Sejak Penggeledahan Rumahnya, RK Gunakan handphone Stafnya, HPnya dimatikan
SURABAYAPAGI.COM, Bandung - Pekan ini, beberapa staf sekretariat DPD Golkar Jawa Barat, mengakui hubungan komunikasi partai dengan RK, sejak penggeledahan rumahnya melalui handphone pribadinya sulit. Sepertinya handphone RK dimatikan.
"Alhamdulillah pak Iswara semalam bisa kontak lewat HP stafnya," kata seorang sekretariat DPD Golkar Jawa Barat kepada kontributor Surabaya Pagi di Bandung, Minggu (16/3/2025). Sekretaris DPD Golkar Jawa Barat MQ Iswara, mengatakan RK saat ini berada di Bandung dan dalam keadaan baik-baik saja.
RK menelepon menggunakan nomor stafnya. Iswara mengaku sebelumnya kesulitan berkontak dengan mantan Gubernur Jabar tersebut.
"Alhamdulillah tadi malam, kami berhasil komunikasi dengan Pak Ridwan Kamil, kurang lebih pukul 11 malam kami berkomunikasi. Beliau dalam kondisi baik dan ada di Bandung," ucapnya.
Iswara mengungkapkan beberapa pesan Ridwan Kamil setelah rumahnya digeledah KPK beberapa waktu lalu. Pesan itu salah satunya adalah RK yakin dirinya tak ikut campur dalam kasus dugaan korupsi Bank BJB.
"Beliau menyampaikan, 'Insyaallah saya tidak ikut campur masalah tersebut'," kata Iswara saat dijumpai di Ciamis, Jakarta Barat, Sabtu (15/3/2025).
Selain itu, Iswara mengatakan RK saat ini berada di Bandung dan dalam keadaan baik-baik saja. RK menelepon menggunakan nomor stafnya. Iswara mengaku sebelumnya kesulitan berkontak dengan mantan Gubernur Jabar tersebut.
Namun niat untuk memberi pendampingan hukum itu terkendala sulitnya Ridwan Kamil untuk dihubungi. Sejak rumahnya digeledah pada Senin (10/3) lalu, Partai Golkar belum bisa menghubungi Ridwan Kamil.
Tawarkan Pendampingan Hukum
Sejauh ini, Iswara mengaku, dirinya secara pribadi telah menghubungi Ridwan Kamil ataupun keluarganya untuk menawarkan pendampingan hukum atas kasus yang menjerat nama Ridwan Kamil.
"Kami berusaha menghubungi Pak RK, melalui keluarganya juga untuk memberikan pendampingan bantuan hukum dari DPP Partai Golkar," ujarnya.
"Beliau memang menelepon bukan dengan nomor pribadinya. Jadi selama ini saya hubungi tidak bisa. Beliau menelepon pakai handphone stafnya," lanjutnya.
Dalam percakapan melalui sambungan suara itu, Iswara mengatakan RK juga berkomitmen untuk taat dan mengikuti proses hukum, sekalipun ia dipanggil oleh KPK.
"Beliau menyampaikan siap tentunya, kooperatif, dan apa pun yang nantinya akan diminta oleh penyidik, dalam hal ini KPK, akan dipenuhi oleh beliau," ungkapnya.
Iswara menambahkan RK menyadari konsekuensi sebagai seorang gubernur atas apa yang terjadi di bawahannya. Namun, RK mengaku tidak terlibat dalam perkara korupsi Bank BJB.
"Beliau juga menyampaikan bahwa ini hanyalah sebuah risiko jabatan karena yang terjadi adalah adanya dugaan markup di salah satu BUMD di Pemprov Jabar, di mana pada saat itu Ridwan Kamil adalah gubernurnya, yang tentunya beliau siap memberikan informasi dan keterangan," tuturnya.
Desakan ICW ke KPK
KPK didesak segera memanggil Ridwan Kamil untuk diperiksa. "Dalam tempus (waktu terjadinya tindak pidana) kasus ini, Ridwan Kamil menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat, pemegang kekuasaan tertinggi dan punya tanggung jawab tertinggi atas BUMD. Sehingga pemanggilan RK juga bisa membantu proses penyidikan lebih cepat," ujar peneliti dari Indonesia Corruption Watch (ICW) Tibiko Zabar, lewat pesan singkat kepada detikcom, Sabtu (15/3/2025).
Kasus ini, kata Tibiko, mengingatkan kembali betapa rawannya proses pengadaan barang dan jasa (PBJ) dikorupsi. Bahkan sudah ada aturan pun, masih coba diakali.
"Penyidik KPK harus mengembangkan kasus ini dengan memeriksa pihak lain yang patut diduga terkait, dengan mengikuti ke mana aliran uang korupsi mengalir dapat diterapkan. Karena bukan tidak mungkin ada pihak lain yang ikut menikmati," lanjutnya. n bd/erc/rmc
Editor : Moch Ilham
