SURABAYAPAGI.com, Sumbawa Barat - Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) kembali menunjukkan komitmennya dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat, khususnya di bidang penjaminan keamanan pangan. Salah satu perwujudan nyata dari komitmen tersebut terlihat pada pelaksanaan pelayanan publik secara terpadu yang digelar pada Kamis, (23/7/2026).
Kegiatan yang berlangsung khidmat ini melibatkan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait serta Balai Pengawas Obat dan Makanan (Balai POM) di Bima, dengan fokus utama memastikan seluruh produk pangan yang beredar di wilayah KSB aman dan layak konsumsi.
Kegiatan pelayanan terpadu ini dirancang untuk menjangkau berbagai aspek keamanan pangan, mulai dari Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT), Pangan Segar Asal Hewan (PSAH), Pangan Segar Asal Ikan (PSAI), hingga Pangan Olahan Siap Saji (POSS) dan Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT). Dinas Ketahanan Pangan dan Dinas Pertanian turun tangan mensosialisasikan keamanan PSAT, sementara Dinas Peternakan bertanggung jawab atas PSAH, dan Dinas Perikanan mengawal PSAI.
Untuk pangan olahan, Dinas Kesehatan mengambil peran dalam sosialisasi keamanan POSS dan PIRT, sedangkan Balai POM di Bima memberikan pengawasan terhadap keamanan pangan olahan secara umum.
Selain sosialisasi, pelayanan pendaftaran Nomor Induk Berusaha (NIB) bagi produk pangan juga disediakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu.
Langkah ini diharapkan dapat mempermudah pelaku usaha kecil dan menengah di bidang pangan untuk mendapatkan legalitas usaha, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi lokal yang berbasis pada produk pangan aman dan berkualitas.
Sekretaris Daerah Sumbawa Barat, drh. Hairul, M.M., yang memimpin langsung kegiatan tersebut, menegaskan bahwa keamanan pangan merupakan fondasi utama bagi terwujudnya kesehatan masyarakat. "Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat berkomitmen penuh untuk menjamin keamanan pangan demi terwujudnya kesehatan masyarakat. Kami tidak ingin ada satu pun produk pangan yang tidak aman dikonsumsi oleh warga kami," ujar Sekda Hairul dalam sambutannya.
Untuk memastikan efektivitas pengawasan, tim gabungan juga melakukan uji cepat (rapid test) terhadap berbagai produk pangan, termasuk ikan, daging, buah, sayuran, dan pangan olahan. Hasil uji menunjukkan bahwa seluruh produk yang diperiksa telah memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan, sehingga layak dikonsumsi oleh masyarakat.
Hal ini tentu menjadi kabar baik bagi warga KSB yang selama ini mengandalkan produk-produk lokal dalam pemenuhan kebutuhan pangan sehari-hari.
Yang menarik, kegiatan pelayanan publik ini tidak berdiri sendiri. Pemerintah KSB menyinergikannya dengan Forum YASINAN (Pelayanan Setara Inklusif Andalan), sebuah inovasi yang telah berlangsung selama lebih dari 12 tahun dan menjadi kebanggaan daerah. Forum YASINAN dirancang sebagai wadah pertemuan setara antara pemerintah dan masyarakat, membahas berbagai permasalahan yang dihadapi warga beserta solusi-solusinya secara inklusif.
Melalui forum ini, masyarakat tidak hanya menerima layanan, tetapi juga berkesempatan menyampaikan aspirasi dan keluhan mereka langsung kepada pemerintah daerah.
"Sinergi antara pelayanan publik terpadu dan Forum YASINAN ini kami harapkan dapat menciptakan pendekatan yang lebih humanis dan efektif.
Masyarakat tidak hanya dilayani, tetapi juga didengar," tambah Sekda Hairul.
Kepala Balai POM di Bima, Adjis Sandjaya, S.Si., yang turut hadir dalam kegiatan tersebut, memberikan apresiasi tinggi terhadap penyelenggaraan acara ini. Menurutnya, inisiatif Pemerintah KSB dalam mengintegrasikan pelayanan keamanan pangan dengan forum musyawarah masyarakat merupakan langkah maju yang patut dicontoh daerah lain.
"Kami sangat mengapresiasi komitmen dan konsistensi Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat dalam menjaga keamanan pangan. Kolaborasi lintas OPD dan sinergi dengan Balai POM ini adalah contoh nyata dari good governance di bidang pengawasan pangan," ujar Adjis.
Lebih lanjut, komitmen Pemerintah KSB terhadap keamanan pangan juga tercermin dalam pengawasan ketat terhadap Program Makanan Bergizi Gratis (MBG).
Melalui Satgas Percepatan Penyelenggaraan MBG, evaluasi terhadap sejumlah Satuan Produksi Penyedia Gizi (SPPG) dilakukan secara intensif, dengan fokus pada aspek sanitasi, kebersihan dapur, dan ketertelusuran bahan pangan . Sekda Hairul dalam kapasitasnya sebagai Ketua Satgas MBG KSB menegaskan bahwa tidak ada toleransi terhadap pelanggaran standar keamanan pangan yang dapat membahayakan kesehatan anak-anak sebagai penerima manfaat .
Pelayanan publik terpadu yang disinergikan dengan Forum YASINAN ini diharapkan menjadi model pembangunan partisipatif yang berkelanjutan, di mana keamanan pangan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga kesadaran kolektif seluruh elemen masyarakat. Dengan terus mengedepankan pendekatan setara, inklusif dan kolaboratif, Kabupaten Sumbawa Barat optimis dapat mewujudkan masyarakat yang sehat, produktif, dan sejahtera melalui jaminan ketersediaan pangan yang aman dan berkualitas. Wda/Hik
Editor : Redaksi
