SURABAYAPAGI.com - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyatakan bahwa fondasi perekonomian Indonesia masih menunjukkan kinerja pertumbuhan yang solid di tengah gejolak dan ketidakpastian global.
Ekonomi Indonesia tercatat mampu tumbuh 5,47 persen secara tahunan (Year-on-Year/YoY) dan 5,45 persen secara kumulatif (Year-to-Date/Ytd) "Pertumbuhan ekonomi kita masih baik, yaitu pertumbuhan sebesar 5,47 persen secara YoY dan secara kumulatif Ytd-nya di angka 5,45 persen," ungkap Airlangga di Jakarta, Kamis (5/11/2026).
Capaian laju pertumbuhan tersebut bahkan melampaui kinerja sejumlah negara anggota G20, seperti China yang tumbuh 4,5 persen, Korea Selatan 3,4 persen, Jerman 1,2 persen, serta Jepang yang berada di kisaran 0,7 persen.
Airlangga menjelaskan, ketahanan ekonomi nasional diuji oleh lonjakan harga minyak dunia yang sempat menembus US$ 117 per barel atau sekitar Rp 2,1 juta (dengan asumsi kurs Dolar AS berada di Rp 18.080) pada akhir Oktober, sebelum akhirnya terkoreksi ke level US$ 94,6 atau Rp 1,7 juta per barel.
Meski demikian, rata-rata harga pembelian energi Indonesia masih berada di kisaran US$ 93 atau Rp 1,6 juta per barel, sehingga dampaknya relatif masih sanggup diredam oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga akhir 2026.
"Tentu kami melihat bahwa untuk energi relatif harga pembelian kita di sektor energi di bawah US$ 100 (Rp 1,8 juta), sekitar US$ 93 (Rp 1,6 juta). Jadi sampai dengan akhir tahun relatif gejolak energi itu terserap oleh APBN," ucapnya.
Selain komoditas, tekanan juga bersumber dari kebijakan suku bunga bank sentral AS, The Fed, yang bertahan di kisaran 3,75 persen hingga 4 persen, serta imbal hasil (yield) obligasi pemerintah AS tenor 10 tahun yang berada di level 4,86 persen.
Cermati Pemilu AS dan Kebijakan Pajak Kanada
Di tengah proyeksi pertumbuhan ekonomi dunia yang mencapai 3,1 persen tahun ini dan diperkirakan naik menjadi 3,4 persen pada 2027, pemerintah Indonesia turut mencermati hasil pemilu sela (midterm election) di Amerika Serikat. Pemilu tersebut menempatkan Kongres dan Senat di bawah kendali Partai Demokrat.
Menurut Airlangga, peta politik baru di AS ini bakal memengaruhi arah kebijakan ekonomi dan geopolitik global secara signifikan.
Ia juga memberikan sorotan khusus terhadap langkah Kanada yang merilis insentif pajak dengan tarif PPh sebesar 8 persen—jauh di bawah batas tarif pajak minimum global (Global Minimum Tax/GMT) yang disepakati sebesar 15 persen.
"Ini di bawah 15 persen. Kelihatannya beberapa negara juga akan me-review terkait dengan GMT," ujar Airlangga. Ia menambahkan, "Bagi Indonesia, kita tetap memberikan fasilitas termasuk tax holiday untuk menarik investasi masuk."
Dari sisi perdagangan internasional, pemerintah menantikan penandatanganan kesepakatan kerja sama dagang dengan Uni Eropa yang dijadwalkan pada 21 November mendatang, sembari memantau dampak konkretnya begitu perjanjian mulai berlaku.
Siapkan Stimulus Rp 31 Triliun demi Jaga Daya Beli
Guna memproteksi tingkat konsumsi rumah tangga di dalam negeri, pemerintah melanjutkan pengucuran paket stimulus bernilai sekitar Rp 31 triliun agar daya beli masyarakat tetap terjaga hingga akhir tahun. "Kita melanjutkan mempertahankan konsumsi dengan tadi, stimulus yang didorong nilainya sekitar Rp 31 triliun, dan diharapkan daya beli masyarakat bisa kita tetap jaga," tuturnya.
Selain stimulus, alokasi belanja pemerintah untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) difungsikan sebagai motor penggerak pertumbuhan ekonomi di tingkat basis masyarakat. "Dibandingkan tahun lalu, mungkin ini kita tetap bisa menjadi pendorong untuk pertumbuhan ekonomi," jelas Airlangga.
Di sektor investasi dan perdagangan, pemerintah optimistis target penyerapan modal tahun ini dapat tercapai. Sementara untuk menggenjot ekspor, pemerintah tengah menyisir regulasi yang berbelit dan menyiapkan paket kemudahan ekspor sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto. "Kita sedang mempersiapkan kebijakan kemudahan ekspor," pungkas Airlangga. ec/tmf
Editor : Redaksi
