerja Pj. Gubernur sangat bergantung pada kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ada di daerah. "Kinerja kami sebagai Pj Gubernur sangat tergantung pada kepala OPD tersebut," sebutnya.
Adapun delapan Pj. Bupati yang menerima SK Perpanjangan Masa Jabatan dari Kemendagri oleh Pj. Gubernur Jatim ialah, Tontro Pahlawanto (Pj. Bupati Madiun), Ugas Irwanto (Pj. Bupati Probolinggo), Arief Moelia Edie (Pj. Bupati Bangkalan), Sri Handoko Taruna (Pj. Bupati Nganjuk), Heru Suseno (Pj. Bupati Tulungagung), Indah Wahyuni (Pj. Bupati Lumajang), Adriyanto (Pj. Bupati Bojonegoro) dan Masrukin (Pj. Bupati Pamekasan).sb/ana
Editor : Mariana Setiawati
