SURABAYAPAGI.COM, Kediri - Wali Kota Kediri Vinanda Prameswati menyampaikan penjelasan terkait Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2025 pada Rapat Paripurna DPRD Kota Kediri, Rabu (11/3/2026). Kegiatan tersebut berlangsung di Ruang Soekarno Hatta BKPSDM Kota Kediri dan dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kota Kediri Firdaus.
Dalam penyampaiannya, Wali Kota Kediri yang akrab disapa Mbak Wali menuturkan bahwa capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Kota Kediri Tahun 2025 menunjukkan hasil yang menggembirakan. Sebagian besar indikator kinerja berhasil mencapai kategori sangat tinggi.
Lebih lanjut Mbak Wali menjelaskan, bahwa Indeks Gini Kota Kediri pada tahun 2025 tercatat sebesar 0,334 dengan capaian 103,33 persen atau masuk kategori sangat tinggi. Capaian ini mencerminkan tingkat pemerataan pendapatan masyarakat yang semakin baik. Sementara itu, pertumbuhan ekonomi Kota Kediri tercatat sebesar 1,74 persen. Sektor nonindustri pengolahan tumbuh signifikan sebesar 7,33 persen dengan peningkatan kontribusi sebesar 1,09 persen.
"Hal ini menunjukkan keberhasilan pemerintah daerah dalam mendorong diversifikasi ekonomi serta mengurangi ketergantungan pada sektor industri pengolahan," imbuhnya.
Pada indeks daya saing daerah, Wali Kota termuda ini menerangkan bahwa realisasi Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) mencapai angka 3,74 dengan capaian sebesar 99,73 persen atau kategori sangat tinggi. Di sisi kesejahteraan masyarakat, tingkat kemiskinan berhasil ditekan hingga 6,04 persen dengan capaian 105,40 persen. Berbagai program strategis turut berkontribusi dalam menurunkan angka kemiskinan, di antaranya program jaminan kesehatan nasional, beasiswa pendidikan, bantuan sosial, ATM beras, serta rehabilitasi rumah tidak layak huni.
Adapun Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Kediri pada tahun 2025, Mbak Wali menuturkan telah tercatat sebesar 3,76 dengan capaian 98,52 persen, yang juga berada pada kategori sangat tinggi. Lalu, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Kediri juga menunjukkan peningkatan dengan capaian 82,71 atau 99,93 persen dari target yang ditetapkan. Peningkatan tersebut terjadi pada seluruh dimensi pembangunan manusia, terutama pada aspek standar hidup layak dan kesehatan.
Untuk Indeks Reformasi Birokrasi, Wali Kota Kediri menjelaskan bahwa pada tahun 2024 Kota Kediri memperoleh nilai sebesar 84,67, sementara untuk tahun 2025 masih menunggu rilis resmi dari Kementerian PANRB. Selanjutnya, realisasi nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada tahun 2025 tercatat sebesar 74,14 dengan capaian 101,58 persen atau kategori sangat tinggi.
Sementara itu, realisasi Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) mencapai nilai 70,98 dengan capaian 114,48 persen. Nilai ini mencerminkan pengelolaan keuangan daerah yang semakin baik dan akuntabel. Kemudian, di bidang lingkungan, realisasi Indeks Kualitas Lingkungan Hidup pada tahun 2025 tercatat sebesar 63,26 dengan capaian 90,64 persen dan tetap berada dalam kategori sangat tinggi. Nilai tersebut merupakan hasil pengukuran dari tiga komponen utama, yakni Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan.
Pada sektor kebencanaan, Mbak Wali mengungkapkan bahwa realisasi Indeks Risiko Bencana tahun 2025 tercatat sebesar 75,10 dengan capaian 94,97 persen dari target yang ditetapkan, sehingga masuk kategori sangat tinggi. Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), dari 11 potensi bencana yang ada, Kota Kediri memiliki lima potensi bencana, yakni gempa bumi, banjir, tanah longsor, kekeringan, dan cuaca ekstrem. "Capaian tersebut menunjukkan kinerja penanggulangan risiko bencana yang sangat baik," imbuhnya.
Selanjutnya, Mbak Wali menjelaskan bahwa pendapatan daerah pada Tahun Anggaran 2025 ditargetkan sebesar Rp1.524.889.742.542,62 dan terealisasi sebesar Rp1.563.757.705.197,91 atau mencapai 102,55 persen dari target yang ditetapkan.
Untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD), pada Tahun Anggaran 2025 ditargetkan sebesar Rp446.875.344.013,62 dan terealisasi sebesar Rp466.345.750.554,91 atau mencapai 104,36 persen. Sementara itu, Pendapatan Transfer pada Tahun Anggaran 2025 ditargetkan sebesar Rp1.078.014.398.529 dan terealisasi sebesar Rp1.097.411.954.643 atau sebesar 101,80 persen.
Pada sisi belanja daerah, pada Tahun Anggaran 2025 telah dianggarkan sebesar Rp1.863.073.120.324,45 dan terealisasi sebesar Rp1.500.860.602.093 atau sebesar 80,56 persen. Realisasi belanja tersebut terdiri dari belanja operasi sebesar Rp1.301.880.850.335, belanja modal sebesar Rp192.819.701.393, serta belanja tidak terduga sebesar Rp6.160.050.365.
Selain itu, pada Tahun Anggaran 2025 pembiayaan daerah netto ditargetkan sebesar Rp338.183.377.781,83 dan terealisasi sebesar 100 persen. Berdasarkan realisasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2025 tersebut, diperoleh Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun berjalan (unaudited) sebesar Rp401.080.480.886,74.
Mbak Wali berharap laporan yang disampaikan dapat menjadi bahan evaluasi bersama untuk terus memperbaiki dan menyempurnakan kinerja Pemerintah Kota Kediri di masa mendatang. “Atas nama Pemerintah Kota Kediri, kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh Anggota DPRD Kota Kediri atas dukungan, kerja sama, serta partisipasi yang telah terjalin selama ini. Insya Allah, kolaborasi yang baik ini akan terus menjadi fondasi dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, serta pelayanan yang semakin baik bagi masyarakat,” pungkasnya.
Rapat paripurna ini juga dihadiri oleh Wakil Wali Kota Kediri Qowimuddin, para Wakil Ketua DPRD, Pj Sekretaris Daerah Kota Kediri M. Ferry Djatmiko, Sekretaris DPRD Rahmad Hari Basuki, para Kepala OPD, serta tamu undangan lainnya. Can
Editor : Redaksi
