SURABAYAPAGI.COM : Ketua Umum Himpunan Kawasan Industri Indonesia (HKI) Akhmad Ma'ruf Maulana meminta adanya penekanan dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah untuk bisa memproses segala urusan dalam berinvestasi agar lebih cepat dieksekusi.
"Jujur aja Pak Menteri, kami butuh semacam penekanan-penekanan juga ke pemerintah daerah. Karena antara pemerintah daerah masih belum banyak sinkron, Pak Menteri. Dan harapan kami dari Kemenperin supaya ada semacam surat supaya betul-betul yang kami sudah lakukan PSN, baik itu KEK, Pak Menteri, supaya ada rekomendasi-rekomendasi dari pemerintah daerah secepatnya bisa dikeluarkan," ujar Akhmad dalam acara yang dihelat di Jakarta, Kamis (30/7/2026).
Akhmad bilang, saat ini persaingan investasi di kawasan ASEAN semakin ketat. Negara seperti Thailand dan Vietnam juga bergerak lebih cepat dalam memberikan kepastian investasi, termasuk memperpanjang fasilitas insentif pajak tax holiday.
"Persaingan antar negara-negara ASEAN, tax holiday itu semakin negara-negara ASEAN memperpanjang tax holiday-nya. Thailand, Vietnam lebih memperpanjang, lebih kejelasannya lebih cepat. Gerakan mereka lebih cepat, Pak Menteri," katanya.
Atas kondisi itu, Akhmad mengatakan bahwa pelaku kawasan industri kini kebingungan menghadapi berbagai hambatan investasi di dalam negeri.
Bahkan, dia telah mendatangi sejumlah kementerian hingga menemui Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan untuk mengadukan mandeknya realisasi investasi di kawasan PSN dan KEK.
"Kami bingung ini harus melakukan apa. Kami silaturahmi semua kementerian, walaupun kadang-kadang memuaskan, kadang-kadang tidak memuaskan, tetapi kami terus bergerak. Semalam kami jumpa Pak Luhut, Pak
Menteri, kami mengadu juga ke beliau apa hambatan daripada PSN dan KEK yang kok tidak bisa transaksi di lapangan yang sudah teman-teman ajukan," ujar Akhmad.n ec,he
Editor : Redaksi
