SURABAYAPAGI.COM : Pemerintah Kabupaten Jember terus melakukan terobosan untuk mendekatkan layanan publik kepada masyarakat di wilayah pinggiran. Di bawah kepemimpinan Bupati Jember, Gus Fawait, Pemkab resmi meluncurkan Mal Pelayanan Publik (MPP) Mini di sejumlah kecamatan, salah satunya di Kecamatan Tanggul.
Langkah ini menjadikan Jember sebagai kabupaten pertama di kawasan Tapal Kuda yang memiliki MPP Mini terbanyak, yakni di Kecamatan Mayang, Tanggul, dan Jombang. Program tersebut disebut sebagai upaya pemerataan layanan dan menghadirkan keadilan akses bagi seluruh warga. Sehingga warga desa tak perlu lagi jauh-jauh ke kota untuk mengurus dokumen apapun.
Gus Fawait menegaskan, keberadaan MPP Mini bertujuan memutus rantai birokrasi yang selama ini dinilai menyulitkan masyarakat, khususnya warga di wilayah barat dan utara Jember.
“Sekarang masyarakat tidak perlu lagi menempuh perjalanan jauh ke pusat kota hanya untuk mengurus dokumen,” ujarnya, Rabu (6/5/2026).
Melalui MPP Mini, masyarakat dapat mengakses berbagai layanan secara terintegrasi, mulai dari administrasi kependudukan seperti KTP, Kartu Keluarga, dan akta kelahiran, hingga layanan perizinan usaha bagi pelaku UMKM.
Selain itu, tersedia layanan pajak daerah yang mempermudah proses pelaporan dan pembayaran pajak, serta layanan sosial dan hukum berupa konsultasi maupun pendampingan hukum.
Salah satu inovasi yang menjadi perhatian adalah kolaborasi antara Pemkab Jember dengan Pengadilan Negeri Jember. Melalui kerja sama tersebut, masyarakat kini dapat menyelesaikan urusan hukum terkait administrasi kependudukan melalui persidangan virtual menggunakan Zoom.
“Kami ingin memberikan rasa keadilan. Dulu warga Tanggul atau Sumberbaru harus menghabiskan waktu berjam-jam ke kota. Sekarang kami hadirkan Pemkab Mini di sini. Bahkan urusan pengadilan cukup lewat Zoom, tidak perlu bolak-balik lagi,” kata Gus Fawait.
Tak hanya fokus pada pelayanan administrasi, Pemkab Jember juga menyiapkan penguatan infrastruktur untuk mendukung konektivitas antarwilayah. Pada tahun anggaran 2026–2027, pemerintah daerah merencanakan pelebaran dan pengaspalan ulang jalur Tanggul hingga Mangli guna memperlancar mobilitas masyarakat dan distribusi ekonomi. ***/rko
Editor : Redaksi
