SURABAYAPAGI.COM, Madiun – Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) tak hanya ditujukan untuk mengatasi persoalan gizi buruk dan menurunkan angka stunting. Program pemerintah tersebut juga dinilai memiliki potensi besar untuk menggerakkan perekonomian masyarakat desa.
Hal itu disampaikan Kepala Badan Pengentasan Kemiskinan RI Budiman Sujatmiko saat menghadiri Seminar Nasional bertema Peran Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) dan Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) dalam Meningkatkan Perekonomian Desa dan Pengentasan Kemiskinan dan pengukuhan kepengurusan Papdesi di Pendopo Ronggo Djumeno, Caruban, Kamis (13/8/2026).
Menurut Budiman, MBG selama ini banyak mendapatkan kritik. Namun, ia menilai kritik tersebut tidak boleh mengaburkan tujuan utama program, yakni memperbaiki kualitas gizi masyarakat, khususnya anak sekolah, balita, serta ibu hamil dan menyusui.
Di sisi lain, MBG juga harus dilihat sebagai peluang untuk membangun rantai ekonomi di tingkat lokal. Pelibatan UMKM, petani, peternak hingga nelayan setempat sebagai pemasok bahan pangan dinilai dapat memberikan dampak ekonomi yang lebih luas.
"Untuk suplai beras, untuk MBG tidak bisa kualitas biasa. Sayur, gak bisa kualitas biasa juga, bahkan telur. Harus ada standar produk," kata Budiman.
Dalam kesempatan tersebut, Budiman juga menyampaikan bahwa DPP Perkumpulan Aparatur Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (PAPDESI) merupakan organisasi profesi bagi kepala desa dan perangkat desa di Indonesia. Kepengurusan periode 2026-2031 dipimpin Wargiyati sebagai Ketua Umum.
Sementara itu, Bupati Madiun Hari Wuryanto mengatakan Pemkab Madiun telah melakukan sejumlah langkah untuk mendukung pelaksanaan KDKMP. Mulai dari fasilitasi persiapan dan identifikasi lahan, proses perizinan, hingga membantu pengadaan dan tukar-menukar Tanah Kas Desa (TKD).
Hari menyebut, pembangunan gedung KDKMP di Kabupaten Madiun melibatkan 185 desa yang menggunakan TKD, 12 desa/kelurahan menggunakan lahan milik Pemda, sembilan desa menggunakan lahan Perhutani, dua desa tidak memiliki TKD dan satu desa melakukan tukar-menukar TKD.
Untuk program MBG, saat ini terdapat 56 SPPG yang telah beroperasi dan tiga SPPG masih dalam tahap persiapan. Program tersebut melibatkan 2.612 relawan dengan jumlah penerima manfaat mencapai 158.841 orang.
Hari berharap KDKMP dan MBG tidak berhenti sebagai program pemerintah, tetapi benar-benar mampu menjadi instrumen pemberdayaan masyarakat.
"Harapannya KDKMP dan MBG tidak hanya menjadi sebuah lembaga ekonomi. Tetapi juga mampu menjadi sarana pemberdayaan masyarakat, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, membuka peluang usaha, serta mendorong tumbuhnya potensi ekonomi yang ada di desa," pungkasnya.waf
Editor : Redaksi
