SURABAYAPAGI.com, Sidoarjo - Sebagai upaya dalam meningkatkan transparansi pengelolaan retribusi, memperkuat pengawasan petugas, dan mengoptimalkan pendapatan asli daerah (PAD) di era digitalisasi, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo bakal menargetkan seluruh pembayaran parkir dalam pengelolaan pemerintah daerah menggunakan sistem nontunai melalui Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) pada 2027 mendatang.
Meski demikian, pembenahan tata kelola parkir harus diikuti peningkatan kedisiplinan juru parkir, terutama dalam memenuhi kewajiban penyetoran retribusi dan memberikan pelayanan kepada masyarakat. Sedangkan terkait pembagian pendapatan parkir telah disepakati sebesar 40 persen untuk juru parkir dan 60 persen untuk pemerintah daerah.
“Kita terus meningkatkan pelayanan parkir di Kabupaten Sidoarjo. Pengelolaannya harus lebih baik dan transparan agar potensi pendapatan daerah dapat dimaksimalkan,” ujar Bupati Sidoarjo, Subandi, Minggu 18/10/2026).
Lebih lanjut, Subandi juga meminta juru parkir mengutamakan pelayanan yang santun dan menghindari perselisihan dengan pengguna jasa parkir. Sehingga, Pemkab Sidoarjo akan menerapkan pembayaran parkir melalui QRIS secara bertahap, disertai optimalisasi dasbor pemantauan dan pemasangan kamera pengawas (CCTV).
“Pada 2027, semua parkir sudah menggunakan sistem non-tunai melalui QRIS. Dengan digitalisasi, kita bisa mengetahui potensi kebocoran dan tingkat kedisiplinan petugas secara lebih jelas. Kalau tidak mau mengikuti sistem yang sudah ditetapkan, silakan mengundurkan diri. Daripada kita terus mengurusi persoalan yang tidak selesai-selesai,” ujarnya.
Selain menerapkan evaluasi dan sanksi bagi petugas yang tidak memenuhi kewajiban, Pemkab Sidoarjo berencana memberikan penghargaan kepada juru parkir yang memenuhi target retribusi serta mendukung digitalisasi. sd-01/dsy
Editor : Redaksi
