SURABAYA PAGI, Ponorogo- Setelah 7 tahun kehilangan predikat Wistara pada penilaian Kabupaten Kota Sehat (KKS). Pemerintah Kabupaten Ponorogo tampaknya mulai memperketat persiapan untuk mengoptimalkan sektor kesehatan daerah guna membidik predikat tertinggi pada penilaian Swasti Saba pada 2027 mendatang.
Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Ponorogo Lisdyarita menyampaikan, seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) saat ini tengah digenjot untuk mengevaluasi dan memperbaiki kinerja di bidang masing-masing. Pun termasuk penyajian data terhadap realisasi kinerja dan upaya yang dilakukan Pemkab untuk mewujudkan kabupaten sehat di Ponorogo.
"Hari ini kan kita lagi semua tiap-tiap OPD ini berusaha apa memperbaiki dinasnya masing-masing, wabil khusus untuk Kabupaten Sehat. Nah, kemarin kami minta presentasi dari semua-semua dinas untuk mencoba bagaimana kesehatan di Ponorogo ini benar-benar terjalin dengan baik," ujar Lisdyarita saat ditemui, Selasq (28/09/2026).
Ia menekankan bahwa indikator dalam program Kabupaten Sehat memiliki cakupan yang luas dan saling berkaitan antar-sektor. Apalagi tahun depan indikator penilaian berbeda dari tahun sebelumnya serta lebih spesifik terhadap masalah krusial di daerah.
“ Oleh karena itu, kolaborasi lintas dinas menjadi kunci utama agar target di tahun 2027 dapat terealisasi dengan baik,” tekannya.
Lisdyarita mengeklaim KKS bukan hanya sekedar penilaian saja, namun potret bagi pemerintah pusat untuk melihat sejauh mana sebuah kabupaten dan kota itu dapat dikatakan sehat,nyaman dan aman.
“ Jadi bukan hanya penilaian saja ini potret apakah Ponorogo itu sudah layak dikatakan sehat,nyaman dan aman. Tentunya dengan upaya nyata menuju ke sana,” ungkapnya.
Kendati demikian, Pemkab Ponorogo mencatat ada sejumlah tantangan krusial yang tengah dihadapi, salah satunya terkait isu penanganan angka kematian bayi (AKB) dan angka kematian ibu (AKI).
Menurut Lisdyarita, persoalan tersebut kerap kali dipengaruhi oleh faktor alam atau kondisi medis yang tidak terduga.
Pihaknya berharap pemerintah pusat dapat memberikan kebijakan dan penilaian yang objektif dengan melihat karakteristik daerah, mengingat penanganan di lapangan memiliki tantangan tersendiri dibandingkan wilayah lain.
"Karena kemarin kita punya permasalahan, angka kematian Ibu dan angka kematian bayi. Nah, kalau ini kan permasalahan Alam, kan gitu, permasalahannya di alam," ungkapnya.
Lisdyarita juga menyoroti sistem penilaian pusat yang kerap menggunakan ambang batas tertentu untuk perolehan poin. Ia berharap ada diskresi atau kebijakan yang adil bagi daerah yang terus berupaya menekan angka kasus secara maksimal.
"Jadi untuk ini ya semoga nanti ada kebijakan di mana kalau di tempat lain itu kan turun dari 15, mereka mendapatkan poin. Sedangkan kemarin kenapa untuk di Ponorogo ini dari angka 5 turun, nah itu kok malah menjadi naik? Nah, itu yang kami minta kebijakannya dari pusat," imbuhnya.
Meski demikian, Pemkab Ponorogo tetap optimis target perolehan predikat Wistara pada 2027 bisa tercapai melalui evaluasi berkelanjutan serta pembenahan regulasi dan pelayanan kesehatan yang terintegrasi di seluruh lini OPD.znl
Editor : Redaksi
