Komisi I DPRD Sumenep Desak Pemkab Segera Isi 5 OPD Dipimpin Plt

author surabayapagi.com

share news
share news

URL berhasil dicopy

share news
Anggota Komisi I DPRD Sumenep, Hairul Anwar.
Anggota Komisi I DPRD Sumenep, Hairul Anwar.

i

SURABAYA PAGI, Sumenep-Keberadaan sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumenep, hingga kini masih dipimpin pelaksana tugas (Plt). 

Komisi I DPRD setempat mendesak agar kekosangan jabatan itu segera diisi. Kelima OPD yang saat ini masih dipimpin Plt yaitu Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD), Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Perhubungan (Disperkimhub), Asisten Administrasi Umum, serta Inspektorat Sumenep.

Anggota Komisi I DPRD Sumenep, Hairul Anwar, menilai kekosongan jabatan tersebut seharusnya bisa diantisipasi sejak awal, terutama menjelang pejabat memasuki masa pensiun.

“Seharusnya ketika sudah memasuki masa pensiun itu sudah diantisipasi untuk diisi,” kata Hairul.

Menurutnya, jabatan yang terlalu lama diisi Plt. berpotensi memengaruhi proses pengambilan keputusan di internal pemerintahan. Terlebih, pejabat yang ditunjuk sebagai Plt saat ini juga masih menjabat di OPD lain.

Hairul pun mendesak pemerintah daerah agar segera melakukan pengisian jabatan definitif demi menjaga efektivitas jalannya pemerintahan dan pelayanan publik.

“kami sudah beberapa kali meminta Pemkab untuk segera mengisi kekosongan jabatan itu,” tandasnya.

Sementara, Kepala BKPSDM Sumenep, Benny Irawan, menjelaskan, pemerintah daerah saat ini masih melakukan pemetaan dan persiapan pengisian jabatan pada OPD yang kosong.

“Sekarang masih dalam tahap pemetaan dan persiapan terkait pengisian jabatan pada OPD yang masih kosong,” jelas Benny.

Dikatakan, pemetaan dilakukan untuk melihat kebutuhan organisasi sekaligus menyusun skema pengisian jabatan yang sesuai dengan kebutuhan pemerintahan daerah.

Menurut Benny, pengisian jabatan definitif dimungkinkan dilakukan melalui mekanisme seleksi terbuka (selter). Namun, sebelum proses itu dilakukan, pemerintah daerah juga mempertimbangkan opsi mutasi pejabat antarlembaga.

“Bisa saja diawali dengan proses mutasi terlebih dahulu, menyesuaikan kebutuhan OPD yang kosong. Selanjutnya, jabatan yang masih belum terisi akan dilakukan seleksi terbuka,” pungkasnya.ar

Tag :

Berita Terbaru

Pemkab Jombang Siapkan Beasiswa Siswa SMA-SMK dan MA 150 Ribu per Bulan

Pemkab Jombang Siapkan Beasiswa Siswa SMA-SMK dan MA 150 Ribu per Bulan

Kamis, 12 Nov 2026 11:40 WIB

Kamis, 12 Nov 2026 11:40 WIB

SURABAYAPAGI.com, Jombang - Pada 2027, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jombang menyiapkan bantuan program beasiswa bagi siswa jenjang SMA, SMK, Madrasah Aliyah…

Program Seragam Gratis Jombang Berlanjut, Pemkab Tambah Tiga Setel di 2027

Program Seragam Gratis Jombang Berlanjut, Pemkab Tambah Tiga Setel di 2027

Kamis, 12 Nov 2026 11:31 WIB

Kamis, 12 Nov 2026 11:31 WIB

SURABAYAPAGI.com, Jombang - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jombang memastikan program seragam gratis bagi peserta didik di wilayahnya akan berlanjut pada 2027…

BPS Catat Angka Kemiskinan Kota Batu Capai 2,84 Persen, Terendah di Jatim

BPS Catat Angka Kemiskinan Kota Batu Capai 2,84 Persen, Terendah di Jatim

Kamis, 12 Nov 2026 11:27 WIB

Kamis, 12 Nov 2026 11:27 WIB

SURABAYAPAGI.com, Batu - Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Batu tahun 2026, persentase penduduk miskin di Kota Batu mencapai 2,84 persen, turun…

Lewat Pameran Kerajinan, Pemkab Situbondo Fasilitasi Puluhan IKM Perluas Pasar

Lewat Pameran Kerajinan, Pemkab Situbondo Fasilitasi Puluhan IKM Perluas Pasar

Kamis, 12 Nov 2026 11:22 WIB

Kamis, 12 Nov 2026 11:22 WIB

SURABAYAPAGI.com, Situbondo - Sebagai upaya dalam memperluas pasar dengan mempertemukan IKM dan calon pembeli serta lembaga jasa keuangan, Pemerintah Kabupaten…

APBD Jatim 2027 Disahkan, Belanja Daerah Untuk Kebutuhan Masyarakat

APBD Jatim 2027 Disahkan, Belanja Daerah Untuk Kebutuhan Masyarakat

Kamis, 12 Nov 2026 11:06 WIB

Kamis, 12 Nov 2026 11:06 WIB

SURABAYAPAGI.com, Surabaya - Komposisi belanja dalam APBD Jawa Timur 2027 menjadi sorotan Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jatim. Pasalnya, di tengah kebutuhan…

9 Fraksi DPRD Jatim Setujui APBD 2027, Belanja Daerah Rp27,6 Triliun

9 Fraksi DPRD Jatim Setujui APBD 2027, Belanja Daerah Rp27,6 Triliun

Kamis, 12 Nov 2026 11:04 WIB

Kamis, 12 Nov 2026 11:04 WIB

SURABAYAPAGI.com, Surabaya – Sembilan fraksi di DPRD Provinsi Jawa Timur menyatakan menerima dan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang A…