SURABAYAPAGI.com, Mojokerto — Pemerintah Kota Mojokerto kembali menorehkan prestasi membanggakan di bidang tata kelola keuangan. Untuk ke-11 kalinya secara berturut-turut, Pemkot Mojokerto meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2024.
Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) tersebut diserahkan secara langsung oleh Kepala Perwakilan BPK Provinsi Jawa Timur, Yuan Candra Djaisin, kepada Wali Kota Mojokerto, Ika Puspitasari, di Kantor BPK RI Perwakilan Jawa Timur, Sidoarjo, Jumat (02/05/2025).
Ning Ita, sapaan akrab wali kota menyampaikan rasa syukur sekaligus apresiasi kepada seluruh jajaran pemerintahan dan stakeholder yang telah bekerja secara konsisten, profesional, dan akuntabel.
“Alhamdulillah, predikat WTP kembali kita raih secara berturut-turut untuk yang ke-11 kalinya. Ini adalah bukti nyata dari komitmen dan kerja keras bersama dalam membangun tata kelola keuangan daerah yang transparan dan akuntabel,” kata Ning Ita.
Lebih lanjut, Ning Ita ini menekankan bahwa predikat WTP bukan hanya prestasi administratif, melainkan juga bentuk tanggung jawab moral dan profesional dalam mengelola dana publik.
“WTP bukan sekadar capaian, tapi juga kepercayaan. Setiap rupiah dari rakyat harus dikelola dengan prinsip kehati-hatian, efisiensi, dan berorientasi pada hasil yang memberi manfaat langsung bagi masyarakat,” imbuhnya.
Ning Ita juga menyampaikan bahwa tindak lanjut terhadap seluruh rekomendasi BPK merupakan bagian penting dalam menjaga integritas dan perbaikan berkelanjutan.
“Kami terus mendorong seluruh OPD agar berpedoman pada arahan dan ketentuan dari BPK maupun BPKP. Tindak lanjut terhadap rekomendasi LHP harus dilakukan dengan cepat, tepat, dan tuntas,” tegasnya.
Dengan raihan WTP ke-11 ini, Pemerintah Kota Mojokerto meneguhkan posisinya sebagai salah satu daerah dengan komitmen kuat terhadap transparansi dan akuntabilitas keuangan. Ning Ita berharap semangat ini terus dijaga dan ditingkatkan untuk mewujudkan pelayanan publik yang lebih baik dan pembangunan yang berkelanjutan.
“Semoga dengan raihan ini menjadi motivasi bagi kami untuk bekerja lebih baik lagi, dalam pengelolaan dan peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM), juga informasi keuangan yang dihasilkan dapat lebih komprehensif, transparan dan akuntabel demi terwujudnya clean dan good government,” tutupnya. Dwi
Editor : Desy Ayu
