Kembali Nahkodai PKK Kabupaten Kediri, Mbak Cicha Siap Sinergi Sukseskan Program Pemerintah

author Duchan Prakasa

share news
share news

URL berhasil dicopy

share news

SURABAYAPAGI.COM, Kediri - Istri bupati Kediri, Eriani Annisa Hanindhito kembali dilantik menjadi Ketua Tim Penggerak PKK sekaligus Ketua Pembina Posyandu Kabupaten Kediri periode 2025-2030 di Gedung Grahadi Surabaya.

Bersama istri bupati/walikota lain di Jawa Timur, Mbak Cicha, sapaan akrabnya dilantik oleh Ketua Tim Penggerak PKK sekaligus Ketua Pembina Posyandu Jawa Timur Arumi Bachsin Elestianto Dardak.

Mbak Cicha berharap program-program PKK maupun kegiatan Posyandu yang telah berjalan baik dan memberikan manfaat bagi masyarakat luas bisa dilanjutkan dan ditingkatkan.

Sebagaimana pesan Gubernur sekaligus Ketua Pembina Tim penggerak PKK Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dalam pelantikan itu, bagaimana menyelaraskan program PKK dengan program pemerintah daerah dan program nasional.

Diantaranya dalam penanganan stunting termasuk mensukseskan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan cek kesehatan gratis. Pasalnya, keduanya bukan semata untuk mencapai target yang telah ditentukan, lebih dari itu bagaimana semua bisa berkolaborasi menyiapkan generasi masa depan.

"Tentunya kami siap bersinergi bagaimana program yang telah dicanangkan bisa berhasil," kata Mbak Cicha, Kamis (6/3/2025)

Sinergitas itu lanjut Mbak Cicha, diharapkan terjadi di semua tingkatan, baik kader yang ada desa, kecamatan maupun kabupaten. Termasuk pula antar instansi yang ada di pemerintah daerah.

Program-program yang ada di tiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang dapat mendukung penanganan stunting, diharapkan bisa dikoordinasikan bersama sehingga realisasi program tersebut dapat maksimal.

"Komunikasi ini sangat penting. Kami yakin ketika rasa tanggung jawab itu kita miliki bersama, program-program yang telah dicanangkan dapat berhasil," kembali Mbak Cicha menegaskan.

Lebih khusus, Mbak Cicha mengajak semua kader PKK maupun Posyandu di tingkatan desa untuk dapat bersinergi dengan pemerintah desa. Pihaknya pun kembali mengingatkan supaya kelompok dasawisma yang ada untuk dihidupkan. Can

Berita Terbaru

Kasus Tunjangan DPRD Ponorogo, Mantan Ketua Dewan Mangkir 

Kasus Tunjangan DPRD Ponorogo, Mantan Ketua Dewan Mangkir 

Selasa, 04 Agu 2026 21:24 WIB

Selasa, 04 Agu 2026 21:24 WIB

SURABAYA PAGI, Ponorogo- Penyidikan kasus dugaan korupsi tunjangan perumahan pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Ponorogo…

IDI Jember Sebut Telemedicine Homecare Mampu Memangkas Jarak dan Membantu Ke Keputusan Awal Pemeriksaan

IDI Jember Sebut Telemedicine Homecare Mampu Memangkas Jarak dan Membantu Ke Keputusan Awal Pemeriksaan

Selasa, 04 Agu 2026 20:33 WIB

Selasa, 04 Agu 2026 20:33 WIB

SURABAYAPAGI.com, Jember — Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Cabang Jember memberikan tanggapan terkait implementasi program pelayanan Homecare bagi masyarakat. O…

Jatim Desak Pemerintah Berikan Trauma Healing bagi Korban KMP Mutiara Sentosa II

Jatim Desak Pemerintah Berikan Trauma Healing bagi Korban KMP Mutiara Sentosa II

Selasa, 04 Agu 2026 20:32 WIB

Selasa, 04 Agu 2026 20:32 WIB

SURABAYAPAGI.com, Surabaya – Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jawa Timur meminta pemerintah pusat dan Pemprov Jatim memberikan layanan trauma healing sebagai bagian p…

Polrestabes Surabaya Amankan Tiga Pelaku Penyerobotan Ruko di Ngagel

Polrestabes Surabaya Amankan Tiga Pelaku Penyerobotan Ruko di Ngagel

Selasa, 04 Agu 2026 20:30 WIB

Selasa, 04 Agu 2026 20:30 WIB

SURABAYAPAGI.com, Surabaya - Buntut dugaan aksi premanisme yang viral di media sosial terkait penyerobotan Ruko di Jalan Krukah Utara Ngagelrejo Kec. Wonokromo…

Dinilai Langgar Kode Etik ASN, Pedagang Pasar Adukan Kabag Hukum ke Sekda

Dinilai Langgar Kode Etik ASN, Pedagang Pasar Adukan Kabag Hukum ke Sekda

Selasa, 04 Agu 2026 19:57 WIB

Selasa, 04 Agu 2026 19:57 WIB

‎SURABAYAPAGI.COM, Madiun - Dinilai melanggar kode etik aparatur sipil negara (ASN), Paguyuban Pedagang Pasar se-Kota Madiun mengadukan Kepala Bagian Hukum P…

Korupsi Tunjangan DPRD Ponorogo, Kerugian Negara Capai Rp 3,6 Miliar, Tersangka Diduga Terima Fee 30 Persen

Korupsi Tunjangan DPRD Ponorogo, Kerugian Negara Capai Rp 3,6 Miliar, Tersangka Diduga Terima Fee 30 Persen

Selasa, 04 Agu 2026 18:26 WIB

Selasa, 04 Agu 2026 18:26 WIB

SURABAYA PAGI, Ponorogo-Pengusutan kasus dugaan korupsi penyimpangan tunjangan perumahan pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Ponorogo tahun anggaran 2023–2026 t…