SURABAYAPAGI.com, Surabaya - Anggota Komisi XII DPR RI Meitri Citra Wardani menekankan pentingnya Dewan Energi Nasional (DEN) menyusun peta jalan (roadmap) yang konkret untuk mendukung visi Swasembada Energi yang telah dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto.
Meitri menjelaskan, peta jalan tersebut tidak hanya berfungsi sebagai panduan strategis, tetapi juga sebagai instrumen untuk mengidentifikasi tantangan dan peluang dalam mewujudkan kemandirian energi nasional.
"DEN memiliki peran strategis sebagai think tank kebijakan energi nasional. Oleh karena itu, penyusunan roadmap ini harus mampu menjawab beberapa pertanyaan penting, di antaranya sejauh mana kita telah melangkah, apa yang perlu diperbaiki, dan bagaimana menjaga kesinambungan penyelenggaraan kebijakan energi nasional di tengah tantangan dinamika geopolitik dan perubahan iklim,” jelas Meitri, Selasa (03/12/2024).
Anggota DPR Dapil Jawa Timur VIII ini menambahkan, peta jalan tersebut diharapkan juga mampu menangkap tren, menyiapkan strategi, serta menyediakan rencana kontijensi dalam rangka merespons perubahan global, termasuk usaha-usaha dalam mendorong transisi menuju energi hijau yang lebih ramah lingkungan.
"Peta jalan ini harus menjadi warisan yang memberi arah jelas bagi pemerintahan-pemerintahan selanjutnya, sehingga kebijakan energi tidak tergantung pada pergantian rezim, melainkan berkelanjutan dan terukur. Selain itu, penting juga bagi roadmap ini untuk mencakup langkah-langkah konkret dalam memanfaatkan potensi energi terbarukan yang dimiliki Indonesia, memperkuat infrastruktur energi, dan mendorong inovasi teknologi di sektor energi. Dengan demikian, kebijakan yang dirumuskan tidak hanya berorientasi pada jangka pendek, tetapi juga mampu menjadi solusi berkelanjutan untuk masa depan,” ujar Meitri.
Lebih lanjut, politisi PKS ini juga menyoroti urgensi melibatkan masyarakat dalam program yang mendukung swasembada energi. Meitri mengusulkan agar DEN menggencarkan literasi energi di berbagai daerah, khususnya wilayah potensial, guna meningkatkan kesadaran masyarakat sebagai subjek aktif dalam kebijakan energi.
"Program literasi energi ini untuk membongkar persepsi bahwa isu terkait energi sifatnya eksklusif dan hanya relevan bagi pemerintah atau industri besar. Sebaliknya, masyarakat perlu terlibat langsung dalam upaya mendukung tercapainya swasembada energi, mulai dari pelibatan mereka dalam kegiatan edukasi tentang energi terbarukan hingga bimtek pemanfaatan energi alternatif di lingkungan lokal mereka. Sebab, untuk mencapai swasembada energi diperlukan kolaborasi aktif lintas sektor yang berbasis pada pendekatan pentahelix, yaitu pemerintah, masyarakat, akademisi, pelaku bisnis, dan media," tambahnya.
Meitri menekankan, tanggung jawab pemerintah tidak sekadar memastikan penyediaan energi bagi masyarakat, tetapi juga bagaimana melibatkan mereka dalam pengawasan terhadap implementasi kebijakan pemerintah terkait energi di lapangan.
"Masyarakat harus didorong untuk berperan aktif dalam mengawasi program-program pemerintah di bidang energi semisal BBM Bersubsidi. Lewat edukasi soal kiat dan tata cara melaporkan penyimpangan yang terjadi, misalnya, akan berkontribusi pada upaya untuk menutup kebocoran anggaran subsidi sekaligus memastikan manfaat dari program pemerintah tersebut dirasakan secara merata dan utuh oleh masyarakat," pungkas Meitri. rko
Editor : Desy Ayu
