SURABAYAPAGI.com, Jakarta – Rentetan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait pengelolaan PT Pupuk Indonesia (Persero) dan anak perusahaannya membuka persoalan serius mengenai efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas tata kelola industri pupuk nasional.
Nilai inefisiensi dan pemborosan yang terungkap dalam sejumlah pemeriksaan mencapai triliunan rupiah.
Di tengah akumulasi temuan tersebut, Kejaksaan Agung (Kejagung) dikabarkan tengah mendalami laporan masyarakat mengenai dugaan korupsi di lingkungan perusahaan pupuk pelat merah itu.
Temuan BPK yang tercantum dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) sejak 2024 hingga 2026 memperlihatkan persoalan yang tidak hanya menyangkut pengelolaan subsidi, tetapi juga kebijakan penjualan pupuk, ekspor urea dan amonia, pengadaan bahan baku, hingga pembangunan proyek industri pupuk.
Dalam IHPS II 2024, BPK mengungkap pemborosan belanja subsidi pupuk periode 2020–2022 sebesar Rp2,92 triliun. Selain itu, ditemukan pula pemborosan sebesar Rp2,83 triliun terkait pengalokasian pupuk urea bersubsidi.
Persoalan tersebut berlanjut dalam pemeriksaan berikutnya. Melalui IHPS I 2025, BPK mengidentifikasi 21 permasalahan dalam penyediaan pupuk di PT Pupuk Indonesia dengan potensi kerugian hingga pemborosan mencapai Rp12,59 triliun.
Salah satu persoalan yang menjadi sorotan adalah mekanisme penjualan urea dan amonia untuk ekspor yang dinilai belum memenuhi prinsip tata kelola perusahaan yang baik atau Good Corporate Governance (GCG), terutama terkait transparansi dan akuntabilitas.
BPK juga menyoroti pembangunan Kawasan Industri Pupuk (KIP) Fakfak yang dilaksanakan PT Pupuk Kalimantan Timur, anak perusahaan PT Pupuk Indonesia.
Dalam pemeriksaan tersebut, BPK menemukan bahwa perencanaan proyek belum mencakup pengujian kelayakan lahan. Kondisi ini menimbulkan risiko kelebihan anggaran sekurang-kurangnya Rp2,96 triliun serta potensi biaya hangus (sunk cost) sebesar Rp250,92 miliar atas pengeluaran proyek.
Sorotan BPK semakin menguat dalam IHPS II 2025. Kali ini, pemeriksaan menemukan persoalan inefisiensi yang berdampak langsung terhadap peningkatan biaya produksi pupuk.
Sepanjang 2023 hingga semester I 2025, kerugian akibat inefisiensi tercatat mencapai US$597,68 juta atau sekitar Rp10 triliun.
Secara keseluruhan, IHPS II 2025 mencatat 19 permasalahan krusial di PT Pupuk Indonesia, meliputi ketidakpatuhan sebesar Rp108,83 miliar, ketidakhematan Rp257,29 miliar, ketidakefisienan Rp12,96 triliun, serta 12 permasalahan ketidakefektifan.
Temuan tersebut memperlihatkan bahwa persoalan tata kelola tidak berhenti pada satu kegiatan atau satu periode pemeriksaan. Berbagai aspek operasional dan pengambilan keputusan perusahaan masih menjadi perhatian auditor negara.
Bahkan, dalam IHPS I 2026, BPK kembali menemukan persoalan pengelolaan dan penyaluran pupuk bersubsidi yang tidak sesuai ketentuan, dengan nilai kerugian perusahaan sebesar Rp21,96 miliar. BPK merekomendasikan PT Pupuk Indonesia untuk segera memulihkan kerugian tersebut.
BPK mengingatkan bahwa apabila berbagai persoalan signifikan itu tidak segera diperbaiki, dampaknya dapat mengganggu kinerja perusahaan dalam menjamin ketersediaan pupuk nasional sekaligus menurunkan daya saing industri pupuk.
Di tengah berbagai temuan tersebut, Kejaksaan Agung belum bersedia mengungkap secara terperinci perkembangan penanganan laporan dugaan korupsi di PT Pupuk Indonesia.
Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Anang Supriatna, mengatakan proses penyelidikan yang masih berjalan memiliki sifat tertutup sehingga belum dapat disampaikan secara terbuka kepada publik.
“Mohon maaf, kalau penyelidikan masih sifatnya tertutup, belum bisa terlalu terbuka,” ujar Anang saat ditanya awak media mengenai perkembangan penanganan perkara tersebut, kemarin.
Sebelumnya, Anang juga pernah menyampaikan bahwa Kejagung mencermati sejumlah laporan masyarakat mengenai dugaan korupsi di lingkungan PT Pupuk Indonesia. Informasi yang berkembang menyebutkan persoalan tersebut sempat ditangani tim Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen (Jamintel) pada 2025.
“Kami tentu menerima setiap laporan dan penyampaian pikiran dari masyarakat, yang nantinya akan disalurkan sesuai dengan penafsiran dan detail yang ada dalam setiap kasus,” ujarnya.
Anang menegaskan, penanganan dugaan tindak pidana korupsi akan dilakukan secara menyeluruh, termasuk menelusuri kemungkinan keterlibatan pimpinan perusahaan maupun pihak-pihak lain yang berkaitan.
Pakar hukum pidana Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hadjar, SH, MH, mendukung langkah Kejagung menindaklanjuti temuan BPK dan mengusut dugaan penyimpangan dalam tata kelola pupuk.
Menurut dia, penggunaan anggaran yang tidak sesuai dengan peruntukannya dapat menjadi persoalan hukum serius apabila ditemukan unsur perbuatan melawan hukum dan unsur tindak pidana korupsi.
“Jika ditemukan ada penggunaan anggaran yang tidak sesuai dengan RAB (Rencana Anggaran Biaya) atau RAB-nya justru dibuat dengan cara melawan hukum, maka bisa dikualifikasi sebagai perbuatan tipikor yang merugikan negara dan harus diproses sebagai perkara tipikor,” ujarnya.
Sejumlah persoalan yang menjadi perhatian antara lain dugaan praktik monopoli dalam penjualan ekspor tanpa tender, mekanisme penjualan pupuk urea nonsubsidi, pembangunan pabrik pupuk di Fakfak, serta pengadaan bahan baku.
Persoalan lain yang turut menjadi perhatian adalah mekanisme penjualan pupuk nonsubsidi PT Pupuk Indonesia. Center of Energy and Resources Indonesia (CERI) menilai distribusi dan penetapan harga pupuk nonsubsidi belum sepenuhnya transparan dan diduga memberikan keuntungan kepada distributor tertentu.
Direktur Eksekutif CERI, Yusri Usman, mengungkapkan adanya perbedaan harga jual pupuk nonsubsidi antara distributor satu dengan lainnya. Bahkan, terdapat distributor yang diduga memperoleh harga lebih rendah meskipun volume pembeliannya jauh lebih kecil dibandingkan distributor lain.
Menurut Yusri, persoalan tersebut tidak hanya menyangkut perbedaan harga, tetapi juga ketimpangan akses terhadap pasokan pupuk.
Dia menyebut salah satu distributor, yakni PT MAS, diduga memperoleh kuota pasokan melalui jalur yang lebih cepat. Sementara itu, distributor lain harus menunggu berbulan-bulan tanpa kepastian ketersediaan barang.
CERI juga menyoroti dugaan adanya distributor yang diarahkan untuk melakukan pembelian pupuk melalui PT MAS.
“Jika dugaan tersebut benar, persoalan ini perlu ditelusuri secara menyeluruh karena menyangkut prinsip persaingan usaha yang sehat, kesetaraan akses pasar, serta transparansi kebijakan komersial perusahaan milik negara,” ujarnya. jk2
Editor : Redaksi
