SURABAYA PAGI.COM, Mojokerto- Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari atau Ning Ita mendorong kebijakan Transfer ke Daerah (TKD) yang lebih fleksibel agar dapat disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan masing-masing daerah.
Hal tersebut disampaikan Ning Ita saat menghadiri Rapat Kerja Gabungan Dewan Pengurus Pusat, Dewan Pengawas, dan Ketua Komisariat Wilayah (Komwil) Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) di House of Danarhadi, Surakarta, Kamis (3/9/2026).
Ning Ita yang juga menjabat Wakil Ketua Bidang Pembangunan dan Kesejahteraan Sosial APEKSI menyampaikan aspirasi tersebut bersama para wali kota se-Indonesia. Menurutnya, setiap kota memiliki persoalan, karakter, potensi, dan kebutuhan masyarakat yang berbeda.
“Setiap kota punya persoalan, karakter, potensi dan kebutuhan yang berbeda. Kebijakan yang baik di tingkat nasional harus bisa diterjemahkan secara fleksibel sesuai kebutuhan masyarakat di daerah,” tutur Ning Ita.
Ia menilai, fleksibilitas TKD perlu berjalan beriringan dengan penguatan ruang fiskal pemerintah kota. Sebab, kapasitas fiskal daerah berkaitan langsung dengan kemampuan pemerintah dalam memenuhi kebutuhan pembangunan dan pelayanan publik.
“Bagi pemerintah kota, APBD bukan sekadar deretan angka. Di dalamnya ada jalan yang harus dibangun, layanan kesehatan yang harus diperkuat, pendidikan yang harus diperluas, UMKM yang harus tumbuh serta kebutuhan masyarakat yang harus segera dijawab,” katanya.
Karena itu, Ning Ita menegaskan APEKSI akan terus menyuarakan pentingnya hubungan pemerintah pusat dan daerah yang semakin kuat, adil, dan adaptif. Menurutnya, sinergi tersebut diperlukan agar kebijakan nasional dapat diterapkan dengan tetap mempertimbangkan kondisi serta kebutuhan masing-masing kota.
“Kami di APEKSI terus menyuarakan pentingnya hubungan pusat dan daerah yang semakin kuat, adil dan adaptif,” pungkas Ning Ita. dwi
Editor : Redaksi
