SURABAYAPAGI.com, Surabaya – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengaku tidak menutup mata terhadap realita di lapangan tentang berbagai persoalan yang muncul dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
"Menanggapi pandangan Fraksi Demokrat mengenai kesiapan implementasi MBG di tahap awal, pemerintah tidak menutup mata terhadap realita di lapangan," kata Purbaya saat menyampaikan tanggapan pemerintah atas pandangan fraksi-fraksi DPR terhadap RUU Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN 2025 dalam rapat paripurna DPR RI, Selasa (14/7/2026).
Sebagai langkah mengatasi persoalan tersebut, Purbaya mengatakan pemerintah telah mendorong Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk memperkuat rantai pasok pangan. Hal itu dilakukan melalui pemberdayaan pelaku ekonomi lokal seperti sentra produksi rakyat, badan usaha milik desa (BUMDes), usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), serta penyedia lokal untuk memenuhi kebutuhan bahan pangan program MBG.
"Sebagai langkah konkret pemerintah pada aspek kesiapan rantai pasok dan kapasitas logistik di daerah dalam program MBG ini, pemerintah telah mendorong SPPG untuk memberdayakan sentra produksi rakyat, BUMDes, UMKM, serta penyedia lokal untuk menyerap bahan pangan langsung dari petani, peternak dan nelayan di sekitar lokasi SPPG," ujar Purbaya.
Setelah sempat jeda libur sekolah, program MBG kembali didistribusikan mulai Senin (13/7). Jeda selama libur sekolah dimanfaatkan Badan Gizi Nasional (BGN) untuk memperkuat tata kelola serta penyempurnaan aspek operasional.
"Kami ingin memastikan bahwa distribusi MBG kembali berjalan dengan baik setelah masa penyesuaian. Berbagai pembenahan yang telah dilakukan diharapkan dapat meningkatkan kualitas layanan sehingga manfaat program dapat dirasakan secara optimal oleh seluruh penerima," ujar Wakil Kepala BGN, Agustina Arumsari dalam keterangan tertulis, Senin (13/7). ec, he
Editor : Redaksi
