SURABAYAPAGI,com, Surabaya - Guna memastikan pemutakhiran data kemiskinan dan penyaluran bantuan sosial (bansos) tepat sasaran, Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya melibatkan warga dalam melakukan verifikasi bansos tersebut, salah satunya lewat musyawarah kelurahan (muskel).
Sehingga, adanya musyawarah kelurahan tidak boleh lagi sekadar menjadi agenda rapat formalitas harian dan harus menjadi ruang verifikasi faktual secara mendetail yang melibatkan kesepakatan langsung bersama warga. Sekaligus langkah untuk mengoreksi ketidaksesuaian data desil kemiskinan (P3KE) di mana masih ditemukan warga mampu masuk dalam kategori miskin (desil 1) sementara warga yang tergolong miskin justru berada di kelompok desil mampu (desil 6–10).
"Bapak Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi ingin memastikan muskel tidak hanya seperti biasanya hanya sekadar rapat menentukan siapa yang keluar dan masuk data. Verifikasi harus dilakukan satu per satu dan disepakati bersama warga di lapangan," ujar Kepala Dinas Sosial Kota Surabaya Antiek Sugiharti, Selasa (15/09/2026).
Lebih lanjut, Antiek menjelaskan muskel menjadi wadah untuk memutuskan warga yang sudah mampu dan tidak memerlukan bantuan. Sebaliknya, warga yang membutuhkan akan diusulkan secara resmi. Dan dengan proses terbuka ini memangkas stigma atau anggapan bahwa bansos hanya disalurkan kepada kerabat pengurus RT, RW, maupun Kelurahan.
“Hasil dari muskel disahkan melalui berita acara kesepakatan bersama yang menjadi landasan evaluasi Pemkot Surabaya untuk diteruskan dan diusulkan ke pemerintah pusat. Mekanisme muskel ini berbeda dengan proses sanggahan bansos yang telah berjalan sebelumnya. Muskel diposisikan sebagai wadah pembenahan data kemiskinan berkelanjutan yang idealnya digelar secara rutin setiap bulan untuk menjaga akurasi data di tingkat akar rumput,” ujarnya. sb-06/dsy
Editor : Redaksi
