SURABAYAPAGI.COM, Tulungagung - Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Kabupaten Tulungagung menggelar Rapat Kerja Daerah (Rakerda) di Desa Jabalsari Kecamatan Sumbergempol, Selasa 3 November 2026. Kegiatan tersebut diikuti pengurus PPDI se-kecamatan, pengurus PPDI kabupaten hingga dihadiri langsung Plt Bupati Tulungagung Ahmad Baharudin.
Dalam rakerda perdana pasca pelantikan pengurusan baru tersebut membahas beberapa aspek. Mulai dari aspek regulasi, penguatan sinergi, peningkatan kesejahteraan, komitmen peningkatan layanan masyarakat, penguatan kapasitas sumber daya manusia hingga meneguhkan semangat gotong royong.
"Seluruh poin penting yang dihasilkan dalam rakerda ini nantinya akan dibawa ke tingkat pusat melalui Kemendagri agar dapat diakomodasi dalam regulasi atau undang-undang soal perangkat desa," kata Camat Sumbergempol, Heru Junianto usai menghadiri Rakerda PPDI Kabupaten Tulungagung.
Dalam aspek penguatan kapasitas sumber daya manusia, pemerintah daerah berupaya menjembatani agar seluruh perangkat desa berkesempatan untuk menempuh jenjang pendidikan tinggi. Program itu nantinya bakal dikoordinasikan organisasi perangkat daerah pengampu dengan skema kerjasama dengan perguruan tinggi.
"Plt bupati juga menyampaikan pentingnya perangkat desa untuk ditingkatkan kapasitasnya. Perangkat yang belum kuliah sampai SI, nanti akan diberikan bantuan dan dikoordinir untuk mereka bisa kuliah untuk mencapai pendidikan tinggi," imbuhnya.
Tidak hanya itu, dalam rakerda perdana tersebut PPDI Tulungagung juga berkomitmen untuk meningkatkan kedisiplinan dan kinerja perangkat desa melalui penerapan asbsensi online pagi dan sore berbasis digital. Melalui langkah strategis tersebut, diharapkan sinergi antara pemerintah desa, kabupaten dan masyarakat dapat berjalan semakin kuat demi pelayanan publik lebih baik.
Meneguhkan arahan Plt Bupati Tulungagung, Heru berpesan agar PPDI Tulungagung senantiasa menjaga kekompakan serta meneguhkan kembali semangat gotong royong yang sudah menjadi jati diri bangsa. Sebagai garda depan pemerintahan ditingkat desa, perangkat desa dituntut untuk memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat.
"Dalam arahan, plt bupati juga berpesan agar benar-benar melaksanakan pekerjaannya dengan baik dalam memberikan pelayanan masyarakat, sesuai tugas dan tupoksinya," pungkasnya. Can
Editor : Redaksi
